Proyek 1 Juta Rumah Terkendala
Proyek 1 Juta Rumah Terkendala
A
A
A
JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) meminta pengembang serius menjalankan program pembangunan 1 juta rumah. Pasalnya, hingga saat ini belum terlihat gerakan yang masif dari pengembang untuk mengimplementasikan program tersebut.
”Dana sudah ada, tetapi suplai rumahnya belum ada, bagaimana kami mau memberikan KPR (kredit pemilikan rumah) kalau belum ada rumah yang dibiayai. Kami minta keseriusan pengembang untuk menjalankan program pro-rakyat ini,” tegas Direktur Utama BTN Maryono dalam acara gathering pengembang dengan BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta kemarin.
Maryono mengakui, banyak kendala dalam membangun perumahan tetapi bukan berarti pengembang tidak bisa membangun rumah. Yang terpenting, perlu ada kesungguhan dari pengembang untuk mulai melakukan pembangunan. ”Pokoknya bangun saja dulu, soal kendala nanti pasti akan dibantu. Saya mengerti pengembang cari untung, bank juga cari untung. Tetapi ini program untuk rakyat, jadi harus didukung,” ujarnya.
Sekjen Real Estate Indonesia (REI) Hari Raharta mengungkapkan, para pengembang berkomitmen untuk menjalankan program pembangunan 1 juta rumah, namun masih banyak kendala yang dihadapi. Dia mencontohkan perizinan yang masih berbelit-belit, terutama di daerah. ”Harusnya pemerintah pusat menginstruksikan kepada pemda untuk menyukseskan juga program ini, sehingga ketika pengembang datang ke daerah, tidak mengemis, tapi dibantu dengan baik,” tuturnya.
Hari menyampaikan, saat ini pihaknya sedang meminta kepada pemerintah untuk memberikan keringanan dalam rangka implementasi program 1 juta rumah seperti kemudahan perizinan, penghapusan pajak PPN, dan penyediaan lahan di daerah. ”Kalau ini tidak dibantu akan, menghambat program yang sangat baik untuk rakyat ini. Pemda harus responsif dengan program ini,” tegas Hari.
Sementara, Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan Jeffry Haryadi mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang mengajukan revisi mengenai aturan investasi agar bisa menempatkan dana lebih banyak lagi ke BTN dalam rangka implementasi program 1 juta rumah. Saat ini maksimal penempatan dana di BTN baru bisa mencapai Rp10 triliun. ”Dana investasi untuk properti kami siapkan sekitar Rp20 triliun. Tapi, ini tidak semuanya bisa dialokasikan ke BTN karena ada aturan yang membatasi,” paparnya.
Menurut Jeffry, selain menyediakan dana, BPJS Ketenagakerjaan juga membantu program 1 juta rumah dengan menyediakan lahan dan juga konsumennya. ”Kami sudah ada enam lahan, tiga lahan sudah ada yang siap membangun dan tiga lahan lagi masih belum. Jadi, masih ada kesempatan untuk pengembang melakukan penawaran,” katanya.
Direktur BTN Adi Setianto menambahkan, berbagai langkah strategis telah disiapkan dan dilaksanakan BTN. Salah satunya adalah dengan meluncurkan program KPR dengan uang muka 1% untuk pembelian rumah susun milik (rusunami) pada Maret 2015 dan uang muka 1% untuk pembelian rumah tapak pada bulan April 2015. Program terobosan yang pertama kali di Indonesia tersebut bertujuan mempermudah akses kelas menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), untuk memiliki tempat tinggal yang layak.
Program lain yang disiapkan BTN dalam mempermudah kepemilikan rumah adalah dengan mengenakan suku bunga KPR Sejahtera FLPP sebesar 5%, lebih rendah dari sebelumnya yang sebesar 7,25%. Proses pengurusan kredit hingga persetujuan KPR pun dipersingkat menjadi tiga hari.
Dengan suku bunga KPR Sejahtera FLPP yang rendah dan cicilan tetap hingga 20 tahun, MBR juga mendapat perlindungan asuransi jiwa dan kebakaran. Kerja sama Bank BTN dengan BPJS Ketenagakerjaan (dahulu PT Jamsostek) dimulai sejak 2006 melalui produk Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat Jamsostek (KPRSHJ), Kredit Pemilikan Rumah Jamsostek (KPRJ), Kredit Konstruksi Jamsostek (KKJ).
Pada 2008 kerja sama tersebut berkembang dengan produk Pinjaman Uang Muka (PUM) atau PUMP-KB Jamsostek (Pinjaman Uang Muka Perumahan– Kerja Sama Bank Jamsostek) yang mencapai realisasi pembiayaan sebanyak 28.488 unit rumah
Rakhmat baihaqi
”Dana sudah ada, tetapi suplai rumahnya belum ada, bagaimana kami mau memberikan KPR (kredit pemilikan rumah) kalau belum ada rumah yang dibiayai. Kami minta keseriusan pengembang untuk menjalankan program pro-rakyat ini,” tegas Direktur Utama BTN Maryono dalam acara gathering pengembang dengan BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta kemarin.
Maryono mengakui, banyak kendala dalam membangun perumahan tetapi bukan berarti pengembang tidak bisa membangun rumah. Yang terpenting, perlu ada kesungguhan dari pengembang untuk mulai melakukan pembangunan. ”Pokoknya bangun saja dulu, soal kendala nanti pasti akan dibantu. Saya mengerti pengembang cari untung, bank juga cari untung. Tetapi ini program untuk rakyat, jadi harus didukung,” ujarnya.
Sekjen Real Estate Indonesia (REI) Hari Raharta mengungkapkan, para pengembang berkomitmen untuk menjalankan program pembangunan 1 juta rumah, namun masih banyak kendala yang dihadapi. Dia mencontohkan perizinan yang masih berbelit-belit, terutama di daerah. ”Harusnya pemerintah pusat menginstruksikan kepada pemda untuk menyukseskan juga program ini, sehingga ketika pengembang datang ke daerah, tidak mengemis, tapi dibantu dengan baik,” tuturnya.
Hari menyampaikan, saat ini pihaknya sedang meminta kepada pemerintah untuk memberikan keringanan dalam rangka implementasi program 1 juta rumah seperti kemudahan perizinan, penghapusan pajak PPN, dan penyediaan lahan di daerah. ”Kalau ini tidak dibantu akan, menghambat program yang sangat baik untuk rakyat ini. Pemda harus responsif dengan program ini,” tegas Hari.
Sementara, Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan Jeffry Haryadi mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang mengajukan revisi mengenai aturan investasi agar bisa menempatkan dana lebih banyak lagi ke BTN dalam rangka implementasi program 1 juta rumah. Saat ini maksimal penempatan dana di BTN baru bisa mencapai Rp10 triliun. ”Dana investasi untuk properti kami siapkan sekitar Rp20 triliun. Tapi, ini tidak semuanya bisa dialokasikan ke BTN karena ada aturan yang membatasi,” paparnya.
Menurut Jeffry, selain menyediakan dana, BPJS Ketenagakerjaan juga membantu program 1 juta rumah dengan menyediakan lahan dan juga konsumennya. ”Kami sudah ada enam lahan, tiga lahan sudah ada yang siap membangun dan tiga lahan lagi masih belum. Jadi, masih ada kesempatan untuk pengembang melakukan penawaran,” katanya.
Direktur BTN Adi Setianto menambahkan, berbagai langkah strategis telah disiapkan dan dilaksanakan BTN. Salah satunya adalah dengan meluncurkan program KPR dengan uang muka 1% untuk pembelian rumah susun milik (rusunami) pada Maret 2015 dan uang muka 1% untuk pembelian rumah tapak pada bulan April 2015. Program terobosan yang pertama kali di Indonesia tersebut bertujuan mempermudah akses kelas menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), untuk memiliki tempat tinggal yang layak.
Program lain yang disiapkan BTN dalam mempermudah kepemilikan rumah adalah dengan mengenakan suku bunga KPR Sejahtera FLPP sebesar 5%, lebih rendah dari sebelumnya yang sebesar 7,25%. Proses pengurusan kredit hingga persetujuan KPR pun dipersingkat menjadi tiga hari.
Dengan suku bunga KPR Sejahtera FLPP yang rendah dan cicilan tetap hingga 20 tahun, MBR juga mendapat perlindungan asuransi jiwa dan kebakaran. Kerja sama Bank BTN dengan BPJS Ketenagakerjaan (dahulu PT Jamsostek) dimulai sejak 2006 melalui produk Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat Jamsostek (KPRSHJ), Kredit Pemilikan Rumah Jamsostek (KPRJ), Kredit Konstruksi Jamsostek (KKJ).
Pada 2008 kerja sama tersebut berkembang dengan produk Pinjaman Uang Muka (PUM) atau PUMP-KB Jamsostek (Pinjaman Uang Muka Perumahan– Kerja Sama Bank Jamsostek) yang mencapai realisasi pembiayaan sebanyak 28.488 unit rumah
Rakhmat baihaqi
(ars)
Explore More