Menteri ESDM: Pembubaran Petral Tak Perlu Dibesarkan

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan pembubaran anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Energy Trading Limited (Petral) bukan hal yang istimewa yang harus dibesar-besarkan.

Dia mengatakan, hal ini lantaran masih banyak masalah krusial yang harus diselesaikan dan dibenahi dalam waktu dekat untuk memperbaiki tata kelola minyak dan gas (migas).

"Petral bukan masalah besar karena kita harus membenahi banyak masalah di sektor migas, mulai dari cadangan BBM yang hanya cukup 18 hari, kita harus tambah banyak storage BBM. Sekian puluh tahun kita tidak membangun kilang, cadangan minyak kita hanya tersisa 12 tahun lagi karena kita tidak dorong eksplorasi," ujarnya di Jakarta, Jumat (22/5/2015).

Pembubaran Petral pada awalnya merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan direspon segera oleh Kementerian ESDM sebagai pemegang saham PT Pertamina, induk usaha Petral.

"Saya itu berani bubarkan Petral karena Presiden mempunyai arahan yang jelas dari Presiden," jelas dia.

Menurut Sudirman, sejumlah kalangan menilai bahwa langkah pembubaran Petral tepat lantaran tempat bersarangnya mafia migas. Indikasi semakin kuat dengan penghematan yang diperoleh berkat pelimpahan kewenangan Petral dalam pengadaan impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) kepada Integrated Supply Chain (ISC) .

Mantan Bos Pindad ini menyebutkan, dua bulan pasca pelimpahan wewenang kepada ISC, Pertamina berhasil hemat USD20 juta atau sekitar Rp260 miliar.

Kendati demikian, Sudirman tak mau berspekulasi tentang dugaan adanya mafia migas dalam tubuh Petral sebelum hasil audit investigasi Petral tuntas.

"Tunggu hasil audit investigasi di Petral selama enam bulan ya," pungkasnya.