DPR Dukung APBN 2016 jika Jokowi Konsisten Nawacita
DPR Dukung APBN 2016 jika Jokowi Konsisten Nawacita
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan, pihaknya akan menyetujui APBN 2016 jika progam dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menyejahterakan rakyat dan konsisten dengan Nawacita yang dikampanyekan saat Pilpres lalu.
"Kita lihat dulu. Tapi Nawacita, Trisakti, revolusi mental, itu di manakah dia di dalam APBN 2016. Harus diperiksa satu-satu, sebab harus konsisten janji kampanye program dan belanja. Jangan janji lain, program lain, belanja lain," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2015).
Dia mengatakan, DPR akan terus mengontrol setiap langkah yang diambil pemerintah terkait hal tersebut. "Pasti akan ulet lah karena ini uang rakyat bukan uang negara," tegasnya.
Menurut Fahri, parlemen tidak dapat memberikan kelonggaran dalam anggaran APBN 2016, seperti menyusun APBNP 2015 lalu.
"Dulu kita longgar di APBNP 2015 karena kita anggap Presiden tidak susun anggaran dari awal. Anggaran itu disusun oleh Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sehingga begitu dia melakukan perubahan kami oke saja dalam rangka memberikan ruang bagi Pak Jokowi sebagai presiden baru," jelasnya.
Namun, lanjut Fahri, APBN 2016 sudah 100% Kabinet Kerja Jokowi, maka DPR tidak mungkin memberikan kelonggaran. Sebab, APBN 2016 sudah merupakan satu terobosan pengaturan penyusunan anggaran yang betul-betul berdasarkan kebijakan dan kajian kabinet Jokowi sendiri.
"Dulu kami longgar, sekarang tak mungkin. Pembahasannya harus serius tak bisa main-main. Tak bisa lagi tolong kami dimengerti, tak bisa. Kami akan evaluasi APBNP 2015 bagaimana? Rp150 triliun tambahan anggaran baru bagaimana? Harus dibahas evaluasi agar bisa ada keputusan untuk APBN 2016," tegas Fahri.
Terlebih, Jokowi sendiri telah hampir tujuh bulan menjabat dan diyakini telah mengerti bagaimana proses penyusunan APBN.
"Begitu masuk nota keuangan dari pemerintah, sudah mulai dinilai orang. Waktu banyak, ada lima bulan jadi cukup untuk dikuliti itu anggaran, tidak boleh main-main harus akurat. Tepat akurat, perencaan oke, harus dievaluasi," tandasnya.
"Kita lihat dulu. Tapi Nawacita, Trisakti, revolusi mental, itu di manakah dia di dalam APBN 2016. Harus diperiksa satu-satu, sebab harus konsisten janji kampanye program dan belanja. Jangan janji lain, program lain, belanja lain," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2015).
Dia mengatakan, DPR akan terus mengontrol setiap langkah yang diambil pemerintah terkait hal tersebut. "Pasti akan ulet lah karena ini uang rakyat bukan uang negara," tegasnya.
Menurut Fahri, parlemen tidak dapat memberikan kelonggaran dalam anggaran APBN 2016, seperti menyusun APBNP 2015 lalu.
"Dulu kita longgar di APBNP 2015 karena kita anggap Presiden tidak susun anggaran dari awal. Anggaran itu disusun oleh Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) sehingga begitu dia melakukan perubahan kami oke saja dalam rangka memberikan ruang bagi Pak Jokowi sebagai presiden baru," jelasnya.
Namun, lanjut Fahri, APBN 2016 sudah 100% Kabinet Kerja Jokowi, maka DPR tidak mungkin memberikan kelonggaran. Sebab, APBN 2016 sudah merupakan satu terobosan pengaturan penyusunan anggaran yang betul-betul berdasarkan kebijakan dan kajian kabinet Jokowi sendiri.
"Dulu kami longgar, sekarang tak mungkin. Pembahasannya harus serius tak bisa main-main. Tak bisa lagi tolong kami dimengerti, tak bisa. Kami akan evaluasi APBNP 2015 bagaimana? Rp150 triliun tambahan anggaran baru bagaimana? Harus dibahas evaluasi agar bisa ada keputusan untuk APBN 2016," tegas Fahri.
Terlebih, Jokowi sendiri telah hampir tujuh bulan menjabat dan diyakini telah mengerti bagaimana proses penyusunan APBN.
"Begitu masuk nota keuangan dari pemerintah, sudah mulai dinilai orang. Waktu banyak, ada lima bulan jadi cukup untuk dikuliti itu anggaran, tidak boleh main-main harus akurat. Tepat akurat, perencaan oke, harus dievaluasi," tandasnya.
(izz)
Explore More