Market Share Bank Syariah Diyakini Capai 5%
Senin, 25 Mei 2015 - 08:56 WIB
Market Share Bank Syariah Diyakini Capai 5%
A
A
A
JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan pangsa pasar (market share) perbankan syariah dapat mencapai 5% di akhir 2015.
Saat ini market share perbankan syariah mengalami penurunan, dari 4,85% di 2014 menjadi 4,6% di kuartal I tahun ini. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) I OJK Edy Setiadi optimistis, perbankan syariah dapat mencatatkan pertumbuhan hingga akhir tahun. Pertumbuhan akan didukung rencana integrasi antarinstansi keuangan syariah. Langkah tersebut diprediksi akan berdampak pada efisiensi dan mendorong pertumbuhan.
”Ke depan kami ingin tingkatkan integrasi antarindustri keuangansyariah. Harapannyaperbankan syariah dapat mencapai market share hingga 5% tahun ini,” ujar Edy dalam seminar ”Inklusi Keuangan Syariah; Antara Cita dan Fakta” di Gedung PBNU, Jakarta, pekan lalu. OJK juga optimistis dengan peluang yang dapat dikembangkan bank syariah working group perbankan syariah (WGPS) mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa transaksi hedging atau lindung nilai oleh bank syariah. Fatwa ini diyakini dapat mendorong pembiayaan untuk perdagangan ekspor impor yang dihambat fluktuasi nilai tukar.
”Hedging oleh bank syariah sudah dapat dilakukan. Terserah mereka mengembangkan skema sesuai kebutuhan,” ujarnya. Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin mengatakan, forum WGPS melakukan pembahasan hingga setahun sebelum akhirnya menyepakati adanya fatwa ini. Fatwa ini akan melengkapi akad yang sudah dimiliki seperti akad musyarakah mutanaqishah (MMq) dan ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT). Namun, tantangannya ialah bagaimana melakukan literasi keuangan untuk keuangan syariah.
”Kita butuh semacam rumah untuk pengembangan akad mudharabah di pesantren-pesantren Tanah Air untuk pusat inkubasi pengusaha. Selain itu, akan ada Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) sebagai gerakan nasional yang sebaiknya dipimpin level wapres,” ujar Maruf. OJK mencatat, pada kuartal I/2015 lini pembiayaan syariah nasional mengalami perlambatan.
Aset pembiayaan syariah terkoreksi 20,97% (yoy) dari semula Rp24,84 triliun menjadi Rp19,63 triliun per Maret 2015. Demikian juga dari segi laba, menunjukkan tren serupa. Pada kuartal I/2014 laba periode berjalan pembiayaan syariah mencapai Rp1,16 triliun. Sedangkan, di akhir Maret 2015 hanya Rp136 miliar. Di saat yang sama pembiayaanjenis murabahah turun22,17% (yoy) dari semula Rp19,39 triliun menjadi Rp15,09 triliun.
Begitu pula dengan pembiayaan ijarah yang terkoreksi tipis 3,45% (yoy) dari Rp199,91 miliar menjadi Rp193 miliar. Piutang IMBT naik 20,12% (yoy) dari sebelumnya Rp1,54 triliun menjadi Rp1,85 triliun per Maret 2015. Ada pula piutang hiwalah yang berkontribusi sebesar Rp2 miliar. Jenis pembiayaan tersebut hadir ke dalam industri sejak April 2014 lalu dengan capaian Rp2,85 miliar.
Hafid fuad
Saat ini market share perbankan syariah mengalami penurunan, dari 4,85% di 2014 menjadi 4,6% di kuartal I tahun ini. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) I OJK Edy Setiadi optimistis, perbankan syariah dapat mencatatkan pertumbuhan hingga akhir tahun. Pertumbuhan akan didukung rencana integrasi antarinstansi keuangan syariah. Langkah tersebut diprediksi akan berdampak pada efisiensi dan mendorong pertumbuhan.
”Ke depan kami ingin tingkatkan integrasi antarindustri keuangansyariah. Harapannyaperbankan syariah dapat mencapai market share hingga 5% tahun ini,” ujar Edy dalam seminar ”Inklusi Keuangan Syariah; Antara Cita dan Fakta” di Gedung PBNU, Jakarta, pekan lalu. OJK juga optimistis dengan peluang yang dapat dikembangkan bank syariah working group perbankan syariah (WGPS) mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa transaksi hedging atau lindung nilai oleh bank syariah. Fatwa ini diyakini dapat mendorong pembiayaan untuk perdagangan ekspor impor yang dihambat fluktuasi nilai tukar.
”Hedging oleh bank syariah sudah dapat dilakukan. Terserah mereka mengembangkan skema sesuai kebutuhan,” ujarnya. Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maruf Amin mengatakan, forum WGPS melakukan pembahasan hingga setahun sebelum akhirnya menyepakati adanya fatwa ini. Fatwa ini akan melengkapi akad yang sudah dimiliki seperti akad musyarakah mutanaqishah (MMq) dan ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT). Namun, tantangannya ialah bagaimana melakukan literasi keuangan untuk keuangan syariah.
”Kita butuh semacam rumah untuk pengembangan akad mudharabah di pesantren-pesantren Tanah Air untuk pusat inkubasi pengusaha. Selain itu, akan ada Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) sebagai gerakan nasional yang sebaiknya dipimpin level wapres,” ujar Maruf. OJK mencatat, pada kuartal I/2015 lini pembiayaan syariah nasional mengalami perlambatan.
Aset pembiayaan syariah terkoreksi 20,97% (yoy) dari semula Rp24,84 triliun menjadi Rp19,63 triliun per Maret 2015. Demikian juga dari segi laba, menunjukkan tren serupa. Pada kuartal I/2014 laba periode berjalan pembiayaan syariah mencapai Rp1,16 triliun. Sedangkan, di akhir Maret 2015 hanya Rp136 miliar. Di saat yang sama pembiayaanjenis murabahah turun22,17% (yoy) dari semula Rp19,39 triliun menjadi Rp15,09 triliun.
Begitu pula dengan pembiayaan ijarah yang terkoreksi tipis 3,45% (yoy) dari Rp199,91 miliar menjadi Rp193 miliar. Piutang IMBT naik 20,12% (yoy) dari sebelumnya Rp1,54 triliun menjadi Rp1,85 triliun per Maret 2015. Ada pula piutang hiwalah yang berkontribusi sebesar Rp2 miliar. Jenis pembiayaan tersebut hadir ke dalam industri sejak April 2014 lalu dengan capaian Rp2,85 miliar.
Hafid fuad
(ars)
