Pemerintah Diminta Antisipasi Kenaikan Harga
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi IV meminta pemerintah serius dalam mengantisipasi kenaikan harga beragam komoditas pangan saat memasuki bulan suci Ramadan.
Anggota DPR RI Komisi IV Rofi Munawar menjelaskan, jika pemerintah tidak serius dalam memonitoring pergerakan harganya, tidak menutup kemungkinan sejumlah harga bahan pokok akan terus melonjak hingga hari Raya Idul Fitri.
menurut dia, jika diperhatikan ini fenomena berulang setiap tahun, seharusnya ada antisipasi yang lebih maksimal dari pemerintah baik terkait ketersediaan maupun distribusinya.
"Salah satu sebab kenaikan karena adanya permintaan yang meningkat dari konsumen, kenaikan biaya distribusi dan psikologi pasar jelang bulan suci Ramadan," kata Rofi dalam rilisnya di Jakarta, Senin (25/5/2015).
Sebagai catatan, pemerintah berencana akan mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengendalian harga jelang Ramadan sebagai amanah dari UU Nomor 7/2014. Isi Perpres tersebut akan mengatur pengendalian harga komoditas pangan utama dengan wewenang pengendalian harga diberikan kepada Menteri Perdagangan.
Saat ini harga sembilan bahan pokok (sembako) pada umumnya mulai beranjak naik sekitar Rp500-Rp1.000. Di pasar tradisional, seperti Kramat Jati Jakarta dan Tanah Tinggi kota Tangerang harga beras medium naik pada kisaran Rp10.800/kg, minyak goreng Rp11.300/kg, bawang putih Rp23.000/kg, gula pasir Rp12.700/kg, dan daging Rp108.000/kg.
Pada akhirnya, seluruh kenaikan ini tentu akan sangat memberatkan masyarakat, terlebih bagi kalangan menengah ke bawah.
"Perpres harus segera dikeluarkan untuk mencegah melonjaknya komoditas bahan pokok utama di pasaran dan yang lebih penting lagi harus ada kepastian bawah perpres itu dilaksanakan agar jangan sampai ada jarak antara regulasi dengan realitas di lapangan," imbuhnya.
Rofi menambahkan, kenaikan juga dipicu oleh perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) dan meningkatnya biaya produksi pangan di tingkat petani akibat mundurnya musim tanam.
Oleh karenanya, peran pemerintah sangat penting dalam mengantisipasi dan mengontrol kenaikan harga agar tidak terjadi inflasi yang semakin tinggi, di antaranya dengan menjaga distribusi barang, pasokan, dan sistem kontrol terhadap harga.
Legislator asal Jawa Timur ini mendesak tim pangan yang baru saja dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan langkah-langkah terencana, sistematis dan efisien dalam mengendalikan harga pangan yang kini mulai naik.
Karena itu, kebijakan tim tersebut harus mampu menjangkau hingga ke grass root agar mampu menjaga stabilitas harga di pasaran sepanjang bulan Ramadhan.
"Koordinasi antar instansi pemerintah yang menangani permasalahan kenaikan harga barang kebutuhan pokok hendaknya dapat berjalan dengan sinergis dan saling mendukung," ujarnya.
Selain itu, informasi mengenai permintaan dan penawaran barang kebutuhan pokok harus dilakukan dalam sistem tata niaga yang transparan dan berimbang.
Anggota DPR RI Komisi IV Rofi Munawar menjelaskan, jika pemerintah tidak serius dalam memonitoring pergerakan harganya, tidak menutup kemungkinan sejumlah harga bahan pokok akan terus melonjak hingga hari Raya Idul Fitri.
menurut dia, jika diperhatikan ini fenomena berulang setiap tahun, seharusnya ada antisipasi yang lebih maksimal dari pemerintah baik terkait ketersediaan maupun distribusinya.
"Salah satu sebab kenaikan karena adanya permintaan yang meningkat dari konsumen, kenaikan biaya distribusi dan psikologi pasar jelang bulan suci Ramadan," kata Rofi dalam rilisnya di Jakarta, Senin (25/5/2015).
Sebagai catatan, pemerintah berencana akan mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengendalian harga jelang Ramadan sebagai amanah dari UU Nomor 7/2014. Isi Perpres tersebut akan mengatur pengendalian harga komoditas pangan utama dengan wewenang pengendalian harga diberikan kepada Menteri Perdagangan.
Saat ini harga sembilan bahan pokok (sembako) pada umumnya mulai beranjak naik sekitar Rp500-Rp1.000. Di pasar tradisional, seperti Kramat Jati Jakarta dan Tanah Tinggi kota Tangerang harga beras medium naik pada kisaran Rp10.800/kg, minyak goreng Rp11.300/kg, bawang putih Rp23.000/kg, gula pasir Rp12.700/kg, dan daging Rp108.000/kg.
Pada akhirnya, seluruh kenaikan ini tentu akan sangat memberatkan masyarakat, terlebih bagi kalangan menengah ke bawah.
"Perpres harus segera dikeluarkan untuk mencegah melonjaknya komoditas bahan pokok utama di pasaran dan yang lebih penting lagi harus ada kepastian bawah perpres itu dilaksanakan agar jangan sampai ada jarak antara regulasi dengan realitas di lapangan," imbuhnya.
Rofi menambahkan, kenaikan juga dipicu oleh perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) dan meningkatnya biaya produksi pangan di tingkat petani akibat mundurnya musim tanam.
Oleh karenanya, peran pemerintah sangat penting dalam mengantisipasi dan mengontrol kenaikan harga agar tidak terjadi inflasi yang semakin tinggi, di antaranya dengan menjaga distribusi barang, pasokan, dan sistem kontrol terhadap harga.
Legislator asal Jawa Timur ini mendesak tim pangan yang baru saja dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan langkah-langkah terencana, sistematis dan efisien dalam mengendalikan harga pangan yang kini mulai naik.
Karena itu, kebijakan tim tersebut harus mampu menjangkau hingga ke grass root agar mampu menjaga stabilitas harga di pasaran sepanjang bulan Ramadhan.
"Koordinasi antar instansi pemerintah yang menangani permasalahan kenaikan harga barang kebutuhan pokok hendaknya dapat berjalan dengan sinergis dan saling mendukung," ujarnya.
Selain itu, informasi mengenai permintaan dan penawaran barang kebutuhan pokok harus dilakukan dalam sistem tata niaga yang transparan dan berimbang.
(rna)