Langkah Pemerintah Atasi Beras Plastik Diapresiasi
Senin, 25 Mei 2015 - 15:09 WIB
Langkah Pemerintah Atasi Beras Plastik Diapresiasi
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengapresiasi langkah proaktif pemerintah dalam menangani kasus beredarnya beras plastik atau berbahan sintetis.
Melalu langkah simultan baik melalui operasi penarikan beras plastik tersebut maupun melalui operasi yustisia untuk menangkap para penyelundupnya, yang dilakukan pemerintah menunjukkan serius menyelesaikan masalah pangan.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP pun berharap kasus tersebut menjadi momentum bagi pemerintah dan petani untuk mewujudkan kedaulatan pangan, sehingga kasus beras palsu tidak akan terulang lagi.
"Beredarnya beras plastik tidak bisa dianggap remeh. Selain menyentuh aspek kedaulatan ekonomi, juga membahayakan rakyat, mengingat negara bertugas melindungi segenap bangsa dan wilayah Indonesia. Karena itulah pemerintah tidak boleh kalah," kata dia, Senin (25/5/2015).
Beredarnya beras plastik, dia mengatakan, tidak hanya pelanggaran kedaulatan wilayah. Atas dasar hal itu, PDIP memberikan dukungan pemerintah untuk menggunakan alat negara untuk menangkap pelaku.
Dia mengatakan, PDIP mewaspadai bahwa beredarnya beras plastik tersebut sebagai bagian dari sindikat impor beras. Untuk itu, pemberantasan beras ilegal tersebut harus menjadi momentum untuk memerangi para penyelundup.
"PDIP mengajak semua pihak untuk memerhatikan pada upaya mewujudkan kedaulatan pangan yang membuat petani Indonesia berproduksi dan merdeka di Tanah Air sendiri," ujarnya.
Menurut Hasto, sudah saatnya politik pangan yang berpihak pada petani dikedepankan, termasuk memperbaiki sistem produksi pasca panen.
"Bulog harus diperkuat agar bisa membeli gabah secara langsung dengan petani, termasuk kerja sama dengan pemda," tukasnya.
Melalu langkah simultan baik melalui operasi penarikan beras plastik tersebut maupun melalui operasi yustisia untuk menangkap para penyelundupnya, yang dilakukan pemerintah menunjukkan serius menyelesaikan masalah pangan.
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP pun berharap kasus tersebut menjadi momentum bagi pemerintah dan petani untuk mewujudkan kedaulatan pangan, sehingga kasus beras palsu tidak akan terulang lagi.
"Beredarnya beras plastik tidak bisa dianggap remeh. Selain menyentuh aspek kedaulatan ekonomi, juga membahayakan rakyat, mengingat negara bertugas melindungi segenap bangsa dan wilayah Indonesia. Karena itulah pemerintah tidak boleh kalah," kata dia, Senin (25/5/2015).
Beredarnya beras plastik, dia mengatakan, tidak hanya pelanggaran kedaulatan wilayah. Atas dasar hal itu, PDIP memberikan dukungan pemerintah untuk menggunakan alat negara untuk menangkap pelaku.
Dia mengatakan, PDIP mewaspadai bahwa beredarnya beras plastik tersebut sebagai bagian dari sindikat impor beras. Untuk itu, pemberantasan beras ilegal tersebut harus menjadi momentum untuk memerangi para penyelundup.
"PDIP mengajak semua pihak untuk memerhatikan pada upaya mewujudkan kedaulatan pangan yang membuat petani Indonesia berproduksi dan merdeka di Tanah Air sendiri," ujarnya.
Menurut Hasto, sudah saatnya politik pangan yang berpihak pada petani dikedepankan, termasuk memperbaiki sistem produksi pasca panen.
"Bulog harus diperkuat agar bisa membeli gabah secara langsung dengan petani, termasuk kerja sama dengan pemda," tukasnya.
(rna)
Lihat Juga :
