Apemindo Minta Tax Holiday Smelter Lima Tahun
Rabu, 27 Mei 2015 - 16:39 WIB
Apemindo Minta Tax Holiday Smelter Lima Tahun
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Mineral Indonesia (Apemindo) berharap pemerintah memberikan jangka waktu fasilitas fiskal minimal lima tahun bagi perusahaan tambang mineral yang serius berkomitmen membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).
Direktur Eksekutif Apemindo Ladjiman Damanik mengatakan, fasilitas fiskal berupa tax holiday sekarang ini wajib diberikan oleh pemerintah, setidaknya lima tahun mulai dari pembangunan fisik.
"Seharusnya kalau sudah ada karyawannya, itu sudah bisa. Kalau tax holiday lebih menyangkut sejauhmana pembangunan fisiknya, harus ada due diligence," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Rabu (26/5/2015).
Menurut Ladjiman, keinginan itu diminta oleh para pengusaha mineral yang menunjukan keseriusannya membangun smelter. Sedangkan saat ini, lanjut dia, regulasi fasilitas fiskal masih disusun oleh pemerintah.
"Pemerintah saat ini masih menyusun regulasi mengenai rencana pemberian fasilitas fiskal bagi perusahaan yang serius bangun smelter," ungkapnya.
Terpisah, Ketua Working Group Kebijakan Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengatakan, sikap pemerintah memberikan fasilitas fiskal bagi perusahaan yang serius membangun smelter patut diapresiasi.
Pasalnya, dengan adanya fasilitas fiskal akan terlihat dan mampu membedakan mana perusahaan yang serius membangun dengan yang tidak serius. Namun pemerintah juga perlu memiliki ukuran sendiri dengan melihat keseriusan perusahaan lain, di antaranya estimasi sumber daya dan cadangan yang benar.
"Selain itu, feasibility study dan rancangan smelter yang sungguh-sungguh dan pendanaan, sehingga harapan pemerintah bisa dipenuhi," kata dia.
Tak hanya fasilitas fiskal, Budi menilai, masih banyak kendala dalam membangun smelter, antara lain kurangnya pasokan listrik, akuisisi lahan, keuangan dan infrastruktur.
"Keberhasilan dari nilai tambah ini akan sangat signifikan manakala industri hilir dikembangkan," tuturnya.
Direktur Eksekutif Apemindo Ladjiman Damanik mengatakan, fasilitas fiskal berupa tax holiday sekarang ini wajib diberikan oleh pemerintah, setidaknya lima tahun mulai dari pembangunan fisik.
"Seharusnya kalau sudah ada karyawannya, itu sudah bisa. Kalau tax holiday lebih menyangkut sejauhmana pembangunan fisiknya, harus ada due diligence," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Rabu (26/5/2015).
Menurut Ladjiman, keinginan itu diminta oleh para pengusaha mineral yang menunjukan keseriusannya membangun smelter. Sedangkan saat ini, lanjut dia, regulasi fasilitas fiskal masih disusun oleh pemerintah.
"Pemerintah saat ini masih menyusun regulasi mengenai rencana pemberian fasilitas fiskal bagi perusahaan yang serius bangun smelter," ungkapnya.
Terpisah, Ketua Working Group Kebijakan Pertambangan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengatakan, sikap pemerintah memberikan fasilitas fiskal bagi perusahaan yang serius membangun smelter patut diapresiasi.
Pasalnya, dengan adanya fasilitas fiskal akan terlihat dan mampu membedakan mana perusahaan yang serius membangun dengan yang tidak serius. Namun pemerintah juga perlu memiliki ukuran sendiri dengan melihat keseriusan perusahaan lain, di antaranya estimasi sumber daya dan cadangan yang benar.
"Selain itu, feasibility study dan rancangan smelter yang sungguh-sungguh dan pendanaan, sehingga harapan pemerintah bisa dipenuhi," kata dia.
Tak hanya fasilitas fiskal, Budi menilai, masih banyak kendala dalam membangun smelter, antara lain kurangnya pasokan listrik, akuisisi lahan, keuangan dan infrastruktur.
"Keberhasilan dari nilai tambah ini akan sangat signifikan manakala industri hilir dikembangkan," tuturnya.
(rna)
