Pemerintah Daerah Didorong Kendalikan Inflasi

JAKARTA - Pemerintah mendorong koordinasi lintas sektor untuk menekan inflasi nasional dari daerah. Inflasi diarahkan sebesar 4±1% pada tahun 2015–2017 hingga menjadi 3,5±1% pada 2018.

”Untuk itu, setiap daerah di Indonesia harus mengendalikan inflasi secara serius, salah satunya adalah dengan mengidentifikasi penyebab inflasi di daerah masing- masing,” ujar Presiden Joko Widodo seusai Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakornas TPID) VI di Jakarta kemarin.

Dia mengatakan, pelaksanaan Rakornas TPID memiliki tujuan untuk merumuskan arah strategi pengendalian inflasi di daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional. Rakornas VI TPID diikuti oleh 432 TPID dari 34 provinsi dan 398 kabupaten/ kota. ”Jumlah ini lebih banyak dari Rakornas tahun TPID sebelumnya, yang diikuti oleh 233 TPID,” ujarnya.

Rakornas yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri tersebut diawali oleh laporan Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo dalam kapasitas mewakili Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID.

Rakornas juga dihadiri antara lain oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan. Lebih lanjut Jokowi mengatakan, upaya pengendalian inflasi membutuhkan pengawasan yang ketat terhadap pasar dan distributor.

Pemerintah Daerah harus memastikan proses distribusi komoditas berjalan dengan baik. ”Untuk itu, setiap daerah di Indonesia untuk membentuk TPID, dengan menyertakan juga pihak aparat hukum,” ujarnya.

Demi mengurangi tekanan inflasi, dia menegaskan perlunya pengembangan infrastruktur pertanian, pembukaan lahan pertanian baru, dan pengembangan konektivitas antardaerah. Dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur perlu terus ditingkatkan, terutama untuk menopang pencapaian kedaulatan pangan daerah. Rakornas TPID juga menegaskan tiga hal penting.

Pertama, mempertegas komitmen daerah dalam menjaga stabilitas harga dengan mewujudkan strategi 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, komunikasi yang efektif). Kedua, melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan mewujudkan kedaulatan pangan di daerah.

Upaya ini dilakukan melalui kemudahan perizinan, optimalisasi alokasi APBD, dan melakukan pengawasan intensif pada distribusi sarana produksi pertanian, dan merealisasikan pembenahan rantai distribusi. Ketiga, melakukan penajaman langkah pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran.

Dia juga menyerahkan penghargaan TPID Terbaik dan TPID Berprestasi kepada daerah-daerah dengan kinerja terbaik di tahun 2015. Penghargaan diberikan pada TPID yang mewakili Kawasan Sumatera, Jawa, dan timur Indonesia.

TPID Terbaik 2014 diberikan kepada TPID Provinsi Sumatera Utara dan TPID Kota Medan untuk Kawasan Sumatera; TPID Provinsi Jawa Timur, dan TPID Kabupaten Jember untuk Kawasan Jawa; dan TPID Provinsi Nusa Tenggara Timur dan TPID Kota Pontianak untuk Kawasan Timur Indonesia.

Sementara, penghargaan TPID Berprestasi 2014 diberikan kepada TPID Kota Tebing Tinggi untuk Kawasan Sumatera, TPID Kabupaten Malang untuk Kawasan Jawa, dan TPID Kabupaten Takalar untuk Kawasan Timur Indonesia. Jokowi juga mengungkapkan, pemerintah akan membangun pasar lelang untuk beberapa komoditas pangan di sejumlah daerah.

Dengan pasar lelang, akan terlihat harga pasar sesuai dengan permintaan maupun penawaran. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil menambahkan, pasar lelang akan hadir di tiap daerah penghasil bahan pangan. ”Jadi artinya, barang-barang itu dilelang di pasar lelang atau commodity exchange, tapi untuk bahan pangan dan lain-lain,” ucap Sofyan dalam kesempatan yang sama.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengharapkan, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk operasi pasar dalam APBD 2016 mendatang sebagai upaya untuk menjaga stabilitas harga khususnya bahan pokok. ”Kepada pemerintah, dalam APBD 2016 mungkin bisa dialokasikan anggaran untuk operasi pasar agar stabilitas harga dapat terwujud dan rakyat bisa terhindar dari penderitaan akibat naiknya harga,” ujarnya.

Agus menuturkan, ada beberapa kendala di sektor riil yang menyebabkan masih terjadinya ketidakstabilan harga di Tanah Air yang kemudian berdampak terhadap tingginya inflasi. Salah satu kendalanya yakni terbatasnya kapasitas produksi dalam negeri yang masih relatif rendah dan luas lahan pertanian yang semakin sempit.

”Mari kita jaga agar konversi lahan menjadi pemukiman tidak terjadi lagi,” kata Agus. Dia menambahkan, faktor yang menyebabkan ketidakstabilan harga lainnya yakni nilai tukar rupiah yang masih rentan terhadap gejolak eksternal.

Hafid fuad/ant