Menteri Agraria Inginkan Ada Kepastian Tarif BPN
Menteri Agraria Inginkan Ada Kepastian Tarif BPN
A
A
A
TANGERANG - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan menyatakan, keinginannya agar seluruh kantor wilayah BPN di Indonesia memiliki kepastian tarif dan waktu penyelesaian dengan mengedepankan mentalitas melalui teknologi informasi.
"Saya tak begitu senang mendengar zero komplain, yang saya ingin pastikan adalah respon. Harus ada kepastian untuk mengurus sesuatu di BPN, berapa tarifnya kapan selesainya," tegas Ferry, usai mengunjungi kantor BPN Kota Tangerang, Banten, Jumat (12/6) petang.
Sebab itu, lanjut dia, di era teknologi informasi pelayanan online sangat diperlukan. Sebab, dengan online ada kepastian harga dan waktu penyelesaian. "Karena saya kira kita juga harus memasuki suara era dimana pelayanan online bukan sekadar perangkat teknologi, tapi ada mentalitas yang terbangun, ada kejujuran dan menjaga kebenaran atas perangkat. Online bukan semata-mata modernisasi, tetapi ada mentalitas yang terbangun, jujur dan tepat waktu," terangnya.
Terkait isu adanya pembatasan kepengurusan luasan lahan untuk industri, Ferry menyangkal. Menurutnya bukan untuk membatasi, tetapi pengendalian dan kontrol terhadap pembangunan kawasan industri.
"Saya kira tak ada. Maksud dari itu (pembatasan) bukan untuk membatasi, tetapi pengendalian, pengontrolan. Kita tidak membatasi, sampai 3.000 hektare pun siap kita layani asal harus fair perusahaan kebutuhannya berapa," tandasnya.
"Saya tak begitu senang mendengar zero komplain, yang saya ingin pastikan adalah respon. Harus ada kepastian untuk mengurus sesuatu di BPN, berapa tarifnya kapan selesainya," tegas Ferry, usai mengunjungi kantor BPN Kota Tangerang, Banten, Jumat (12/6) petang.
Sebab itu, lanjut dia, di era teknologi informasi pelayanan online sangat diperlukan. Sebab, dengan online ada kepastian harga dan waktu penyelesaian. "Karena saya kira kita juga harus memasuki suara era dimana pelayanan online bukan sekadar perangkat teknologi, tapi ada mentalitas yang terbangun, ada kejujuran dan menjaga kebenaran atas perangkat. Online bukan semata-mata modernisasi, tetapi ada mentalitas yang terbangun, jujur dan tepat waktu," terangnya.
Terkait isu adanya pembatasan kepengurusan luasan lahan untuk industri, Ferry menyangkal. Menurutnya bukan untuk membatasi, tetapi pengendalian dan kontrol terhadap pembangunan kawasan industri.
"Saya kira tak ada. Maksud dari itu (pembatasan) bukan untuk membatasi, tetapi pengendalian, pengontrolan. Kita tidak membatasi, sampai 3.000 hektare pun siap kita layani asal harus fair perusahaan kebutuhannya berapa," tandasnya.
(dmd)
Explore More