Sertifikasi Aset PLN di Sulsel Ditarget Rampung Desember 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 - 20:16 WIB
loading...
Rapat kerja Kantor Wilayah BPN Sulsel dan PLN Sulselrabar, Rabu (13/10). Foto: SINDOnews/Faisal Mustafa
A
A
A
MAKASSAR - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulsel dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero menargetkan pelaksanaan sertifikasi aset milik negara akan rampung pada akhir tahun 2021.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi percepatan sertifikasi PT PLN Persero di Kantor BPN Sulsel, Jalan Cendrawasih Kota Makassar, Rabu (13/10) sore.
Baca juga:Penjualan Listrik PLN UIW Sulselrabar Tumbuh 5,38 Persen
Kepala Kantor Wilayah BPN Sulsel, Bambang Priono mengatakan, dari target 1.300 persil pensertifikatan aset PLN. Sejauh ini permohonan sertifikasi yang diajukan sudah 700 persil.
"Permohonan tersebut akan kami selesaikan akhir Oktober ini. Sekarang dari 700 itu sudah 530 sertifikat yang kami keluarkan. Untuk target keseluruhan yang 1.300 itu kita harapkan selesai tahun ini," kata Bambang di kantornya.
Dia bilang dari 700an berkas yang diajukan 10 persen sisanya memiliki kendala, seperti lahannya masuk kawasan hutan, tumpang tindih kelengkapan administrasi dan akta pelepasan hak yang belum ada.
Aset-aset PLN disebutkan Bambang yakni lahan tower, gardu, kantor, dan rumah dinas. "Makanya kita terus memperkuat sinergi untuk menyelesaikan sertifikasi guna menyelamatkan dan mengamankan aset negara ini," ucapnya.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi percepatan sertifikasi PT PLN Persero di Kantor BPN Sulsel, Jalan Cendrawasih Kota Makassar, Rabu (13/10) sore.
Baca juga:Penjualan Listrik PLN UIW Sulselrabar Tumbuh 5,38 Persen
Kepala Kantor Wilayah BPN Sulsel, Bambang Priono mengatakan, dari target 1.300 persil pensertifikatan aset PLN. Sejauh ini permohonan sertifikasi yang diajukan sudah 700 persil.
"Permohonan tersebut akan kami selesaikan akhir Oktober ini. Sekarang dari 700 itu sudah 530 sertifikat yang kami keluarkan. Untuk target keseluruhan yang 1.300 itu kita harapkan selesai tahun ini," kata Bambang di kantornya.
Dia bilang dari 700an berkas yang diajukan 10 persen sisanya memiliki kendala, seperti lahannya masuk kawasan hutan, tumpang tindih kelengkapan administrasi dan akta pelepasan hak yang belum ada.
Aset-aset PLN disebutkan Bambang yakni lahan tower, gardu, kantor, dan rumah dinas. "Makanya kita terus memperkuat sinergi untuk menyelesaikan sertifikasi guna menyelamatkan dan mengamankan aset negara ini," ucapnya.
Lihat Juga :
