Menteri Susi Dituntut Pengusaha Rp1 Triliun
Rabu, 17 Juni 2015 - 15:24 WIB
Menteri Susi Dituntut Pengusaha Rp1 Triliun
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku dituntut Rp1 triliun oleh pengusaha perikanan, yang merasa dirugikan akibat kebijakan yang dikeluarkannya.
Sekadar mengingatkan, sejak menjabat sebagai orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikan, menteri nyentrik ini telah mengeluarkan kebijakan, seperti pelarangan izin kapal eksasing, pelarangan bongkar alih muatan di tengah laut atau transhipment.
Selain itu, pelarangan ekspor lobster telur, kepiting telur, dan rajungan hingga pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang. Menurutnya, sejumlah kebijakan itu kerap dibawa ke meja hijau oleh pengusaha-pengusaha tersebut.
"Maling nuntut kita karena tidak bisa bawa barang curian lagi, nuntut saya Rp1 triliun," tuturnya di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, Rabu (17/6/2015).
Padahal, dia manambahkan, kebijakannya bertujuan agar para pengusaha di sektor kelautan dan perikanan tetap mengindahkan lingkungan dalam menjalankan usahanya.
"Saya sih anjurkan supaya itu disegani. Kita memakai otoriti kita untuk kebaikan, isu lingkungan. Sedikit keras ya sudah saatnya. Membawa pengusaha yang punya tanggungjawab," tandas Susi.
Sekadar mengingatkan, sejak menjabat sebagai orang nomor satu di Kementerian Kelautan dan Perikan, menteri nyentrik ini telah mengeluarkan kebijakan, seperti pelarangan izin kapal eksasing, pelarangan bongkar alih muatan di tengah laut atau transhipment.
Selain itu, pelarangan ekspor lobster telur, kepiting telur, dan rajungan hingga pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang. Menurutnya, sejumlah kebijakan itu kerap dibawa ke meja hijau oleh pengusaha-pengusaha tersebut.
"Maling nuntut kita karena tidak bisa bawa barang curian lagi, nuntut saya Rp1 triliun," tuturnya di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, Rabu (17/6/2015).
Padahal, dia manambahkan, kebijakannya bertujuan agar para pengusaha di sektor kelautan dan perikanan tetap mengindahkan lingkungan dalam menjalankan usahanya.
"Saya sih anjurkan supaya itu disegani. Kita memakai otoriti kita untuk kebaikan, isu lingkungan. Sedikit keras ya sudah saatnya. Membawa pengusaha yang punya tanggungjawab," tandas Susi.
(rna)
Lihat Juga :
