Pemerintah Klaim Harga Sembako Turun

JAKARTA - Pemerintah mengklaim harga sejumlah barang kebutuhan pokok (sembako) di awal bulan Ramadan ini mengalami penurunan. Pasokan yang cukup dan koordinasi yang intens di antara lembaga menjadi kunci penurunan harga ini.

Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel mengatakan, berdasarkan hasil identifikasi dan pantauan lapangan, harga minyak goreng curah turun 0,18% dan kedelai impor turun sekitar 0,54%. ”Sebagiannya lagi turun dengan angka yang cukup tinggi yaitu di atas 2%, seperti cabai rawit turun sekitar 2,77% dan bawang merah 3,97%,” ujarnya ketika memaparkan kondisi ketersediaan dan harga barang pokok di Jakarta akhir pekan lalu.

Khusus untuk bawang merah, kata Mendag, saat ini harganya mengalami penurunan yang signifikan dibanding harga pada pekan pertama bulan Juni. Sebelumnya harga bawang merah mencapai Rp37.000/kg. Penurunan ini juga dipicu adanya panen di Kabupaten Brebes, Cirebon, Nganjuk, dan Bima. Namun, harga cabai merah keriting justru melonjak hingga 11,49%.

Mendag optimistis, melonjaknya harga cabai merah keriting ini hanya temporer seiring meningkatnya permintaan di awal Ramadan ini. ”Cabai memang cenderung naik karena permintaan yang meningkat pada awal bulan puasa, tetapi ini hanya akan bertahan sampai dengan minggu kedua bulan puasa,” ucapnya.

Menurut Mendag, Kementerian Pertanian (Kementan) bersama dengan asosiasi petani dan pedagang memastikan akan ada panen cabai di sejumlah daerah. Berdasarkan perkiraan, panen akan terjadi di Banyuwangi, Blitar, Jember, Lampung, Kulonprogo, dan Magelang.

Dilihat dari stok yang ada, Rachmat mengatakan bahwa pasokan semua bahan pokok di seluruh provinsi cukup untuk memenuhi kebutuhan mulai dari Ramadan dan Lebaran (Juni-Juli) hingga lima bulan ke depan. ”Kami harus menjaga kepercayaan publik atas penyediaan barang, tetapi juga harus memberikan keuntungan yang cukup kepada pengusaha, dengan menyelaraskan dengan daya beli masyarakat,” lanjutnya.

Bersama dengan pemerintah daerah, Rachmat akan mengawal semua pelaku usaha di 34 provinsi. Hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk implementasi dalam rangka tindak lanjut pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) No 71 Tahun 2015 mengenai Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada 15 Juni 2015 lalu.

Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan Benny Rachman menambahkan, ketersediaan minyak goreng selalu surplus di setiap bulan. ”Akan ada stok lebih sebanyak 1.730.000 ton sampai dengan akhir tahun, untuk bahan pokok ini,” ungkapnya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI) Ngadiran mengatakan, turunnya harga sejumlah barang pokok pada dasarnya karena harga yang dijual sudah naik sebelumnya. ”Ini maksudnya bukan turun, tapi harganya kembali ke standar. Misalnya, harga bawang merah yang awalnya Rp12.000, naik beberapa bulan lalu sampai paling tinggi Rp40.000, tapi sekarang turun jadi sekitar Rp26.000,” jelasnya saat dihubungi KORAN SINDO semalam.

Penurunan harga tersebut tidak begitu menjadi perhitungan bagi para pedagang besar. ”Jika turunnya harga bahan pokok dapat kembali ke standar, itu baru pemerintah sudah melakukan pengoperasian harga pasar,” ujarnya. Menurutnya, naik turunnya harga lebih berimbas langsung dari jumlah pasokan.

Tanpa partisipasi aktif pemerintah di pasar, hal tersebut memang sudah secara alamiah terjadi. Ngadiran menambahkan bahwa sebelum ada Perpres tersebut pun, fluktuasi harga bahan pokok memang sudah pasti ada. Yang harus jadi fokus pemerintah adalah mendeteksi adanya spekulan.

Arahan untuk menurunkan harga sesuai keinginan pemerintah adalah kemungkinan yang sulit, karena tidak bisa pedagang dilarang untuk menjual barang dengan harga rendah jika memang mereka memperolehnya dengan harga yang tinggi. ”Kalaupun harga awalnya sudah rendah, mereka akan jual dengan harga yang rendah juga,” ucapnya.

Sementara, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahdalia meminta anggotanya agar menjaga stabilitas harga pangan selama bulan Ramadan. Bahlil mengatakan, sebagian besar anggotanya bergerak di bidang distribusi, ritel, dan perdagangan. ”Kami sudah minta agar semua anggota Hipmi menjaga stabilitas harga. Bila pun terjadi kenaikan, semestinya masih pada taraf harga yang wajar,” kata Bahlil.

Bahlil mengatakan, pihaknya tidak akan menoleransi anggotanya yang ketahuan melakukan penimbunan dan mengakibatkan harga barang ikut melonjak. ”Tidak akan kami tolerir, ada sanksinya,” lanjut Bahlil. Stabilitas harga pangan dan barang selama Ramadan sangat tergantung pada kapasitas produksi dan distribusi.

”Anggota kami yang berbisnis di produksi, kami harap segera meningkatkan kapasitas produksi. Memang hambatannya di bulan puasa, tapi ini tidak bisa jadi alasan produksi kita menurun. Justru harus ditingkatkan, termasuk pasokan bahan bakunya,” ucap Bahlil.

Sedangkan pada tingkat distribusi, Hipmi meminta anggotanya memperkuat armada pengangkutan baik laut, udara, maupun darat. ”Kapasitasnya harusnya naik sampai 20% dari biasanya,” pungkas Bahlil. Sebab itu, Hipmi meminta agar pemerintah mempercepat perbaikkan jalan dan jalur distribusi, agar tidak terjadi eskalasi biaya distribusi.

Bahlil pun mengatakan, kenaikan harga menjelang dan saat Ramadan yang mencapai 30% telah menjadi tradisi. Namun, kenaikan tersebut sebenarnya dapat ditekan bila pemerintah dapat melakukan monitoring, mengurangi hambatan distribusi, memperpendek rantai pasokan, dan memperbaiki jalur distribusi jauh hari sebelum Ramadan. ”Sehingga, inflasi selama Ramadan dan Idul Fitri ini masih terkendali,” pungkas Bahlil.

rabia edra