Target Pembangunan Harus Realistis
Target Pembangunan Harus Realistis
A
A
A
JAKARTA - Langkah pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menetapkan target-target pembangunan tahun 2016 menuai kritikan dari para anggota DPR RI.
Mereka pun meminta kepada pemerintah agar realistis. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Bappenas Rahma Iryanti menetapkan tiga target pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016. Ketiga target itu adalah tingkat kemiskinan di kisaran 9-10%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,2-5,5%, dan tingkat ketimpangan pendapatan (indeks rasio gini) sebesar 0,39.
”Kami berupaya menjaga penduduk miskin agar tidak jatuh di bawah angka garis kemiskinan,” kata dia saat rapat dengan anggota Badan Anggaran DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, kemarin. Untuk mewujudkan hal itu, Rahma mengatakan bahwa pemerintah berupaya mendorong perluasan penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan UKM dan koperasi.
Selain itu, pemerintah juga akan menggulirkan berbagai program untuk mengurangi beban masyarakat miskin. ”Kami akan memperbaiki kebijakan penyaluran raskin, bantuan tunai bersyarat, layanan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat, beasiswa pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar, serta pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan,” tambah dia.
Anggota DPR asal daerah pemilihan Sulawesi Selatan, Andi Akmal Pasluddin menilai, berbagai target pembangunan yang dicanangkan Bappenas terlalu optimistis. Dia pun menyangsikan target tersebut dapat dicapai melihat kondisi ekonomi yang melambat. ”Terlebih, ada kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) yang semakin membuat daya beli rakyat semakin tergerus,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Senada, anggota DPR asal daerah pemilihan Maluku Utara, Achmad Hatari menambahkan, Bappenas harus menjadi titik utama dalam perencanaan pembangunan. Dia menilai program Nawacita yang didengungkan pemerintah tidak sinkron dengan program kementerian/lembaga.
Politikus Partai Nasdem tersebut juga meminta pemerintah untuk memperkuat kontrol pembangunan hingga tingkat daerah. Selain itu, Hatari juga meminta kepada pemerintah untuk tidak terlalu ambisius dalam menetapkan target pembangunan. ”Jangan membuat target yang muluk-muluk. Pembangunan itu tidak serta-merta langsung menetes ke bawah (multiplier effect ),” ucap dia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Februari 2015, angka pengangguran terbuka bertambah 300.000 secara year on year menjadi 7,45 juta atau 5,81%. Sementara jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 mencapai 28,28 juta jiwa atau 11,25%.
Rahmat fiansyah
Mereka pun meminta kepada pemerintah agar realistis. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Bappenas Rahma Iryanti menetapkan tiga target pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016. Ketiga target itu adalah tingkat kemiskinan di kisaran 9-10%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,2-5,5%, dan tingkat ketimpangan pendapatan (indeks rasio gini) sebesar 0,39.
”Kami berupaya menjaga penduduk miskin agar tidak jatuh di bawah angka garis kemiskinan,” kata dia saat rapat dengan anggota Badan Anggaran DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, kemarin. Untuk mewujudkan hal itu, Rahma mengatakan bahwa pemerintah berupaya mendorong perluasan penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan UKM dan koperasi.
Selain itu, pemerintah juga akan menggulirkan berbagai program untuk mengurangi beban masyarakat miskin. ”Kami akan memperbaiki kebijakan penyaluran raskin, bantuan tunai bersyarat, layanan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat, beasiswa pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar, serta pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan,” tambah dia.
Anggota DPR asal daerah pemilihan Sulawesi Selatan, Andi Akmal Pasluddin menilai, berbagai target pembangunan yang dicanangkan Bappenas terlalu optimistis. Dia pun menyangsikan target tersebut dapat dicapai melihat kondisi ekonomi yang melambat. ”Terlebih, ada kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM (bahan bakar minyak) yang semakin membuat daya beli rakyat semakin tergerus,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Senada, anggota DPR asal daerah pemilihan Maluku Utara, Achmad Hatari menambahkan, Bappenas harus menjadi titik utama dalam perencanaan pembangunan. Dia menilai program Nawacita yang didengungkan pemerintah tidak sinkron dengan program kementerian/lembaga.
Politikus Partai Nasdem tersebut juga meminta pemerintah untuk memperkuat kontrol pembangunan hingga tingkat daerah. Selain itu, Hatari juga meminta kepada pemerintah untuk tidak terlalu ambisius dalam menetapkan target pembangunan. ”Jangan membuat target yang muluk-muluk. Pembangunan itu tidak serta-merta langsung menetes ke bawah (multiplier effect ),” ucap dia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Februari 2015, angka pengangguran terbuka bertambah 300.000 secara year on year menjadi 7,45 juta atau 5,81%. Sementara jumlah penduduk miskin pada tahun 2014 mencapai 28,28 juta jiwa atau 11,25%.
Rahmat fiansyah
(ftr)
Explore More