Pemerintah Diminta Cepat Ambil Langkah Tepat
Kamis, 25 Juni 2015 - 08:07 WIB
Pemerintah Diminta Cepat Ambil Langkah Tepat
A
A
A
BANDUNG - Pemerintah diminta cepat mengambil langkah tepat di tengah melambatnya ekonomi, menurunnya daya beli, perampingan perusahaan hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang tak terhindarkan.
“Pemerintah harus cepat mengantisipasi gelombang PHK, bagaimana ekonomi bisa cepat pulih. Tidak mudah, tapi harus cepat supaya ekses dari penurunan (pertumbuhan ekonomi) ini tidak berdampak terlalu berat,” ujar Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) usai rapat konsolidasi Partai Perindo Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/6/2015).
Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi nasional kuartal I/2015 hanya 4,71%, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,14%.
Itu merupakan angka pertumbuhan terendah sejak 2009. Akibat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi tersebut, sejumlah sektor usaha sudah melakukan PHK terhadap karyawannya.
Berdasarkan data yang dipublikasi Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) akhir Mei lalu, sekitar 60 industri di Bandung dan Majalaya, Jawa Barat merumahkan karyawannya. Tindakan itu diambil menyusul anjloknya penjualan produk tekstil hingga 50% sepanjang Januari-April 2015 dibanding periode yang sama tahun lalu.
PHK terjadi di berbagai sektor, diantaranya semen, pertambangan, baja. Sebagai gambaran, perusahaan baja mulai memangkas jumlah karyawannya hingga 20%-25% karena tidak mampu menahan kenaikan biaya produksi.
Kementerian Perindustrian mencatat, sebanyak 40.000 buruh dari pabrik sepatu sudah di PHK sejak Januari 2015 atau sejak melemahnya nilai tukar rupiah.
Mengutip data BPS, angka pengangguran di Indonesia naik 300.000 orang dalam kurun Februari 2014-Februari 2015. Saat ini, total pengangguran di Indonesia mencapai 7,45 juta orang.
“PHK sudah tidak bisa dihindari. Sekarang sudah terjadi PHK, dan setelah Lebaran akan banyak sekali,” kata CEO MNC Group ini.
Hary melanjutkan, masyarakat menengah ke bawah yang paling merasakan dampak melambatnya perekonomian tersebut. Kualitas hidup mereka mengalami penurunan.
Saat harga-harga kebutuhan pokok yang dipenuhi dari impor mengalami kenaikan karena tingginya nilai tukar dolar Amerika Serikat (USD), penghasilan mereka turun.
“Saya khawatir nanti eksesnya setelah enam bulan, begitu pesangon mereka sudah habis, bagaimana hidup mereka selanjutnya. Biaya hidup mahal, yang kita makan saja harus impor, beras, gula, kedelai,” tutur HT.
Dia berharap, pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. “Harus punya program tepat sasaran,” terangnya.
“Pemerintah harus cepat mengantisipasi gelombang PHK, bagaimana ekonomi bisa cepat pulih. Tidak mudah, tapi harus cepat supaya ekses dari penurunan (pertumbuhan ekonomi) ini tidak berdampak terlalu berat,” ujar Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) usai rapat konsolidasi Partai Perindo Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/6/2015).
Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi nasional kuartal I/2015 hanya 4,71%, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,14%.
Itu merupakan angka pertumbuhan terendah sejak 2009. Akibat dari melambatnya pertumbuhan ekonomi tersebut, sejumlah sektor usaha sudah melakukan PHK terhadap karyawannya.
Berdasarkan data yang dipublikasi Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) akhir Mei lalu, sekitar 60 industri di Bandung dan Majalaya, Jawa Barat merumahkan karyawannya. Tindakan itu diambil menyusul anjloknya penjualan produk tekstil hingga 50% sepanjang Januari-April 2015 dibanding periode yang sama tahun lalu.
PHK terjadi di berbagai sektor, diantaranya semen, pertambangan, baja. Sebagai gambaran, perusahaan baja mulai memangkas jumlah karyawannya hingga 20%-25% karena tidak mampu menahan kenaikan biaya produksi.
Kementerian Perindustrian mencatat, sebanyak 40.000 buruh dari pabrik sepatu sudah di PHK sejak Januari 2015 atau sejak melemahnya nilai tukar rupiah.
Mengutip data BPS, angka pengangguran di Indonesia naik 300.000 orang dalam kurun Februari 2014-Februari 2015. Saat ini, total pengangguran di Indonesia mencapai 7,45 juta orang.
“PHK sudah tidak bisa dihindari. Sekarang sudah terjadi PHK, dan setelah Lebaran akan banyak sekali,” kata CEO MNC Group ini.
Hary melanjutkan, masyarakat menengah ke bawah yang paling merasakan dampak melambatnya perekonomian tersebut. Kualitas hidup mereka mengalami penurunan.
Saat harga-harga kebutuhan pokok yang dipenuhi dari impor mengalami kenaikan karena tingginya nilai tukar dolar Amerika Serikat (USD), penghasilan mereka turun.
“Saya khawatir nanti eksesnya setelah enam bulan, begitu pesangon mereka sudah habis, bagaimana hidup mereka selanjutnya. Biaya hidup mahal, yang kita makan saja harus impor, beras, gula, kedelai,” tutur HT.
Dia berharap, pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut. “Harus punya program tepat sasaran,” terangnya.
(rna)
Lihat Juga :
