Sensus Ekonomi 2026 Resmi Dimulai Besok 15 Juni 2026, Usaha Nasional Didata Tanpa Terkecuali
Minggu, 14 Juni 2026 - 23:55 WIB
loading...
Pendataan usaha berskala nasional tersebut akan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan ekonomi Indonesia. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Badan Pusat Statistik ( BPS ) resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Pekanbaru, Riau, Minggu (14/6/2026). Pendataan usaha berskala nasional tersebut akan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan ekonomi Indonesia.
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI, Pudji Ismartini menyampaikan, apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Riau atas dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh BPS setiap 10 tahun sekali.
Menurut Pudji, terdapat tiga sensus besar yang dilaksanakan secara berkala setiap satu dekade, yakni sensus penduduk pada tahun yang berakhiran angka nol, sensus pertanian pada tahun yang berakhiran angka tiga, dan sensus ekonomi pada tahun yang berakhiran angka enam.
Baca Juga: Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Selatan, Kepala BPS RI Gaungkan Rumus TIR
"Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 1986. Kegiatan ini sangat penting karena akan mendata seluruh aktivitas usaha yang ada di Indonesia," ujar Pudji dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).
Ia menjelaskan, hasil pendataan nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan ekonomi, mulai dari pengembangan sektor usaha, peningkatan investasi, hingga perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi menegaskan, dukungan penuh Pemerintah Provinsi Riau terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, keberadaan data yang akurat menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI, Pudji Ismartini menyampaikan, apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Riau atas dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh BPS setiap 10 tahun sekali.
Menurut Pudji, terdapat tiga sensus besar yang dilaksanakan secara berkala setiap satu dekade, yakni sensus penduduk pada tahun yang berakhiran angka nol, sensus pertanian pada tahun yang berakhiran angka tiga, dan sensus ekonomi pada tahun yang berakhiran angka enam.
Baca Juga: Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Sulawesi Selatan, Kepala BPS RI Gaungkan Rumus TIR
"Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 1986. Kegiatan ini sangat penting karena akan mendata seluruh aktivitas usaha yang ada di Indonesia," ujar Pudji dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).
Ia menjelaskan, hasil pendataan nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan ekonomi, mulai dari pengembangan sektor usaha, peningkatan investasi, hingga perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi menegaskan, dukungan penuh Pemerintah Provinsi Riau terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, keberadaan data yang akurat menjadi faktor penting dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.
Lihat Juga :
