Arah Pembangunan Harus Sesuai Kebutuhan Industri
Sabtu, 27 Juni 2015 - 09:46 WIB
Arah Pembangunan Harus Sesuai Kebutuhan Industri
A
A
A
JAKARTA - Arah pembangunan infrastruktur dinilai harus disesuaikan dengan kebutuhan industri. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur akan bersinergi dengan pengembangan industri unggulan di dalam negeri.
”Jadi pembangunan infrastruktur harus disinergikan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Artinya, harusnya dibekali referensi,” ujar Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Hendri Saparini dalam rapat sinkronisasi kebijakan bidang perindustrian dengan dunia usaha di Jakarta kemarin. Menurut Hendri, saat ini infrastruktur seolah-olah menjadi sektor mandiri.
Padahal, seharusnya pembangunan infrastruktur searah dengan kebijakan pengembangan yang disiapkan pemerintah. Untuk mengarahkan pembangunan infrastruktur, pemerintah bisa menggunakan kebijakan insentif, mulai dari fiskal, insentif bahan baku, insentif sumber daya manusia, dan sebagainya. Namun, kata Hendri, pemerintah sebelumnya harus menentukan satu sektor industri unggulan yang bisa menjadi andalan dalam lima tahun ke depan.
Sektor industri unggulan tersebut tidak sekadar memiliki pertumbuhan industri yang tinggi, namun juga bisa menyelesaikan masalah yang ada di industri. ”Kalau betul Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) itu mau dilaksanakan, itu pekerjaan besar sekali dan Indonesia harus mampu membangun industri yang tangguh,” imbuhnya.
Menurut Hendri, untuk menentukan fokus sektor industri yang ingin diunggulkan harus dilakukan analisis terhadap industri-industri yang ada. Kemudian koordinasi antar kementerian juga harus diperkuat, utamanya antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, pemerintah memang harus memiliki andil untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana.
Meski 2015 penuh tantangan dan masih dibayangi ketidakpastian ekonomi global, target pembangunan industri nasional tidak berubah dari 6,1-6,8%. Selain itu, diperlukan juga sinergi kebijakan dan kegiatan antarinstansi terkait dan dunia usaha baik BUMN maupun sektor swasta lainnya. ”Salah satu yang selama ini selalu saya sampaikan adalah bagaimana agar energi ini bisa bersaing.
Selain itu bunga bank, kemarin Presiden juga menyinggung dwelling time di pelabuhan. Tentu ini harus disinkronisasi dengan kementerian lain sehingga target yang diinginkan tercapai,” ungkapnya. Menurut Saleh, sektor industri yang harus diprioritaskan dalam pembangunan lima tahun mendatang salah satunya industri yang berbahan baku lokal dan orientasinya ekspor.
”Itu tentu yang harus kita pacu terus sehingga kita bisa mendapatkan devisa yang lebih besar. Terutama secara bertahap mengurangi impor bahan baku,” tandasnya.
Oktiani endarwati
”Jadi pembangunan infrastruktur harus disinergikan dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Artinya, harusnya dibekali referensi,” ujar Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Hendri Saparini dalam rapat sinkronisasi kebijakan bidang perindustrian dengan dunia usaha di Jakarta kemarin. Menurut Hendri, saat ini infrastruktur seolah-olah menjadi sektor mandiri.
Padahal, seharusnya pembangunan infrastruktur searah dengan kebijakan pengembangan yang disiapkan pemerintah. Untuk mengarahkan pembangunan infrastruktur, pemerintah bisa menggunakan kebijakan insentif, mulai dari fiskal, insentif bahan baku, insentif sumber daya manusia, dan sebagainya. Namun, kata Hendri, pemerintah sebelumnya harus menentukan satu sektor industri unggulan yang bisa menjadi andalan dalam lima tahun ke depan.
Sektor industri unggulan tersebut tidak sekadar memiliki pertumbuhan industri yang tinggi, namun juga bisa menyelesaikan masalah yang ada di industri. ”Kalau betul Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) itu mau dilaksanakan, itu pekerjaan besar sekali dan Indonesia harus mampu membangun industri yang tangguh,” imbuhnya.
Menurut Hendri, untuk menentukan fokus sektor industri yang ingin diunggulkan harus dilakukan analisis terhadap industri-industri yang ada. Kemudian koordinasi antar kementerian juga harus diperkuat, utamanya antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, pemerintah memang harus memiliki andil untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana.
Meski 2015 penuh tantangan dan masih dibayangi ketidakpastian ekonomi global, target pembangunan industri nasional tidak berubah dari 6,1-6,8%. Selain itu, diperlukan juga sinergi kebijakan dan kegiatan antarinstansi terkait dan dunia usaha baik BUMN maupun sektor swasta lainnya. ”Salah satu yang selama ini selalu saya sampaikan adalah bagaimana agar energi ini bisa bersaing.
Selain itu bunga bank, kemarin Presiden juga menyinggung dwelling time di pelabuhan. Tentu ini harus disinkronisasi dengan kementerian lain sehingga target yang diinginkan tercapai,” ungkapnya. Menurut Saleh, sektor industri yang harus diprioritaskan dalam pembangunan lima tahun mendatang salah satunya industri yang berbahan baku lokal dan orientasinya ekspor.
”Itu tentu yang harus kita pacu terus sehingga kita bisa mendapatkan devisa yang lebih besar. Terutama secara bertahap mengurangi impor bahan baku,” tandasnya.
Oktiani endarwati
(ftr)
