Subsidi Listrik Selama Ini Dinilai Politis

JAKARTA - Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Daryatmo mengatakan, pemberian subsidi listrik selama ini sifatnya politis dan tanpa berdasarkan pertimbangan ekonomi.

Pemerintah, menurut dia, terkesan hanya melihat nominal daya yang digunakan ketimbang keadaan penerima subsidi yang sebenarnya, sehingga menyebabkan penerima subsidi listrik membengkak dengan daya 450 dan 900 VA.

"Ini harus menjadi pemikiran pemerintah untuk mengubah basis subsidi itu dari golongan daya pelanggan ke profil pelanggan. Cuma masalahanya selama ini subsidi listrik itu kan politis, jadi bukan karena pertimbangan ekoinomi," kata dia kepada Sindonews di Jakarta, Sabtu (27/6/2015).

Daryatmo mengungkapkan, pemerintah harus membuat sisi politis dalam pemberian subsidi, apapun bentuknya. Dia menilai, pemerintah saatnya mengubah paradigma pemberian subsidi jika negara tidak mau merugi terus akibat subsidi listrik.

"Kalau pertimbangan ekonominya pemerintah jalan, kalau pelanggan itu tidak layak dapat subsidi, ya tidak akan dapat. Sampai kapan yang bermobil-bermobil itu terus mau dimanja dengan subsidi? Padahal mereka mampu, padahal banyak yang membutuhkan subsidi itu," pungkasnya.

(Baca: Pemerintah Diminta Ubah Sasaran Subsidi Listrik)