Subsidi Listrik Langsung Harus Didukung Data Konsisten
Sabtu, 27 Juni 2015 - 18:55 WIB
Subsidi Listrik Langsung Harus Didukung Data Konsisten
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Daryatmo mendukung langkah pemerintah memberikang subsidi listrik berbentuk uang langsung kepada rekening pengguna. Asalkan didukung dengan data jelas dan konsisten mengenai penerima subsidinya.
"Bisa kalau subsidinya diberikan begitu. Tapi ya itu, harus didukung dengan data konsisten penerima subsidi. Kalau konsepnya satu kartu untuk semua subsidi, itu tidak ada masalah karena verifikasi penerima subsidi cuma dilakukan sekali," kata dia kepada Sindonews di Jakarta, Sabtu (27/6/2015).
Dia juga mendukung langkah pemerintah untuk memberlakukan plafon subsidi untuk pengguna listrik.
"Artinya, subsidinya itu ke orang dengan dikasih kuota, plaffon. Kalau lebih pemakaiannya, ya orangnya yang harus membayar kelebihannya itu. Berapapun yang dibayar oleh pengguna, pemerintah hanya memberi sekian ribu," imbuhnya.
Kendati demikian, dia mengingatkan, data masyarakat pengguna subsidi harus diperhatikan oleh pemerintah. Jangan sampai pemerintah memberikan terlalu banyak subsidi untuk masyarakat yang tidak tepat sasaran.
"Takutnya nanti ada gap antara listrik yang tidak disubdi dengan yang disubsidi (900 dan 1300VA) itu cukup lebar. Konsumen yang disubsidi itu kan tarifnya cuma Rp600/kwh. Sementara yang tidak disubsidi harus membayar per kwh dua kali lipat. Makannya peran Kemensos di sini penting untuk tentukan siapa-siapa saja sasarannya," ungkapnya.
Menurut dia, kalau pemerintah melakukan pemetaan terhadap angka penerima subsidi berdasarkan data dan konsisten maka si penerima subsidi yang tepat sasaran sekitar 15 juta pelanggan.
"Angkanya konsisten dengan penerima BLSM itu, kira-kira angkanya 15 jutaan pelanggan. Kalau kita filter menjadi 15 juta itu, yang 900 VA itu tidak ada yang dapat subsidi dan 450 VA pun harus diseleksi lagi, tidak semua dapat," pungkasnya.
Baca:
Pemerintah Diminta Ubah Sarsaran Subsidi Listrik
Subsidi Listrik Selama Ini Dinilai Politis
"Bisa kalau subsidinya diberikan begitu. Tapi ya itu, harus didukung dengan data konsisten penerima subsidi. Kalau konsepnya satu kartu untuk semua subsidi, itu tidak ada masalah karena verifikasi penerima subsidi cuma dilakukan sekali," kata dia kepada Sindonews di Jakarta, Sabtu (27/6/2015).
Dia juga mendukung langkah pemerintah untuk memberlakukan plafon subsidi untuk pengguna listrik.
"Artinya, subsidinya itu ke orang dengan dikasih kuota, plaffon. Kalau lebih pemakaiannya, ya orangnya yang harus membayar kelebihannya itu. Berapapun yang dibayar oleh pengguna, pemerintah hanya memberi sekian ribu," imbuhnya.
Kendati demikian, dia mengingatkan, data masyarakat pengguna subsidi harus diperhatikan oleh pemerintah. Jangan sampai pemerintah memberikan terlalu banyak subsidi untuk masyarakat yang tidak tepat sasaran.
"Takutnya nanti ada gap antara listrik yang tidak disubdi dengan yang disubsidi (900 dan 1300VA) itu cukup lebar. Konsumen yang disubsidi itu kan tarifnya cuma Rp600/kwh. Sementara yang tidak disubsidi harus membayar per kwh dua kali lipat. Makannya peran Kemensos di sini penting untuk tentukan siapa-siapa saja sasarannya," ungkapnya.
Menurut dia, kalau pemerintah melakukan pemetaan terhadap angka penerima subsidi berdasarkan data dan konsisten maka si penerima subsidi yang tepat sasaran sekitar 15 juta pelanggan.
"Angkanya konsisten dengan penerima BLSM itu, kira-kira angkanya 15 jutaan pelanggan. Kalau kita filter menjadi 15 juta itu, yang 900 VA itu tidak ada yang dapat subsidi dan 450 VA pun harus diseleksi lagi, tidak semua dapat," pungkasnya.
Baca:
Pemerintah Diminta Ubah Sarsaran Subsidi Listrik
Subsidi Listrik Selama Ini Dinilai Politis
(rna)
Lihat Juga :
