BKPM Gandeng Polda Metro Jaya
BKPM Gandeng Polda Metro Jaya
A
A
A
JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkomitmen untuk memberikan perlindungan keamanan bagi para investor.
Salah satunya dengan melakukan kerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, salah satu tugas dari lembaganya adalah menciptakan iklim investasi yang baik. ”Melihat perkembangan keamanan di sektor investasi, khususnya terkait isu buruh dan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) yang masih mengkhawatirkan, maka kami ingin memberikan penjagaan yang optimal,” ujarnya dalam Dialog Investasi di Kantor BKPM Jakarta, Jumat (3/7).
Apalagi, kecenderungan kekhawatiran ini juga disebabkan selama tiga tahun terakhir pengamanan belum optimal. ”Walau pada dasarnya, kami yakin bahwa Polda akan memberikan asistensi yang terbaik, tidak ada salahnya untuk berjaga di setiap kemungkinan,” sambungnya.
Pengamanan ekstra ini dilakukan terutama untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek), mengingat potensinya sangat besar sebagai tujuan utama para investor. Berdasarkan rencana investasi, baik untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) bahwa untuk Jabodetabek memperoleh Rp886,9 triliun. Secara persentase, Jabodetabek menguasai 18,1% untuk rencana investasi di Indonesia dari total target Rp4.219,5 triliun.
”Financial Times kini mengakui bahwa Indonesia jadi negara favorit nomor dua untuk bidang investasi. Ini yang membuat faktor kenyamanan berinvestasi menjadi penting untuk diperhatikan,” tuturnya. Tak hanya itu, arus investasi yang telah meningkat sebesar 16,9% pada kuartal I lalu juga menjadi dasar agar investor mendapatkan fasilitas yang baik. Menurut Franky, selama ini setiap bertemu dengan investor, khususnya investor asing, selalu mempertanyakan persoalan sulitnya izin tenaga kerja asing dan kenaikan upah yang sulit diprediksi.
Sehingga, mengakibatkan sebagian dari mereka mencabut investasinya dari Indonesia. Di kesempatan yang sama, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian menyambut baik kerja sama ini. ”Kami menyadari pentingnya peran investasi untuk menjalankan pembangunan Indonesia harus dikedepankan, maka akan diupayakan lagi agar pengawasan keamanan menjadi seperti yang diharapkan,” paparnya.
Dalam hal ini, pihak kepolisian akan membantu untuk penanganan lokasi-lokasi yang berpotensi terjadinya demo buruh atas persoalan tenaga kerja asing ataupun masalah UMR. Bahkan, Tito menyampaikan akan mempererat kerja sama dengan tidak hanya berkoordinasi dengan BKPM, namun juga dengan sejumlah kementerian.
”Polda sudah ada rencana untuk bertemu langsung dengan Kementerian Perindustrian, minta data lokasi kawasan industri supaya bisa lebih dikawal keamanannya,” katanya.
Rabia edra almira
Salah satunya dengan melakukan kerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, salah satu tugas dari lembaganya adalah menciptakan iklim investasi yang baik. ”Melihat perkembangan keamanan di sektor investasi, khususnya terkait isu buruh dan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) yang masih mengkhawatirkan, maka kami ingin memberikan penjagaan yang optimal,” ujarnya dalam Dialog Investasi di Kantor BKPM Jakarta, Jumat (3/7).
Apalagi, kecenderungan kekhawatiran ini juga disebabkan selama tiga tahun terakhir pengamanan belum optimal. ”Walau pada dasarnya, kami yakin bahwa Polda akan memberikan asistensi yang terbaik, tidak ada salahnya untuk berjaga di setiap kemungkinan,” sambungnya.
Pengamanan ekstra ini dilakukan terutama untuk daerah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek), mengingat potensinya sangat besar sebagai tujuan utama para investor. Berdasarkan rencana investasi, baik untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) bahwa untuk Jabodetabek memperoleh Rp886,9 triliun. Secara persentase, Jabodetabek menguasai 18,1% untuk rencana investasi di Indonesia dari total target Rp4.219,5 triliun.
”Financial Times kini mengakui bahwa Indonesia jadi negara favorit nomor dua untuk bidang investasi. Ini yang membuat faktor kenyamanan berinvestasi menjadi penting untuk diperhatikan,” tuturnya. Tak hanya itu, arus investasi yang telah meningkat sebesar 16,9% pada kuartal I lalu juga menjadi dasar agar investor mendapatkan fasilitas yang baik. Menurut Franky, selama ini setiap bertemu dengan investor, khususnya investor asing, selalu mempertanyakan persoalan sulitnya izin tenaga kerja asing dan kenaikan upah yang sulit diprediksi.
Sehingga, mengakibatkan sebagian dari mereka mencabut investasinya dari Indonesia. Di kesempatan yang sama, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Tito Karnavian menyambut baik kerja sama ini. ”Kami menyadari pentingnya peran investasi untuk menjalankan pembangunan Indonesia harus dikedepankan, maka akan diupayakan lagi agar pengawasan keamanan menjadi seperti yang diharapkan,” paparnya.
Dalam hal ini, pihak kepolisian akan membantu untuk penanganan lokasi-lokasi yang berpotensi terjadinya demo buruh atas persoalan tenaga kerja asing ataupun masalah UMR. Bahkan, Tito menyampaikan akan mempererat kerja sama dengan tidak hanya berkoordinasi dengan BKPM, namun juga dengan sejumlah kementerian.
”Polda sudah ada rencana untuk bertemu langsung dengan Kementerian Perindustrian, minta data lokasi kawasan industri supaya bisa lebih dikawal keamanannya,” katanya.
Rabia edra almira
(ars)
Explore More