Proyek KPS Ratusan Triliun Bermasalah
Senin, 06 Juli 2015 - 10:33 WIB
Proyek KPS Ratusan Triliun Bermasalah
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah proyek infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah-swasta (KPS) atau public-private partnership senilai USD8,3 miliar atau setara Rp110,66 triliun bermasalah.
Pemerintah dinilai kurang mendukung proyek dengan skema KPS. Dari 27 rencana proyek yang ditawarkan, hingga medio 2015, terdapat 22 proyek KPS yang ditender dan diminati peserta tender. Namun, status sebagian proyek diketahui saat ini tak jelas. Bahkan, ada pula proyek yang dibatalkan. ”ProyekKPSmemilikibanyak permasalahan,” ujar Direktur Kerja Sama Pemerintah Swasta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas BastaryPandjiIndrasaat ditemui di kantornya, akhir pekan lalu.
Bastari menjelaskan, salah satu permasalahan proyek KPS adalah kurangnya dukungan dan jaminan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dia mencontohkan, proyek terminal kapal pesiar di Tanah Ampo, Karangasem, Bali senilai USD28,30 juta yang tidak mendapat izin dari instansi terkait. ”Begitu juga dengan proyek pengelolaan sampah di Kota Bandung senilai USD50 juta yang tidak mendapat izin dari pemerintahsetempat,” ucapdia.
Bastari menyebut beberapa proyek lain yang bermasalah, antara lain proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Umbulan, Jawa Timur senilai USD204 juta; SPAM di Bandar Lampung (USD38 juta); kereta api barang dan penumpang Puruk Cahu-Bangkuang, Kalimantan Tengah (USD5 miliar); serta PLTU Mulut Tambang 9 dan 10 di Sumatera Selatan. ”Dua proyek di Umbulan dan Bandar Lampung itu dibatalkan karena sejak tahun 2013 tendernya belum selesai,” katanya.
Sementara itu , Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengkaji sejumlah proyek KPS di sektor pekerjaan umum. Proyekproyek tersebut di antaranya proyek jalan tol Manado-Bitung, jalan tol Balikpapan-Samarinda, serta tol Trans-Jawa. Menteri PUPR Basuki Hadimuljonomengatakan, berdasarkanrapatdenganWakilPresiden pada akhir pekan lalu, proyek yang dikaji tersebut merupakan proyek-proyek yang terhambat.
”Bapak Wakil Presiden cuma memonitor saja, proyekproyek KPS apa saja yang bermasalah. Namun, dari tiga proyek tersebut, juga ada stakeholder terkait seperti kepala daerah masing-masing. Tapi, Gubernur Sulawesi Utara menyatakan bahwa tidak ada masalah untuk proyek tol Manado- Bitung karena pembebasan lahan tetap berjalan. Begitupun dengan tol Balikpapan-Samarinda,” ujar Basuki di Jakarta akhir pekan lalu.
Pengamat ekonomidari Institute for Development of Economic dan Finance (Indef) Eko Listyanto mengatakan, selama ini proyekdenganskemaKPSbelum terlalu mengakomodasi kepentingan swasta. Sementara, porsi pemerintah terlalu dominan dalam desain kontrak, termasuk soal pembagian keuntungan.
”Pemerintah sebaiknya mendengarkan keinginan swasta, meski tidak semuanya harus diakomodasi, karena ada kepentingan publik juga disitu,” ucapdia.
Rahmat fiansyah/ ichsan amin
Pemerintah dinilai kurang mendukung proyek dengan skema KPS. Dari 27 rencana proyek yang ditawarkan, hingga medio 2015, terdapat 22 proyek KPS yang ditender dan diminati peserta tender. Namun, status sebagian proyek diketahui saat ini tak jelas. Bahkan, ada pula proyek yang dibatalkan. ”ProyekKPSmemilikibanyak permasalahan,” ujar Direktur Kerja Sama Pemerintah Swasta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas BastaryPandjiIndrasaat ditemui di kantornya, akhir pekan lalu.
Bastari menjelaskan, salah satu permasalahan proyek KPS adalah kurangnya dukungan dan jaminan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dia mencontohkan, proyek terminal kapal pesiar di Tanah Ampo, Karangasem, Bali senilai USD28,30 juta yang tidak mendapat izin dari instansi terkait. ”Begitu juga dengan proyek pengelolaan sampah di Kota Bandung senilai USD50 juta yang tidak mendapat izin dari pemerintahsetempat,” ucapdia.
Bastari menyebut beberapa proyek lain yang bermasalah, antara lain proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Umbulan, Jawa Timur senilai USD204 juta; SPAM di Bandar Lampung (USD38 juta); kereta api barang dan penumpang Puruk Cahu-Bangkuang, Kalimantan Tengah (USD5 miliar); serta PLTU Mulut Tambang 9 dan 10 di Sumatera Selatan. ”Dua proyek di Umbulan dan Bandar Lampung itu dibatalkan karena sejak tahun 2013 tendernya belum selesai,” katanya.
Sementara itu , Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengkaji sejumlah proyek KPS di sektor pekerjaan umum. Proyekproyek tersebut di antaranya proyek jalan tol Manado-Bitung, jalan tol Balikpapan-Samarinda, serta tol Trans-Jawa. Menteri PUPR Basuki Hadimuljonomengatakan, berdasarkanrapatdenganWakilPresiden pada akhir pekan lalu, proyek yang dikaji tersebut merupakan proyek-proyek yang terhambat.
”Bapak Wakil Presiden cuma memonitor saja, proyekproyek KPS apa saja yang bermasalah. Namun, dari tiga proyek tersebut, juga ada stakeholder terkait seperti kepala daerah masing-masing. Tapi, Gubernur Sulawesi Utara menyatakan bahwa tidak ada masalah untuk proyek tol Manado- Bitung karena pembebasan lahan tetap berjalan. Begitupun dengan tol Balikpapan-Samarinda,” ujar Basuki di Jakarta akhir pekan lalu.
Pengamat ekonomidari Institute for Development of Economic dan Finance (Indef) Eko Listyanto mengatakan, selama ini proyekdenganskemaKPSbelum terlalu mengakomodasi kepentingan swasta. Sementara, porsi pemerintah terlalu dominan dalam desain kontrak, termasuk soal pembagian keuntungan.
”Pemerintah sebaiknya mendengarkan keinginan swasta, meski tidak semuanya harus diakomodasi, karena ada kepentingan publik juga disitu,” ucapdia.
Rahmat fiansyah/ ichsan amin
(ars)
