Penjelasan SP JICT Tolak Konsesi Perpanjangan Asing
Jum'at, 10 Juli 2015 - 15:21 WIB
Penjelasan SP JICT Tolak Konsesi Perpanjangan Asing
A
A
A
JAKARTA - Ketua Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (SP JICT) Nova Hakim menegaskan, aksi penolakan perpanjangan JICT oleh Hutchison dilakukan demi kedaulatan negara atas aset strategis dan menghindari potensi kerugian.
"Pesan aksi kita jelas dan konstan sejak tahun lalu (7 Agustus 2014) bahwa konsesi JICT dengan asing tidak layak diperpanjang karena dilakukan terburu-buru lima tahun sebelum kontrak habis dan dengan mekanisme tender tertutup. Di sini ada potensi kerugian negara dan aksi korporasi Pelindo II ini patut menjadi perhatian pemerintah," kata Nova dalam rilisnya, Jakarta, Jumat (10/7/2015).
Menurutnya, beberapa pihak yang menuding SP JICT tidak independen perlu dipertanyakan objektivitas dan nasionalismenya. "Silakan masyarakat menilai. Kami juga menantang Pak Lino (Dirut Pelindo II RJ Lino) untuk debat publik. Kami sudah siapkan kajian kerugian negara," ujarnya.
Sementara, terkait dokumen yang dikatakan sebagai resolusi, Nova membantah bahwa itu sebagai motif dibalik aksi penolakan. "Ini jelas pembelokan isu. Saya pikir publik akan objektif menilai," kata Nova.
Pihaknya juga mengingatkan bahwa isu kesejahteraan yang dihembuskan pihak-pihak lain sangat tidak relevan.
"Profit per teus JICT, salah satu yang tertinggi di HPH. Pelayanan JICT terbaik di Indonesia dan di Asia Pasifik. Semua serba sistem dan otomatis. Bahkan banyak sistem di JICT yang dibangun sendiri oleh karyawan. Jadi gaji tinggi itu sebanding dengan keuntungan perusahaan dan pelayanan kepada pelanggan," tuturnya.
Dia mengaku bingung, RJ Lino mengkritik kesejahteraan karyawan sendiri yang bekerja nonstop siang malam dalam setahun, sementara dengan bangga menyatakan pada 2013 dia digaji Rp5 miliar per tahun.
"Enam tahun menjabat, gaji Rp5 miliar setahun, tapi masalah di pelabuhan enggak beres-beres. Dwelling time masih tinggi. Pembangunan Kalibaru terlambat dari jadwal. Pembelian belasan alat bongkar muat bermasalah dan menurut audit investigatif BPKP terjadi penyimpangan. Tarif pelabuhan juga masih tinggi. Apa tidak malu?" kata Nova.
"Pesan aksi kita jelas dan konstan sejak tahun lalu (7 Agustus 2014) bahwa konsesi JICT dengan asing tidak layak diperpanjang karena dilakukan terburu-buru lima tahun sebelum kontrak habis dan dengan mekanisme tender tertutup. Di sini ada potensi kerugian negara dan aksi korporasi Pelindo II ini patut menjadi perhatian pemerintah," kata Nova dalam rilisnya, Jakarta, Jumat (10/7/2015).
Menurutnya, beberapa pihak yang menuding SP JICT tidak independen perlu dipertanyakan objektivitas dan nasionalismenya. "Silakan masyarakat menilai. Kami juga menantang Pak Lino (Dirut Pelindo II RJ Lino) untuk debat publik. Kami sudah siapkan kajian kerugian negara," ujarnya.
Sementara, terkait dokumen yang dikatakan sebagai resolusi, Nova membantah bahwa itu sebagai motif dibalik aksi penolakan. "Ini jelas pembelokan isu. Saya pikir publik akan objektif menilai," kata Nova.
Pihaknya juga mengingatkan bahwa isu kesejahteraan yang dihembuskan pihak-pihak lain sangat tidak relevan.
"Profit per teus JICT, salah satu yang tertinggi di HPH. Pelayanan JICT terbaik di Indonesia dan di Asia Pasifik. Semua serba sistem dan otomatis. Bahkan banyak sistem di JICT yang dibangun sendiri oleh karyawan. Jadi gaji tinggi itu sebanding dengan keuntungan perusahaan dan pelayanan kepada pelanggan," tuturnya.
Dia mengaku bingung, RJ Lino mengkritik kesejahteraan karyawan sendiri yang bekerja nonstop siang malam dalam setahun, sementara dengan bangga menyatakan pada 2013 dia digaji Rp5 miliar per tahun.
"Enam tahun menjabat, gaji Rp5 miliar setahun, tapi masalah di pelabuhan enggak beres-beres. Dwelling time masih tinggi. Pembangunan Kalibaru terlambat dari jadwal. Pembelian belasan alat bongkar muat bermasalah dan menurut audit investigatif BPKP terjadi penyimpangan. Tarif pelabuhan juga masih tinggi. Apa tidak malu?" kata Nova.
(izz)
Lihat Juga :
