BPDP Sawit Siap Replanting 2.000 Ha
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit siap melakukan penanaman kembali (replanting) sekitar 2.000 ha tanaman kelapa sawit milik rakyat. Replanting ini merupakan program utama lembaga yang baru dibentuk ini.
Direktur Utama BPDP Sawit Bayu Krisnamurthi mengatakan, kebun yang di-replanting tersebut merupakan hasil identifikasi selama lembaga ini terbentuk atau sekitar dua pekan lalu. ”Dua minggu ini kami identifikasi 2.000 ha perkebunan rakyat yang siap di-replanting di Riau dan beberapa di Pekanbaru dan Jambi.
Lahan di Pekanbaru dan Jambi ini akan menjadi pengawal dari seluruh kegiatan prioritas yang akan kami lakukan,” ujarnya saat konferensi pers di Kantor BPDP Jakarta kemarin. Rencananya, kata Bayu, replanting ini akan dimulai paling lambat dua pekan hingga satu bulan pascapemungutan dana sawit yang mulai dilakukan Kamis (16/7) besok.
”Kami ingin ini bisa disegerakan, namun memang paling baik dilakukan saat musim hujan,” kata dia. Dalam melakukan proyek perdananya ini, BPDP Sawit mengaku telah memiliki beberapa model. ”Skemanya, kami punya beberapa model. Tahap awal, kami akan buka kesempatan model-model skema dukungan.
Salah satunya yang sudah sangat siap model revitalisasi perkebunan,” ujarnya. Model replanting ini juga dalam rangka untuk mendukung program revitalisasi perkebunan yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan). ”Selama ini, proyek Kementan terhenti karena tidak diberikannya porsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Bayu.
Soal replanting ini, kata Bayu, beberapa perusahaan swasta juga punya model sendiri untuk mendukung petani plasmanya dalam melakukan peremajaan tanaman sawit. Selain program replanting , program lainnya adalah program subsidi untuk biodiesel. ”Kami sudah sepakat besarnya support untuk biodiesel. Perhitungannya sudah ada,” jelasnya. Menurutnya, jika dihitung badan ini akan memberikan subsidi biodiesel Rp600-700 per liter.
Menurut Bayu, soal subsidi biodiesel ini bisa berubah tergantung dari harga CPO dan minyak fosil. ”Ini on top dari Rp1.000 subsidi pemerintah terhadap solar yang ditetapkan dari APBN,” katanya. Setelah kedua program tersebut terealisasi, lembaga ini baru akan fokus pada pembiayaan riset dan pengembangan SDM, promosi, dan advokasi.
”Termasuk misalnya saat ini Indonesia sedang menghadapi tuduhan seperti dumping atau subsidi itu akan kami dukung untuk kami hadapi bersama untuk negosiasi,” pungkas Bayu. Direktur Peremajaan Perkebunan BPDP Sawit Witjaksana Darmosarkoro mengatakan dalam setahun ada sekitar 300.000 ha yang perlu di-replanting.
Namun, upaya replanting ini terkendala oleh para petani yang kurang memahami pentingnya peremajaan tanaman ini. ”Bahkan ketika mereka diminta untuk merealisasikan program ini, petani selalu meminta pengunduran jadwal replanting ,” kata Witjaksana.
Witjaksana memahami pendapat petani tersebut mengingat hampir semua petani sawit menggantungkan hidupnya pada tanaman sawit. Oleh karena itu, kata dia, peran BPDP Sawit menjadi sangat penting untuk menyadarkan petani agar bersedia tanaman sawitnya diremajakan.
Pada kesempatan itu, Witjaksana juga mengatakan bahwa dibutuhkan dana sekitar Rp60 juta per ha untuk dapat melakukan peremajaan.
Rabia Edra Almira
Direktur Utama BPDP Sawit Bayu Krisnamurthi mengatakan, kebun yang di-replanting tersebut merupakan hasil identifikasi selama lembaga ini terbentuk atau sekitar dua pekan lalu. ”Dua minggu ini kami identifikasi 2.000 ha perkebunan rakyat yang siap di-replanting di Riau dan beberapa di Pekanbaru dan Jambi.
Lahan di Pekanbaru dan Jambi ini akan menjadi pengawal dari seluruh kegiatan prioritas yang akan kami lakukan,” ujarnya saat konferensi pers di Kantor BPDP Jakarta kemarin. Rencananya, kata Bayu, replanting ini akan dimulai paling lambat dua pekan hingga satu bulan pascapemungutan dana sawit yang mulai dilakukan Kamis (16/7) besok.
”Kami ingin ini bisa disegerakan, namun memang paling baik dilakukan saat musim hujan,” kata dia. Dalam melakukan proyek perdananya ini, BPDP Sawit mengaku telah memiliki beberapa model. ”Skemanya, kami punya beberapa model. Tahap awal, kami akan buka kesempatan model-model skema dukungan.
Salah satunya yang sudah sangat siap model revitalisasi perkebunan,” ujarnya. Model replanting ini juga dalam rangka untuk mendukung program revitalisasi perkebunan yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan). ”Selama ini, proyek Kementan terhenti karena tidak diberikannya porsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Bayu.
Soal replanting ini, kata Bayu, beberapa perusahaan swasta juga punya model sendiri untuk mendukung petani plasmanya dalam melakukan peremajaan tanaman sawit. Selain program replanting , program lainnya adalah program subsidi untuk biodiesel. ”Kami sudah sepakat besarnya support untuk biodiesel. Perhitungannya sudah ada,” jelasnya. Menurutnya, jika dihitung badan ini akan memberikan subsidi biodiesel Rp600-700 per liter.
Menurut Bayu, soal subsidi biodiesel ini bisa berubah tergantung dari harga CPO dan minyak fosil. ”Ini on top dari Rp1.000 subsidi pemerintah terhadap solar yang ditetapkan dari APBN,” katanya. Setelah kedua program tersebut terealisasi, lembaga ini baru akan fokus pada pembiayaan riset dan pengembangan SDM, promosi, dan advokasi.
”Termasuk misalnya saat ini Indonesia sedang menghadapi tuduhan seperti dumping atau subsidi itu akan kami dukung untuk kami hadapi bersama untuk negosiasi,” pungkas Bayu. Direktur Peremajaan Perkebunan BPDP Sawit Witjaksana Darmosarkoro mengatakan dalam setahun ada sekitar 300.000 ha yang perlu di-replanting.
Namun, upaya replanting ini terkendala oleh para petani yang kurang memahami pentingnya peremajaan tanaman ini. ”Bahkan ketika mereka diminta untuk merealisasikan program ini, petani selalu meminta pengunduran jadwal replanting ,” kata Witjaksana.
Witjaksana memahami pendapat petani tersebut mengingat hampir semua petani sawit menggantungkan hidupnya pada tanaman sawit. Oleh karena itu, kata dia, peran BPDP Sawit menjadi sangat penting untuk menyadarkan petani agar bersedia tanaman sawitnya diremajakan.
Pada kesempatan itu, Witjaksana juga mengatakan bahwa dibutuhkan dana sekitar Rp60 juta per ha untuk dapat melakukan peremajaan.
Rabia Edra Almira
(ars)