Terlalu Tergantung APBN, Ekonomi Indonesia Ringkih
Kamis, 16 Juli 2015 - 16:15 WIB
Terlalu Tergantung APBN, Ekonomi Indonesia Ringkih
A
A
A
JAKARTA - Pengusaha yang tergabung Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyebutkan ekonomi Indonesia terlalu tergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebab itu, di saat pencairan APBN tersendat ekonomi negeri ini terguncang alias ringkih.
"Ekonomi kita bergantung pada APBN, karena masih belum sustainable dan saving masyarakat belum kuat. Jadi sangat bergantung ke APBN," kata Ketua Umum API Ade Sudrajat saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Rabu (15/7/2015).
Terlebih, lanjut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada masa pemerintahannya mengubah postur dan nomenklatur kementerian yang ada pada masa pemerintahan sebelumnya. Sementara, APBN yang telah ditetapkan sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mencakup berbagai kementerian yang ada saat itu.
"Jokowi menetapkan ada pergantian nama-nama kementerian, yang tentu harus mengubah nama penerima uang APBN. Ini yang menyebabkan penyerapan anggaran hingga pertengahan Juli ini baru 22%," imbuhnya.
Menurut Ade, penyerapan anggaran yang masih rendah sudah barang tentu menyebabkan uang yang mengalir ke masyarakat dari APBN sangat rendah. Sebab itu, masing-masing kementerian kini perlu kerja ekstra untuk menyelesaikan berbagai program kerja agar dana APBN bisa cair dan akhirnya kembali ke masyarakat.
"Jadi, kemacetan ekonomi ini diperkirakan akan berakhir di akhir tahun. Awal tahun depan kita akan menikmati kenaikan (ekonomi) yang sustainable," pungkasnya.
Baca juga:
Ekonomi Makin Lesu, Siap-siap PHK Massal
Ekonomi Melemah, Pengusaha Akui Terjadi PHK Massal
HT Ingatkan Pemerintah Jangan Remehkan Ekonomi Lesu
"Ekonomi kita bergantung pada APBN, karena masih belum sustainable dan saving masyarakat belum kuat. Jadi sangat bergantung ke APBN," kata Ketua Umum API Ade Sudrajat saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Rabu (15/7/2015).
Terlebih, lanjut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada masa pemerintahannya mengubah postur dan nomenklatur kementerian yang ada pada masa pemerintahan sebelumnya. Sementara, APBN yang telah ditetapkan sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mencakup berbagai kementerian yang ada saat itu.
"Jokowi menetapkan ada pergantian nama-nama kementerian, yang tentu harus mengubah nama penerima uang APBN. Ini yang menyebabkan penyerapan anggaran hingga pertengahan Juli ini baru 22%," imbuhnya.
Menurut Ade, penyerapan anggaran yang masih rendah sudah barang tentu menyebabkan uang yang mengalir ke masyarakat dari APBN sangat rendah. Sebab itu, masing-masing kementerian kini perlu kerja ekstra untuk menyelesaikan berbagai program kerja agar dana APBN bisa cair dan akhirnya kembali ke masyarakat.
"Jadi, kemacetan ekonomi ini diperkirakan akan berakhir di akhir tahun. Awal tahun depan kita akan menikmati kenaikan (ekonomi) yang sustainable," pungkasnya.
Baca juga:
Ekonomi Makin Lesu, Siap-siap PHK Massal
Ekonomi Melemah, Pengusaha Akui Terjadi PHK Massal
HT Ingatkan Pemerintah Jangan Remehkan Ekonomi Lesu
(izz)
Lihat Juga :
