Menkeu: Rupiah Ambruk Urusan BI
Selasa, 04 Agustus 2015 - 14:38 WIB
Menkeu: Rupiah Ambruk Urusan BI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang tengah ambruk menjadi urusan Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter.
"Terutama yang perlau saya sampaikan bahwa otoritas mengenai kebijakan moneter dan rupiah ada di BI. Saya tugasnya otoritas fiskal," kata dia di gedung BI, Jakarta, Selasa (4/8/2015).
Dia mengatakan, tugasnya sebagai otoritas fiskal bukanlah menangani fluktuasi rupiah, melainkan menjaga agar kondisi fiskal tetap stabil dan sinkron dengan kebijakan moneter.
"Tapi yang paling penting kita menjaga agar kondisi fiskal tetap stabil dan sinkron dengan kebijakan moneter. Menjaga pertumbuhan sekaligus menjaga kestabilan," ujarnya.
Sebab, sambung Bambang, kondisi perekonomian global yang tengah goyah saat ini bisa mengikis kestabilan perekonomian Indonesia.
Mantan Wakil Menteri Keuangan ini menerangkan, pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan belanja pemerintah. Pada awal pekan ini, total belanja pemerintah yang telah digelontorkan sudah mencapai Rp900 triliun.
"Hari Senin sudah Rp900 triliun dari APBN yang sudah beredar di perekonomian. Di samping beberapa kebijakan terkait perpajakan yang bersifat insentif dan stimulus," imbuh dia.
Menurut Bambang, pelemahan nilai tukar mata uang Garuda sejatinya memiliki dampak terhadap peningkatan penerimaan dari sektor migas. Meski dari sisi belanja negara terdapat penambahan bunga utang, namun selisih penerimaan migas masih lebih besar dari bunga utang.
Untuk itu, pelemahan nilai tukar ini tidak akan sampai merubah postur anggaran dalam APBN 2015. "Tidak perlu ada perubahan anggaran, karena yang terjadi itu pelemahan global. Kalau pelemahan global, harga baja pun turun. Jadi harga baja yang digunakan untuk infrastruktur ikut turun. Belanja modal tidak akan terganggu, secara umum ini tidak mengganggu anggaran," tandasnya.
"Terutama yang perlau saya sampaikan bahwa otoritas mengenai kebijakan moneter dan rupiah ada di BI. Saya tugasnya otoritas fiskal," kata dia di gedung BI, Jakarta, Selasa (4/8/2015).
Dia mengatakan, tugasnya sebagai otoritas fiskal bukanlah menangani fluktuasi rupiah, melainkan menjaga agar kondisi fiskal tetap stabil dan sinkron dengan kebijakan moneter.
"Tapi yang paling penting kita menjaga agar kondisi fiskal tetap stabil dan sinkron dengan kebijakan moneter. Menjaga pertumbuhan sekaligus menjaga kestabilan," ujarnya.
Sebab, sambung Bambang, kondisi perekonomian global yang tengah goyah saat ini bisa mengikis kestabilan perekonomian Indonesia.
Mantan Wakil Menteri Keuangan ini menerangkan, pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan belanja pemerintah. Pada awal pekan ini, total belanja pemerintah yang telah digelontorkan sudah mencapai Rp900 triliun.
"Hari Senin sudah Rp900 triliun dari APBN yang sudah beredar di perekonomian. Di samping beberapa kebijakan terkait perpajakan yang bersifat insentif dan stimulus," imbuh dia.
Menurut Bambang, pelemahan nilai tukar mata uang Garuda sejatinya memiliki dampak terhadap peningkatan penerimaan dari sektor migas. Meski dari sisi belanja negara terdapat penambahan bunga utang, namun selisih penerimaan migas masih lebih besar dari bunga utang.
Untuk itu, pelemahan nilai tukar ini tidak akan sampai merubah postur anggaran dalam APBN 2015. "Tidak perlu ada perubahan anggaran, karena yang terjadi itu pelemahan global. Kalau pelemahan global, harga baja pun turun. Jadi harga baja yang digunakan untuk infrastruktur ikut turun. Belanja modal tidak akan terganggu, secara umum ini tidak mengganggu anggaran," tandasnya.
(izz)
