Bongkar Pasang Menteri Ekonomi Jilid I
Bongkar Pasang Menteri Ekonomi Jilid I
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menjawab isu yang telah lama berkembang di masyarakat soal perombakan (reshuffle) jajaran menteri di Kabinet Kerja, pertengahan pekan ini.
Undangan pelantikan sudah beredar sehari sebelumnya dan pada Rabu (12/8/2015), sejumlah menteri dan calon menteri menyambangi Istana Negara. Totalnya, ada enam jabatan yang dirombak mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Empat kementerian bidang ekonomi mendapat jatah perombakan, tiga menteri baru dan satu menteri posisinya digeser ke kementerian lain. Empat menteri baru bidang ekonomi dalam formasi baru itu, yakni:
1. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman
Rizal Ramli masuk formasi menteri bidang ekonomi Kabinet Kerja yang baru, menggantikan Indroyono Soesilo sebagai Menko Kemaritiman.
Pria kelahiran Padang, 10 Desember 1954 tersebut sangat familiar di kalangan pemerintahan. Dia pernah menjabat Menko bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan di Kabinet Persatuan Nasional, masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.
Peraih gelar doktor ekonomi dari Boston University itu juga pernah menduduki posisi sebagai Kepala Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) pada 2000-2001 dan kini menjabat Komisaris Utama Bank Negara Indonesia (BNI).
Menteri yang mengaku sempat lemas ketika diminta Jokowi untuk menjadi Menko Kemaritiman, ini berencana mengganti nama lembaga yang dipimpinnya menjadi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya.
"Pak Presiden sudah setuju (perubahan nama)," ujar dia. Perubahan nama itu akan diikuti perubahan nomenklatur agar kementeriannya bisa menjangkau sektor riil.
2. Kementerian Koordinator bidang Perekonomian
Darmin Nasution dipilih Jokowi untuk menggantikan Sofyan Djalil, yang telah menduduki posisi tersebut sejak awal pelantikan Kabinet Kerja pada 27 Oktober 2014 lalu.
Pria kelahiran Tapanuli, 21 Desember 1948 ini merupakan sosok yang tidak asing di Tanah Air. Sebelumnya, dia pernah menjabat Gubernur Bank Indonesia (BI) pada periode 2010-2013, menggantikan Boediono yang diangkat menjadi Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Peraih gelar doktor ekonomi dari Sorbonne University ini juga pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada 2005-2006 dan Direktur Jenderal Pajak pada kurun waktu 2006-2009.
Usai dilantik, Menteri Koordinator bidang Perekonomian tersebut menyatakan akan melakukan tiga prioritas untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni terkait pangan, fiskal dan investasi.
"Banyak yang harus dikerjakan, tapi harus ada prioritas karena tidak bisa dikerjakan semua," ujarnya, usai serah terima jabatan Menko bidang Perekonomian.
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Salah satu menteri ekonomi yang tidak rela dilepas Jokowi dari reshsuffle jilid I ini adalah Sofyan Djalil. Dia yang sebelumnya menjabat sebagai Menko bidang Perekonomian hanya digeser ke Kementerian PPN/Bappenas, menggantikan Andrinof Chaniago.
Menteri kelahiran Aceh, 62 tahun silam ini sebelumnya sempat menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) sejak Oktober 2004-Mei 2007.
Sebelum dipercaya menjadi Menteri BUMN, jebolan S3 Tufts University tersebut menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2004-2007.
Sofyan mengaku lebih mudah menduduki jabatan barunya karena hanya melanjutkan tugas dari menteri sebelumnya, yang telah menyiapkan pondasi dalam lima tahun ke depan pemerintahan.
"Tugas saya lebih mudah karena tinggal melaksanakan dan melanjutkan. Tugas saya saat ini memperkuat Bappenas agar Kementerian tersebut tidak hanya merencanakan pembangunan bidang makro tetapi juga mampu menyentuh mikro supaya nanti ada sinkronisasi antarkementerian," kata Sofyan di Bappenas, kemarin.
4. Kementerian Perdagangan
Thomas Lembong, menjadi salah satu pembantu baru Presiden Jokowi di Kabinet Kerja. Pria kelahiarn 1971 tersebut menggantikan Rachmat Gobel sebagai menteri perdagangan setelah sekitar 10 bulan menjabat.
Peraih gelar Bachelor of Arts bidang arsitektur dan tata kelola dari Universitas Harvard ini menjadi nama paling populer di mesin pencari Google setelah disebut-sebut menggantikan pemilik perusahaan National Gobel Group.
Thomas menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) dan Managing Partner perusahaan ekuitas swasta terkemuka yang didirikannya, Quvat Capital saat tawaran menteri datang padanya.
Pemilik bisnis bioskop Blitz Megaplex itu, sebelumnya pernah bekerja di Deutsche Bank, Morgan Stanley dan Farindo Investments, terafiliasi dengan Farallon Capital.
Pria yang mendapat gelar Young Global Leader (YGL) oleh World Economic Forum Davos pada 2008, ini juga pernah menjabat selama dua tahun sebagai Kepala Divisi Asset Management Investment Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Thomas mengaku terkejut ketika dipilih Jokowi untuk menjadi menterinya karena Rabu pagi baru diminta datang pukul 13.00 WIB ke Istana Negara, mengikuti prosesi pelantikan sebagai Mendag.
Dia menegaskan siap mengabdikan diri demi kemajuan bangsa dan negara, meski belum pernah menduduki jabatan di pemerintahan.
"Gaya saya sangat informal karena latar belakang saya dari swasta. Jadi, saya minta maaf kalau saya belum terbiasa dengan gaya pemerintahan," tandasnya.
Undangan pelantikan sudah beredar sehari sebelumnya dan pada Rabu (12/8/2015), sejumlah menteri dan calon menteri menyambangi Istana Negara. Totalnya, ada enam jabatan yang dirombak mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Empat kementerian bidang ekonomi mendapat jatah perombakan, tiga menteri baru dan satu menteri posisinya digeser ke kementerian lain. Empat menteri baru bidang ekonomi dalam formasi baru itu, yakni:
1. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman
Rizal Ramli masuk formasi menteri bidang ekonomi Kabinet Kerja yang baru, menggantikan Indroyono Soesilo sebagai Menko Kemaritiman.
Pria kelahiran Padang, 10 Desember 1954 tersebut sangat familiar di kalangan pemerintahan. Dia pernah menjabat Menko bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan di Kabinet Persatuan Nasional, masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.
Peraih gelar doktor ekonomi dari Boston University itu juga pernah menduduki posisi sebagai Kepala Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) pada 2000-2001 dan kini menjabat Komisaris Utama Bank Negara Indonesia (BNI).
Menteri yang mengaku sempat lemas ketika diminta Jokowi untuk menjadi Menko Kemaritiman, ini berencana mengganti nama lembaga yang dipimpinnya menjadi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya.
"Pak Presiden sudah setuju (perubahan nama)," ujar dia. Perubahan nama itu akan diikuti perubahan nomenklatur agar kementeriannya bisa menjangkau sektor riil.
2. Kementerian Koordinator bidang Perekonomian
Darmin Nasution dipilih Jokowi untuk menggantikan Sofyan Djalil, yang telah menduduki posisi tersebut sejak awal pelantikan Kabinet Kerja pada 27 Oktober 2014 lalu.
Pria kelahiran Tapanuli, 21 Desember 1948 ini merupakan sosok yang tidak asing di Tanah Air. Sebelumnya, dia pernah menjabat Gubernur Bank Indonesia (BI) pada periode 2010-2013, menggantikan Boediono yang diangkat menjadi Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Peraih gelar doktor ekonomi dari Sorbonne University ini juga pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) pada 2005-2006 dan Direktur Jenderal Pajak pada kurun waktu 2006-2009.
Usai dilantik, Menteri Koordinator bidang Perekonomian tersebut menyatakan akan melakukan tiga prioritas untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni terkait pangan, fiskal dan investasi.
"Banyak yang harus dikerjakan, tapi harus ada prioritas karena tidak bisa dikerjakan semua," ujarnya, usai serah terima jabatan Menko bidang Perekonomian.
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Salah satu menteri ekonomi yang tidak rela dilepas Jokowi dari reshsuffle jilid I ini adalah Sofyan Djalil. Dia yang sebelumnya menjabat sebagai Menko bidang Perekonomian hanya digeser ke Kementerian PPN/Bappenas, menggantikan Andrinof Chaniago.
Menteri kelahiran Aceh, 62 tahun silam ini sebelumnya sempat menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) sejak Oktober 2004-Mei 2007.
Sebelum dipercaya menjadi Menteri BUMN, jebolan S3 Tufts University tersebut menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2004-2007.
Sofyan mengaku lebih mudah menduduki jabatan barunya karena hanya melanjutkan tugas dari menteri sebelumnya, yang telah menyiapkan pondasi dalam lima tahun ke depan pemerintahan.
"Tugas saya lebih mudah karena tinggal melaksanakan dan melanjutkan. Tugas saya saat ini memperkuat Bappenas agar Kementerian tersebut tidak hanya merencanakan pembangunan bidang makro tetapi juga mampu menyentuh mikro supaya nanti ada sinkronisasi antarkementerian," kata Sofyan di Bappenas, kemarin.
4. Kementerian Perdagangan
Thomas Lembong, menjadi salah satu pembantu baru Presiden Jokowi di Kabinet Kerja. Pria kelahiarn 1971 tersebut menggantikan Rachmat Gobel sebagai menteri perdagangan setelah sekitar 10 bulan menjabat.
Peraih gelar Bachelor of Arts bidang arsitektur dan tata kelola dari Universitas Harvard ini menjadi nama paling populer di mesin pencari Google setelah disebut-sebut menggantikan pemilik perusahaan National Gobel Group.
Thomas menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) dan Managing Partner perusahaan ekuitas swasta terkemuka yang didirikannya, Quvat Capital saat tawaran menteri datang padanya.
Pemilik bisnis bioskop Blitz Megaplex itu, sebelumnya pernah bekerja di Deutsche Bank, Morgan Stanley dan Farindo Investments, terafiliasi dengan Farallon Capital.
Pria yang mendapat gelar Young Global Leader (YGL) oleh World Economic Forum Davos pada 2008, ini juga pernah menjabat selama dua tahun sebagai Kepala Divisi Asset Management Investment Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
Thomas mengaku terkejut ketika dipilih Jokowi untuk menjadi menterinya karena Rabu pagi baru diminta datang pukul 13.00 WIB ke Istana Negara, mengikuti prosesi pelantikan sebagai Mendag.
Dia menegaskan siap mengabdikan diri demi kemajuan bangsa dan negara, meski belum pernah menduduki jabatan di pemerintahan.
"Gaya saya sangat informal karena latar belakang saya dari swasta. Jadi, saya minta maaf kalau saya belum terbiasa dengan gaya pemerintahan," tandasnya.
(rna)
Explore More