DPD: Beban Pemerintahan Jokowi Banyak
Jum'at, 14 Agustus 2015 - 11:27 WIB
DPD: Beban Pemerintahan Jokowi Banyak
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman mengatakan, beban pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) cukup banyak.
Dia menjelaskan, beban ini dipengaruhi beberapa faktor ekonomi, seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi, realisasi pajak dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Ekonomi pertumbuhan lambat, pajak tidak capai target, serapan APBN dan APBD lamban, sehingga berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2015).
Pasalnya, dia menambahkan, kenaikan harga komoditas pangan, seperti beras dan daging membuat beban masyarakat semakin berat.
"Selain itu, kesenjangan pembangunan di barat dan timur, kota dan desa, ekonomi modern dan tradisional dan membesarnya rasio produk domestik bruto (PDB)," ujarnya.
Untuk itu, menurut dia, pemerintah bisa memanfaatkan sumber daya alam (SDA) untuk kemakmuran rakyat.
"Tantangan untuk kesejahteraan masyarakat dengan menangani fakir miskin, anak terlantar, narkoba, perlindungan anak, dan perdagangan manusia," pungkasnya.
Di sisi lain, Irman mengapresiasi pemerintahan Jokowi yang sudah mencairkan dana desa meski belum setahun berjalan.
"Ada hal positif, apresiasi dana desa cair April kemarin, walaupun belum capai 10% di luar dana untuk menransfernya," ujar dia.
Irman menyampaikan, tetap masih ada kekurangan seperti ada beberapa daerah yang belum bisa memanfaatkan dana tersebut karena terkendala pemahaman yang kurang.
"Penyaluran dana desa bisa memantapkan alokasi belanja daerah melalui APBN," jelas Irman.
Dia menambahkan, DPD juga akan memperbaiki aturan sinergi dengan pemerintah pusat, sehingga mendapatkan koordinasi yang baik.
Dia menjelaskan, beban ini dipengaruhi beberapa faktor ekonomi, seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi, realisasi pajak dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Ekonomi pertumbuhan lambat, pajak tidak capai target, serapan APBN dan APBD lamban, sehingga berpotensi meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2015).
Pasalnya, dia menambahkan, kenaikan harga komoditas pangan, seperti beras dan daging membuat beban masyarakat semakin berat.
"Selain itu, kesenjangan pembangunan di barat dan timur, kota dan desa, ekonomi modern dan tradisional dan membesarnya rasio produk domestik bruto (PDB)," ujarnya.
Untuk itu, menurut dia, pemerintah bisa memanfaatkan sumber daya alam (SDA) untuk kemakmuran rakyat.
"Tantangan untuk kesejahteraan masyarakat dengan menangani fakir miskin, anak terlantar, narkoba, perlindungan anak, dan perdagangan manusia," pungkasnya.
Di sisi lain, Irman mengapresiasi pemerintahan Jokowi yang sudah mencairkan dana desa meski belum setahun berjalan.
"Ada hal positif, apresiasi dana desa cair April kemarin, walaupun belum capai 10% di luar dana untuk menransfernya," ujar dia.
Irman menyampaikan, tetap masih ada kekurangan seperti ada beberapa daerah yang belum bisa memanfaatkan dana tersebut karena terkendala pemahaman yang kurang.
"Penyaluran dana desa bisa memantapkan alokasi belanja daerah melalui APBN," jelas Irman.
Dia menambahkan, DPD juga akan memperbaiki aturan sinergi dengan pemerintah pusat, sehingga mendapatkan koordinasi yang baik.
(rna)
Lihat Juga :
