JK Minta Rizal Ramli Pelajari Proyek Listrik 35.000 MW
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mengkritik balik pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli yang menilai proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) tidak masuk akal.
Menurut JK, Rizal sebagai seorang menteri seharusnya mempelajari terlebih dahulu persoalan yang ada sebelum berkomentar.
"Semuanya menteri itu harus paham dulu baru bicara, jangan bicara tanpa paham persoalan, itu berbahaya. Memang tidak masuk akal, tetapi menteri harus banyak akalnya," ujar JK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2015).
"Kalau kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50.000 megawatt pun bisa dibuat. Itu kebutuhan, namanya listrik itu prasarana, artinya sebelum kita membangun, prasarana itu harus ada," sambungnya.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu pun membantah jika proyek pembangkit listrik itu adalah proyek yang menjadi abisinya lantaran belum tercapai ketika dia menjabat Wapres mendampingi Susilo Bambang Yudhdoyono (SBY).
Menurutnya, hal tersebut merupakan proyek pemerintah yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Karena yang meresmikan kan Presiden, bukan saya. Policy (kebijakan) pemerintah, Pak Jokowi yang meresmikannya, berarti memandang kurang pantas Pak Jokowi kalau begitu kan," pungkas JK.
Menurut JK, Rizal sebagai seorang menteri seharusnya mempelajari terlebih dahulu persoalan yang ada sebelum berkomentar.
"Semuanya menteri itu harus paham dulu baru bicara, jangan bicara tanpa paham persoalan, itu berbahaya. Memang tidak masuk akal, tetapi menteri harus banyak akalnya," ujar JK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2015).
"Kalau kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50.000 megawatt pun bisa dibuat. Itu kebutuhan, namanya listrik itu prasarana, artinya sebelum kita membangun, prasarana itu harus ada," sambungnya.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu pun membantah jika proyek pembangkit listrik itu adalah proyek yang menjadi abisinya lantaran belum tercapai ketika dia menjabat Wapres mendampingi Susilo Bambang Yudhdoyono (SBY).
Menurutnya, hal tersebut merupakan proyek pemerintah yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Karena yang meresmikan kan Presiden, bukan saya. Policy (kebijakan) pemerintah, Pak Jokowi yang meresmikannya, berarti memandang kurang pantas Pak Jokowi kalau begitu kan," pungkas JK.
(izz)