Pertamax Naik Picu Migrasi Besar-besaran ke Pertalite, Subsidi BBM Jebol?
Kamis, 11 Juni 2026 - 20:19 WIB
loading...
Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax mulai berlaku pada Rabu (10/6/2026). FOTO/Yudistiro Pranoto
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan potensi peralihan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) masyarakat dari nonsubsidi ke subsidi tidak akan berdampak signifikan terhadap lonjakan beban anggaran negara. Hal ini merespons kekhawatiran adanya migrasi besar-besaran konsumen dari Pertamax ke Pertalite pascakenaikan harga yang cukup signifikan untuk jenis BBM RON 92 ke atas.
"Kita tidak hitung (beban anggaran tambahan subsidi). Tapi pasti ada beberapa persen yang pindah (menggunakan Pertalite), karena kan tidak semuanya pindah, karena kan yang beli Pertamax karena mobilnya cocok Pertamax," ujar Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Baca Juga: Harga Pertamax Tembus Rp16.250 per Liter, Awas! Ledakan Migrasi ke BBM Subsidi
Purbaya mengaku saat ini kementeriannya belum mengantongi data pasti mengenai persentase riil masyarakat yang beralih ke Pertalite setelah penyesuaian tarif tersebut. Kondisi ini membuat Kementerian Keuangan belum melakukan kalkulasi mendalam terkait potensi pembengkakan kuota subsidi, dan menyarankan untuk mengonfirmasi detail teknis konsumsi tersebut kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Kita tidak hitung (beban anggaran tambahan subsidi). Tapi pasti ada beberapa persen yang pindah (menggunakan Pertalite), karena kan tidak semuanya pindah, karena kan yang beli Pertamax karena mobilnya cocok Pertamax," ujar Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Baca Juga: Harga Pertamax Tembus Rp16.250 per Liter, Awas! Ledakan Migrasi ke BBM Subsidi
Purbaya mengaku saat ini kementeriannya belum mengantongi data pasti mengenai persentase riil masyarakat yang beralih ke Pertalite setelah penyesuaian tarif tersebut. Kondisi ini membuat Kementerian Keuangan belum melakukan kalkulasi mendalam terkait potensi pembengkakan kuota subsidi, dan menyarankan untuk mengonfirmasi detail teknis konsumsi tersebut kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Lihat Juga :
