Mensesneg Era Gus Dur Bicara Kisruh JICT
Rabu, 19 Agustus 2015 - 17:20 WIB
Mensesneg Era Gus Dur Bicara Kisruh JICT
A
A
A
JAKARTA - Kisruh perpanjangan kerja sama JICT antara Pelindo II dan Hutchison menyita perhatian Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Bondan Gunawan.
Bondan menyoroti beberapa hal yang menjadi perhatiannya. Pertama, JICT adalah gerbang ekonomi nasional. Sudah seharusnya Pelindo II menjaga iklim kerja kondusif di pelabuhan terbesar di Indonesia.
"Menjaga kondusivitas juga merupakan upaya untuk selalu mendorong kinerja pelabuhan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," kata Bondan dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (19/8/2015).
Kedua, sebagai aset stategis bangsa, JICT sudah selayaknya dikelola mandiri. Apa yang sudah bisa dikerjakan sendiri, maka tidak perlu lagi menarik investasi.
"JICT ini punya potensi untuk dikelola nasional. Apalagi JICT diurus murni putra putri bangsa dan produktivitas pelabuhannya merupakan salah satu yang tertinggi di Asia," katanya.
Ketiga, apa yang disuarakan SP JICT bukan hanya soal kesejahteraan tapi lebih dari itu. "Bahwasannya, kita bisa berdaulat atas aset stategis bangsa ini yang mana sejalan dengan visi kenegaraan presiden," pungkasnya.
Bondan menyoroti beberapa hal yang menjadi perhatiannya. Pertama, JICT adalah gerbang ekonomi nasional. Sudah seharusnya Pelindo II menjaga iklim kerja kondusif di pelabuhan terbesar di Indonesia.
"Menjaga kondusivitas juga merupakan upaya untuk selalu mendorong kinerja pelabuhan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," kata Bondan dalam rilisnya di Jakarta, Rabu (19/8/2015).
Kedua, sebagai aset stategis bangsa, JICT sudah selayaknya dikelola mandiri. Apa yang sudah bisa dikerjakan sendiri, maka tidak perlu lagi menarik investasi.
"JICT ini punya potensi untuk dikelola nasional. Apalagi JICT diurus murni putra putri bangsa dan produktivitas pelabuhannya merupakan salah satu yang tertinggi di Asia," katanya.
Ketiga, apa yang disuarakan SP JICT bukan hanya soal kesejahteraan tapi lebih dari itu. "Bahwasannya, kita bisa berdaulat atas aset stategis bangsa ini yang mana sejalan dengan visi kenegaraan presiden," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
