Danantara Pangkas Ribuan BUMN Jadi 200-300 Entitas, Langkah Rasional Selamatkan Aset Negara
Kamis, 23 Juli 2026 - 18:23 WIB
loading...
Round Table Discussion (RTD) Nagara Institute-Akbar Faizal Uncensored (AFU) yang bertema Ratusan BUMN Ditutup Paksa, Pertaruhan Terakhir Penyelamatan Unit Bisnis Negara. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memangkas jumlah entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari lebih 1.000 menjadi sekitar 200-300 perusahaan mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan. Langkah restrukturisasi ini dinilai sangat vital untuk mengurangi tumpang tindih bisnis sekaligus memperkuat fokus perusahaan negara pada sektor-sektor strategis.
"Kami akan bikinkan buku dengan catatan-catatan kritis untuk kemudian kami serahkan kepada Presiden," ungkap Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, ketika membuka rangkaian Round Table Discussion (RTD) Nagara Institute-Akbar Faizal Uncensored (AFU) yang bertema "Ratusan BUMN Ditutup Paksa, Pertaruhan Terakhir Penyelamatan Unit Bisnis Negara" di Jakarta dikutip pada Kamis (23/7/2026).
Baca Juga: Pangkas 250 BUMN, Prabowo Sebut Negara Hemat Rp50 Triliun
Pada kesempetan itu, Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyampaikan keputusan BPI Danantara menutup entitas yang tak relevan merupakan langkah tepat. Menurutnya, persoalan utama BUMN selama ini terletak pada sulitnya menutup entitas yang sudah tidak mempunyai relevansi bisnis, sehingga ketika pemerintah membentuk Danantara untuk memangkas dan menutup yang tidak relevan, itu adalah langkah yang sangat tepat.
Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer, menilai pembentukan BUMN pada dasarnya harus mempunyai alasan strategis dan fungsi pembangunan. Pasalnya, negara perlu meninjau kembali entitas yang menjalankan bisnis yang sebenarnya sudah mampu dikerjakan sektor swasta, mengingat perkembangan BUMN telah melahirkan banyak entitas turunan yang tidak selalu berkaitan langsung dengan fungsi utama perusahaan induknya.
"Kami akan bikinkan buku dengan catatan-catatan kritis untuk kemudian kami serahkan kepada Presiden," ungkap Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, ketika membuka rangkaian Round Table Discussion (RTD) Nagara Institute-Akbar Faizal Uncensored (AFU) yang bertema "Ratusan BUMN Ditutup Paksa, Pertaruhan Terakhir Penyelamatan Unit Bisnis Negara" di Jakarta dikutip pada Kamis (23/7/2026).
Baca Juga: Pangkas 250 BUMN, Prabowo Sebut Negara Hemat Rp50 Triliun
Pada kesempetan itu, Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyampaikan keputusan BPI Danantara menutup entitas yang tak relevan merupakan langkah tepat. Menurutnya, persoalan utama BUMN selama ini terletak pada sulitnya menutup entitas yang sudah tidak mempunyai relevansi bisnis, sehingga ketika pemerintah membentuk Danantara untuk memangkas dan menutup yang tidak relevan, itu adalah langkah yang sangat tepat.
Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Demer, menilai pembentukan BUMN pada dasarnya harus mempunyai alasan strategis dan fungsi pembangunan. Pasalnya, negara perlu meninjau kembali entitas yang menjalankan bisnis yang sebenarnya sudah mampu dikerjakan sektor swasta, mengingat perkembangan BUMN telah melahirkan banyak entitas turunan yang tidak selalu berkaitan langsung dengan fungsi utama perusahaan induknya.
Lihat Juga :
