Menkeu Kesal Indonesia Disebut Sedang Krisis

Selasa, 25 Agustus 2015 - 13:50 WIB
Menkeu Kesal Indonesia...
Menkeu Kesal Indonesia Disebut Sedang Krisis
A A A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menegaskan Indonesia tidak mengalami krisis ekonomi. Bahkan dia terlihat kesal jika ada yang menyebut Indonesia sedang mengalami krisis seperti 1998.

Kondisi yang sedang dihadapi Indonesia saat ini, rupiah sedang berada kondisi depresiasi dan kinerja perdagangan juga menurun. Banyak asumsi yang mengatakan bahwa Indonesia sedang diambang krisis atau bahkan sudah krisis.

"Kenapa? Memang saya harus bilang krisis terus negara bubar? Enggak. Kita itu enggak krisis. Karena kondisi kita saat ini masih terkendali di angka yang relevan. Jauh dari krisis," kata Bambang di gedung DPR RI, Selasa (25/8/2015).

Kondisi yang masih terkendali ini, lanjut Bambang, jauh berbeda dari 1998. Pada tahun tersebut, inflasi ada di angka puluhan persen. Pertumbuhan ekonomi di tahun tersebut juga minus 14%, sedangkan saat ini, pertumbuhan ekonomi sampai semester II ada di angka 4,7%.

"Inflasi kita setengah tahun cuma 2%. Pertumbuhan ekonomi 1998 minus 14%. Kondisi itu sama seperti Rusia dan Brasil. Tapi kita masih positif. CAD kita turun defisitnya," kata dia.

Menurutnya, dengan adanya kondisi ini tidak ragu untuk mengatakan bahwa Indonesia masih dalam keadaan positif dan terkendali meskipun rupiah sedang melambung ke zona negatif hingga siang ini.

"Semua kondisi kita bagus. Belum lagi perbaikan-perbaikan yang akan kita lakukan. Semua segala macamnya masih sehat. Pokoknya kondisinya beda dengan 1998 karena kondisi masih terkendali dan karena lebih besar dibanding global," pungkas Bambang.

Dalam menyikapi kondisi ekonomi yang melemah, CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) mengungkapkan solusi dalam mengatasi masalah ini. Yaitu, menggalakkan investasi dan mempercepat belanja pemerintah. (Baca: Solusi HT Atasi Pelemahan Ekonomi).

"Tidak ada jalan lain lagi. Itulah saran saya saat ini adalah bagaimana kedua hal di atas bisa dilaksanakan secara tepat sasaran dan cepat," ujarnya, Selasa (25/8/2015).

HT memaparkan, dalam solusi ini langkah pertama yang perlu dilakukan semua kebijakan dan praktik yang menghambat investasi dan belanja pemerintah harus dipangkas. Kedua, bank fokus pada pembiayaan sektor produktif, bukan konsumtif (harus dengan "paksaan").

Ketiga, proyek-proyek infrastruktur yang dipegang broker dan tidak dikerjakan dialihkan ke BUMN-BUMN yang relevan agar bisa berjalan. Hal lain yang harus diantisipasi, kata Ketua Umum Partai Perindo ini, adalah penerimaan pajak akan berkurang banyak dengan lesunya ekonomi. Dari sekarang sudah harus dipikirkan alternatif pendanaan agar APBN tetap bisa dilaksanakan.

"Saya sebenarnya punya banyak konsep penataan UMKM, petani, nelayan dan lain-lain. Dan ini penting dalam kondisi saat ini karena dengan kurs USD/Rp yang melejit, justru kelompok marginal ini yang paling kena imbasnya. Kualitas hidup mereka turun drastis," tandas HT.

Baca Juga:

HT: Kebijakan Penghambat Investasi Harus Direvisi

Kondisi Ekonomi dalam Bahaya

Rupiah Jeblok, Jokowi Minta Pemerintah Tingkatkan Belanja
(izz)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.8913 seconds (0.1#10.140)