Ini Penyebab Belanja Pemda Mandek
Kamis, 03 September 2015 - 21:33 WIB
Ini Penyebab Belanja Pemda Mandek
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengungkapkan, faktor belanja pemerintah daerah (Pemda) mandek dan berpengaruh pada roda perekonomian domestik, karena Pemda takut lantaran merasa tidak aman jika menggunakan dana tersebut.
Pramono memberikan usulan kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution agar Pemda merasa nyaman menggunakan dana tersebut. Karena banyak dana yang ada di bank daerah yang bisa digunakan untuk spending government untuk membangun.
"Tetapi karena bupati wali kota gubernur dan aparat tidak berani membangun jadi mandek. Mereka merasa tidak aman, tidak nyaman. Tadi itu juga dibahas ke Pak Menko," kata dia di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/9/2015).
Saat ini, dana menumpuk di daerah ada Rp273 triliun dari yang sebelumnya Rp253 triliun. Ini menjadi konsentrasi tersendiri untuk pemerintah guna men-speed up di antaranya sebanyak 154 kebijakan.
"Kita speed up, ada 154 kebijakan yang dianggap baik tingkat menteri ataupun tingkat Perpres, kemudian yang perlu dilakukan perbaikan itu apa saja. Salah satu hal nanti akan dilakukan tentunya bagaimana presiden dalam hal ini pemerintah bisa mengatur Perpres kebijakan yang sifatnya startegis apakah itu Perpres dan Inpres bersamaan, ini yang akan diatur dalam regulasi itu," paparnya.
Kemudian, persoalan dwelling time yang termasuk dalam kebijakan tersebut, juga menjadi fokus utama disamping soal izin kelistrikan.
"Banyak sekali ya (kebijakannya), termasuk yamg jadi conercn misalnya masalah dwelling time ada 122 izin yang harus diisi. Bahkan kemarin Presiden secara spesifik memberikan contoh masalah kelistrikan ada 200 lebih lembar untuk izin harusnya dipangkas jadi di bawah 10 lembar. Hal seperti itulah yang nanti akan dilakukan," pungkas Pramono.
Pramono memberikan usulan kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution agar Pemda merasa nyaman menggunakan dana tersebut. Karena banyak dana yang ada di bank daerah yang bisa digunakan untuk spending government untuk membangun.
"Tetapi karena bupati wali kota gubernur dan aparat tidak berani membangun jadi mandek. Mereka merasa tidak aman, tidak nyaman. Tadi itu juga dibahas ke Pak Menko," kata dia di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/9/2015).
Saat ini, dana menumpuk di daerah ada Rp273 triliun dari yang sebelumnya Rp253 triliun. Ini menjadi konsentrasi tersendiri untuk pemerintah guna men-speed up di antaranya sebanyak 154 kebijakan.
"Kita speed up, ada 154 kebijakan yang dianggap baik tingkat menteri ataupun tingkat Perpres, kemudian yang perlu dilakukan perbaikan itu apa saja. Salah satu hal nanti akan dilakukan tentunya bagaimana presiden dalam hal ini pemerintah bisa mengatur Perpres kebijakan yang sifatnya startegis apakah itu Perpres dan Inpres bersamaan, ini yang akan diatur dalam regulasi itu," paparnya.
Kemudian, persoalan dwelling time yang termasuk dalam kebijakan tersebut, juga menjadi fokus utama disamping soal izin kelistrikan.
"Banyak sekali ya (kebijakannya), termasuk yamg jadi conercn misalnya masalah dwelling time ada 122 izin yang harus diisi. Bahkan kemarin Presiden secara spesifik memberikan contoh masalah kelistrikan ada 200 lebih lembar untuk izin harusnya dipangkas jadi di bawah 10 lembar. Hal seperti itulah yang nanti akan dilakukan," pungkas Pramono.
(izz)
