Tahun Depan Nelayan dan Usaha Perikanan Diguyur Rp10 T

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengalokasikan 70% atau sekitar Rp10 triliun anggaran pada 2016 untuk kepentingan nelayan dan usaha perikanan.

Dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016, KKP mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun, naik 58% dari sebelumnya Rp10 triliun di APBN Perubahan (APBN-P) 2015. Dengan demikian, anggaran KKP 2016 diperkirakan mencapai lebih dari Rp15 triliun.

”Saya akan mengawal supaya 70% anggaran masuk ke stakeholder. Artinya dari Rp15 triliun itu inginnya Rp10 triliun untuk stakeholder,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di sela-sela pertemuan dengan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di Kantor KKP Jakarta kemarin. Stakeholder dimaksud, lanjut Susi, di antaranya nelayan, pembudi daya perikanan, pengusaha perikanan, dan semua yang terlibat dalam mata rantai usaha kelautan dan perikanan.

Dana yang besar antara lain untuk pengadaan sekitar 4.000 kapal penangkap ikan senilai total Rp4 triliun. Selain kapal tangkap, KKP juga mengalokasikan anggaran untuk pembelian kapal angkut dan alat tangkap ikan. ”Tahun ini kita akan investasi di 15 pulau terluar dan tahun depan akan menambah lagi 10-15 pulau terluar dengan anggaran Rp100 miliar per pulau.

Itu di antaranya untuk kapal tangkap, kapal angkut, cold storage,” sebut pengusaha asal Pangandaran itu. Susi menambahkan, pada 2016 KKP juga akan menyalurkan bantuan berupa benih atau bibit ikan sebanyak 100 juta benih yang dibagikan gratis terutama kepada nelayan pembudi daya. ”Kalau ada yang dipungut bayaran, laporkan!” tandasnya.

Di hadapan seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI, Susi juga mengemukakan kesuksesan program pemberantasan pencurian ikan (illegal fishing). Selain aspek penegakan hukum terhadap para pencuri dan perusak lingkungan, manfaat nyata terlihat dari meningkatnya tangkapan para nelayan di berbagai daerah. ”Nelayan dan kapal sekarang tangkapannya luar biasa. Ini hikmah luar biasa.

Saya dapat laporan di Aceh nelayan bisa dapat 400-600 ton per hari,” tuturnya. Menurut Susi, komitmen Indonesia memberantas pencurian ikan juga mendapat apresiasi negara luar. Ketua HNSI Yussuf Solichien mengharapkan, nelayan Indonesia bisa ikut menjaga kawasan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia dari kapalkapal asing ilegal pencuri ikan.

”Kita ingin ZEE betul-betul dipagari kapal-kapal kita, dan kalau bisa ada koneksi langsung dengan kapal-kapal pengawas. Kalau ada kapal maling, bisa langsung laporan,” tuturnya. Hal lain yang diajukan HNSI adalah revisi terhadap instruksi Presiden terkait perlindungan nelayan, penambahan fasilitas pasar atau pelabuhan pelelangan ikan, serta bantuan pendamping atau penyuluh nelayan.

Inda susanti