Utamakan Dialog, Tolak PHK Sepihak
Utamakan Dialog, Tolak PHK Sepihak
A
A
A
YOGYAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang kerap dilakukan perusahaan terhadap karyawan. Politisi PKB ini mendorong gubernur, bupati dan wali kota di daerah agar menerapkan dialog sosial. Harapannya, agar langkah pemecatan atau PHK sepihak diminimalisir.
Pria asal Semarang, Jawa Tengah ini memiliki data ribuan karyawan yang terkena PHK. "Kami di kementerian memiliki data ada 25.506 karyawan yang di-PHK hingga 1 September kemarin," ungkap Hanif, usai menjadi pembicara dalam Seminar Nasional bertema Strategi Pendidikan Merespon Perkembangan Industri dan Tenaga Kerja Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada Mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, Sabtu (12/9/2015).
Hanif mengaku ada banyak penyebab perusahaan 'terpaksa' memecat karyawan, seperti seperti perusahaan tutup alias tidak beroperasi sehingga otomatis karyawan harus bubar. "Ada juga yang habis masa kontrak tapi tidak diperpanjang dan masih banyak lain," jelasnya.
Pemerintah, lanjut dia, memfasilitasi dialog sosial tersebut. Sehingga upaya melakukan perlawanan antara karyawan dengan perusahaan bisa ditekan, apalagi sampai melakukan aksi demontrasi besar-besaran.
Dia melihat aksi unjuk rasa justru merugikan dua belah pihak, baik perusahaan maupun karyawan. Untuk itu, paradigma yang ada seperti perusahaan dengan karyawan tak pernah akur harus diubah. "Harus diubah, karyawan dan perusahaan itu mitra saling melengkapi, tidak harus menyelesaikan masalah dengan aksi demo," jelasnya.
Kalau ada persoalan, lanjut dia, harus diselesaikan dengan cara dialog agar menemukan titik temu. Dia mengakui tak sedikit upaya dialog mentok sehingga tidak menemukan solusi kedua belah pihak. "Itu peran kita di pemerintahan, kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota harus bisa mengambil jalan tengah," tandasnya.
Baca juga:
Menteri Hanif: Bohong, Tenaga Asing Kuasai Indonesia
Obat Generik Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi
Pria asal Semarang, Jawa Tengah ini memiliki data ribuan karyawan yang terkena PHK. "Kami di kementerian memiliki data ada 25.506 karyawan yang di-PHK hingga 1 September kemarin," ungkap Hanif, usai menjadi pembicara dalam Seminar Nasional bertema Strategi Pendidikan Merespon Perkembangan Industri dan Tenaga Kerja Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada Mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, Sabtu (12/9/2015).
Hanif mengaku ada banyak penyebab perusahaan 'terpaksa' memecat karyawan, seperti seperti perusahaan tutup alias tidak beroperasi sehingga otomatis karyawan harus bubar. "Ada juga yang habis masa kontrak tapi tidak diperpanjang dan masih banyak lain," jelasnya.
Pemerintah, lanjut dia, memfasilitasi dialog sosial tersebut. Sehingga upaya melakukan perlawanan antara karyawan dengan perusahaan bisa ditekan, apalagi sampai melakukan aksi demontrasi besar-besaran.
Dia melihat aksi unjuk rasa justru merugikan dua belah pihak, baik perusahaan maupun karyawan. Untuk itu, paradigma yang ada seperti perusahaan dengan karyawan tak pernah akur harus diubah. "Harus diubah, karyawan dan perusahaan itu mitra saling melengkapi, tidak harus menyelesaikan masalah dengan aksi demo," jelasnya.
Kalau ada persoalan, lanjut dia, harus diselesaikan dengan cara dialog agar menemukan titik temu. Dia mengakui tak sedikit upaya dialog mentok sehingga tidak menemukan solusi kedua belah pihak. "Itu peran kita di pemerintahan, kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota harus bisa mengambil jalan tengah," tandasnya.
Baca juga:
Menteri Hanif: Bohong, Tenaga Asing Kuasai Indonesia
Obat Generik Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi
(dmd)
Explore More