Pemerintah Diminta Jangan Ribut Listrik 35.000 MW di Luar
Minggu, 13 September 2015 - 16:12 WIB
Pemerintah Diminta Jangan Ribut Listrik 35.000 MW di Luar
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Essential Reform (IERS) Fabby Tumiwa meminta pemerintah jangan meributkan proyek listrik 35.000 megawatt (MW) di luar. Saat ini, yang dibutuhkan masyarakat adalah ketercukupan sumber daya listrik.
Menurut Febby, sebaiknya jika ingin meributkan proyek Presiden Joko Widodo (Jokowi) cukup dilakukan di dalam pemerintahan. "Kalau pemerintah mau ribut jangan di luar mengadakan konferensi pers," ujarnya di Jakarta, Minggu (13/9/2015).
Menurut Fabby, yang dibutuhkan adalah kekompakan dari kementerian terkait agar bisa bersama merealisasikan proyek tersebut. Pasalnya, pemenuhan kebutuhan listrik diperlukan rakyat di Tanah Air.
"Rakyat butuhnya listrik, kalau tidak dipenuhi akan ada krisis padam, itu sangat mungkin terjadi. Bisa lancar jika kementerian terkait bersama PLN merealisasikan sebanyak mungkin dari 35.000 MW," jelas Fabby.
Meskipun ada kekhawatiran adanya kelebihan pasokan (over supply) jika target ini terealisasi, hal ini bisa diatur dengan menyesuaikan dari sistem yang ada di PLN. "Walaupun ada kemungkinan over supply, bisa diatur, tapi jangan sampai kekurangan listrik," tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menolak usulan Menteri Koordinasi Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli yang memangkas target proyek listrik 35.000 MW.
Sudirman meminta Rizal untuk tidak membuat polemik dengan menurunkan target pembangunan proyek listrik 35.000 MW dmenjadi 16.000 MW. Di sisi lain, Rizal berpendapat proyek tersebut tidak realistis melihat kemampuan pemerintah dan PLN di tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu.
Baca juga:
Kadin: Pemerintah Tak Kompak Pertanda Buruk Buat Investor
Jawaban Rizal Sering Keluarkan Pernyataan Kontroversial
Sudirman Tolak Rizal Pangkas Target Listrik 35.000 MW
Menurut Febby, sebaiknya jika ingin meributkan proyek Presiden Joko Widodo (Jokowi) cukup dilakukan di dalam pemerintahan. "Kalau pemerintah mau ribut jangan di luar mengadakan konferensi pers," ujarnya di Jakarta, Minggu (13/9/2015).
Menurut Fabby, yang dibutuhkan adalah kekompakan dari kementerian terkait agar bisa bersama merealisasikan proyek tersebut. Pasalnya, pemenuhan kebutuhan listrik diperlukan rakyat di Tanah Air.
"Rakyat butuhnya listrik, kalau tidak dipenuhi akan ada krisis padam, itu sangat mungkin terjadi. Bisa lancar jika kementerian terkait bersama PLN merealisasikan sebanyak mungkin dari 35.000 MW," jelas Fabby.
Meskipun ada kekhawatiran adanya kelebihan pasokan (over supply) jika target ini terealisasi, hal ini bisa diatur dengan menyesuaikan dari sistem yang ada di PLN. "Walaupun ada kemungkinan over supply, bisa diatur, tapi jangan sampai kekurangan listrik," tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menolak usulan Menteri Koordinasi Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli yang memangkas target proyek listrik 35.000 MW.
Sudirman meminta Rizal untuk tidak membuat polemik dengan menurunkan target pembangunan proyek listrik 35.000 MW dmenjadi 16.000 MW. Di sisi lain, Rizal berpendapat proyek tersebut tidak realistis melihat kemampuan pemerintah dan PLN di tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu.
Baca juga:
Kadin: Pemerintah Tak Kompak Pertanda Buruk Buat Investor
Jawaban Rizal Sering Keluarkan Pernyataan Kontroversial
Sudirman Tolak Rizal Pangkas Target Listrik 35.000 MW
(dmd)
Lihat Juga :
