ESDM: Rizal Ramli Tak Punya Kewenangan atas Blok Masela
Rabu, 23 September 2015 - 13:09 WIB
ESDM: Rizal Ramli Tak Punya Kewenangan atas Blok Masela
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, yang memiliki kewenangan mengambil keputusan mengenai ladang gas di Blok Masela, Maluku adalah Menteri ESDM Sudirman Said.
Sementara, Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Rizal Ramli tidak memiliki kewenangan terhadap blok gas di Laut Arafura tersebut.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Teguh Pamudji mengatakan, dalam Undang-Undang (UU) dan berbagai peraturan lainnya disebutkan bahwa yang memiliki kewenangan atas kelanjutan Blok Masela adalah Menteri ESDM.
"Karena sesuai UU, yang mempunyai kewenangan penuh untuk kelanjutan Blok Masela adalah Menteri ESDM. Baik secara UU, PP atau peraturan lain. Domainnya adalah Menteri ESDM," katanya di kantor Ditjen Kelistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (23/9/2015).
Dia mengaku tidak mengetahui mengenai komunikasi yang terjalin antara Sudirman Said dan Rizal Ramli terkait persoalan tersebut. Namun, Teguh menekankan, keputusan soal kelanjutan blok kaya gas tersebut akan disampaikan 10 Oktober 2015 oleh Sudirman Said.
"Yang perlu menjadi penekanan adalah domain atau kewenangan untuk memutuskan ini ada di menteri ESDM. Beliau juga tadi sudah menyampaikan bahwa pada 10 Oktober akan dikeluarkan keputusannya," pungkas dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sudirman Said lagi-lagi memiliki perbedaan pendapat dengan Rizal Ramli. Kali ini, dua menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut berbeda pendapat soal pembangunan kilang di Blok Masela, Maluku.
Menurutnya, rekomendasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk membuat kilang dengan menggunakan fasilitas pengolahan LNG terapung (floating LNG/FLNG) lebih dapat dipercaya. (Baca: Sudirman Said dan Rizal Ramli Beda Pendapat soal Blok Masela).
"Yang jelas SKK Migas rekomendasi offshore. Saya percaya pada sistem yang dari SKK Migas," katanya di kantor Ditjen Kelistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (23/9/2015).
Selain itu, sambung mantan Bos Pindad ini, pembangunan kilang di Blok Masela dalam hitungan SKK Migas akan lebih hemat jika menggunakan sistem offshore atau dengan LNG terapung. "Itungannya SKK Migas lebih hemat offshore," imbuh dia.
Sudirman menambahkan, pemerintahan Jokowi juga memiliki visi untuk menumbuhkan industri maritim. Sebab itu, sistem offshore lebih tepat dibanding dengan pembangunan pipa (onshore) seperti yang diinginkan Rizal Ramli.
"Dan musti diingat, kita juga punya visi menumbuhkan industri maritim. LNG memberi kesempatan industri perkapalan dan kapasitas nasional akan diserap besar-besaran," tandasnya.
Baca Juga:
Rizal Ramli Ajukan Opsi Pipanisasi Kilang Blok Masela
Rizal Ramli Ogah Bahas Kontrak Inpex di Blok Masela
Rizal Minta Pengembangan Blok Masela Dikaji Ulang
Sementara, Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Rizal Ramli tidak memiliki kewenangan terhadap blok gas di Laut Arafura tersebut.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Teguh Pamudji mengatakan, dalam Undang-Undang (UU) dan berbagai peraturan lainnya disebutkan bahwa yang memiliki kewenangan atas kelanjutan Blok Masela adalah Menteri ESDM.
"Karena sesuai UU, yang mempunyai kewenangan penuh untuk kelanjutan Blok Masela adalah Menteri ESDM. Baik secara UU, PP atau peraturan lain. Domainnya adalah Menteri ESDM," katanya di kantor Ditjen Kelistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (23/9/2015).
Dia mengaku tidak mengetahui mengenai komunikasi yang terjalin antara Sudirman Said dan Rizal Ramli terkait persoalan tersebut. Namun, Teguh menekankan, keputusan soal kelanjutan blok kaya gas tersebut akan disampaikan 10 Oktober 2015 oleh Sudirman Said.
"Yang perlu menjadi penekanan adalah domain atau kewenangan untuk memutuskan ini ada di menteri ESDM. Beliau juga tadi sudah menyampaikan bahwa pada 10 Oktober akan dikeluarkan keputusannya," pungkas dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Sudirman Said lagi-lagi memiliki perbedaan pendapat dengan Rizal Ramli. Kali ini, dua menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut berbeda pendapat soal pembangunan kilang di Blok Masela, Maluku.
Menurutnya, rekomendasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk membuat kilang dengan menggunakan fasilitas pengolahan LNG terapung (floating LNG/FLNG) lebih dapat dipercaya. (Baca: Sudirman Said dan Rizal Ramli Beda Pendapat soal Blok Masela).
"Yang jelas SKK Migas rekomendasi offshore. Saya percaya pada sistem yang dari SKK Migas," katanya di kantor Ditjen Kelistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (23/9/2015).
Selain itu, sambung mantan Bos Pindad ini, pembangunan kilang di Blok Masela dalam hitungan SKK Migas akan lebih hemat jika menggunakan sistem offshore atau dengan LNG terapung. "Itungannya SKK Migas lebih hemat offshore," imbuh dia.
Sudirman menambahkan, pemerintahan Jokowi juga memiliki visi untuk menumbuhkan industri maritim. Sebab itu, sistem offshore lebih tepat dibanding dengan pembangunan pipa (onshore) seperti yang diinginkan Rizal Ramli.
"Dan musti diingat, kita juga punya visi menumbuhkan industri maritim. LNG memberi kesempatan industri perkapalan dan kapasitas nasional akan diserap besar-besaran," tandasnya.
Baca Juga:
Rizal Ramli Ajukan Opsi Pipanisasi Kilang Blok Masela
Rizal Ramli Ogah Bahas Kontrak Inpex di Blok Masela
Rizal Minta Pengembangan Blok Masela Dikaji Ulang
(izz)
Lihat Juga :
