Pertamina Buka Opsi Akuisisi Kilang Minyak di Luar Negeri
A
A
A
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengungkapkan, tetap membuka opsi untuk mengakuisisi kilang (storage) bahan bakar minyak (BBM) di luar negeri, guna meningkatkan ketahanan energi dalam negeri. Hal ini sesuai keinginan pemerintah untuk mengakuisisi storage BBM di luar negeri.
Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengungkapkan, penyediaan kilang minyak baru memang menjadi kebutuhan yang wajib tersedia. Mengingat hingga saat ini cadangan BBM perseroan hanya sekitar 18 hari.
"Kami pilih lokasi strategis. Kita tetap buka opsi (akusisi dari luar negeri), dan kami kaji lebih lanjut," ujarnya di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Jumat (25/9/2015).
Menurutnya, akuisisi storage dari luar negeri memang bisa menjadi salah satu opsi ideal jika mempertimbangkan efisiensi waktu. Karena, untuk membangun cadangan minyak baru membutuhkan waktu cukup lama.
"Kalau kita lihat kan bangun juga butuh waktu. Yang penting aspek keekonomian dan operasional itu efektif," imbuh dia.
Kendati demikian, Wianda mengaku tetap akan menunggu keputusan pemerintah dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham. "Yang terpenting kita menyesuaikan dengan keinginan pemerintah. Kami siap diberi penugasan," tandas Wianda.
Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengungkapkan, penyediaan kilang minyak baru memang menjadi kebutuhan yang wajib tersedia. Mengingat hingga saat ini cadangan BBM perseroan hanya sekitar 18 hari.
"Kami pilih lokasi strategis. Kita tetap buka opsi (akusisi dari luar negeri), dan kami kaji lebih lanjut," ujarnya di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Jumat (25/9/2015).
Menurutnya, akuisisi storage dari luar negeri memang bisa menjadi salah satu opsi ideal jika mempertimbangkan efisiensi waktu. Karena, untuk membangun cadangan minyak baru membutuhkan waktu cukup lama.
"Kalau kita lihat kan bangun juga butuh waktu. Yang penting aspek keekonomian dan operasional itu efektif," imbuh dia.
Kendati demikian, Wianda mengaku tetap akan menunggu keputusan pemerintah dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku pemegang saham. "Yang terpenting kita menyesuaikan dengan keinginan pemerintah. Kami siap diberi penugasan," tandas Wianda.
(izz)