Istana Benarkan Jepang Mundur dari Proyek Kereta Cepat
Rabu, 30 September 2015 - 07:07 WIB
Istana Benarkan Jepang Mundur dari Proyek Kereta Cepat
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki membenarkan Jepang tidak akan ikut alias mundur dalam proyek prestisius Presiden Joko Widodo (Jokowi) kereta cepat (high speed train/HST) Jakarta-Bandung yang digarap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Padahal, sebelumnya mereka ngotot besaing dengan China.
Dia mengungkapkan, Negeri Sakura itu tidak ikut dalam proyek tersebut lantaran mereka mempersyaratkan penggunaan anggaran negara dan jaminan dari negara. Sementara pemerintah telah dengan tegas menyatakan proyek tersebut tidak diperbolehkan menggunakan uang negara.
"Sudah diputuskan bahwa kereta Jakarta-Bandung itu dilimpahkan jadi urusan bisnisnya BUMN, dan mungkin dalam hal ini pemerintah Jepang enggak ikut. Biasanya, Jepang lebih ke pemerintah ke pemerintah," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9/2015).
Teten menegaskan, Jepang menginginkan proyek tersebut menggunakan mekanisme government to government (G to G). Sayang, pemerintah memilih untuk menggunakan mekanisme business to business (B to B)
"Kalau Jepang kan memang dari awal maunya g to g tapi jadinya b to b, di situ Jepang enggak bisa ikut dalam pengadaan kereta Jakarta-Bandung. Itu akan disampaikan kepada BUMN yang kerjakan ini," jelasnya.
Kendati demikian, Teten memastikan belum ada keputusan resmi dari Kementerian BUMN terkait hal tersebut. Dia mempersilakan kementerian di bawah kendali Menteri BUMN Rini Soemarno untuk mengumumkan keputusannya terkait kereta cepat. "Saya kira itu akan diumumkan oleh BUMN, bukan oleh istana," tandasnya.
Baca juga:
Nasib Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tangan Darmin
Rini: Hanya China yang Penuhi Syarat Proyek Kereta Cepat
Skema Proyek Kereta Cepat Jokowi Jadi Bisnis
Dia mengungkapkan, Negeri Sakura itu tidak ikut dalam proyek tersebut lantaran mereka mempersyaratkan penggunaan anggaran negara dan jaminan dari negara. Sementara pemerintah telah dengan tegas menyatakan proyek tersebut tidak diperbolehkan menggunakan uang negara.
"Sudah diputuskan bahwa kereta Jakarta-Bandung itu dilimpahkan jadi urusan bisnisnya BUMN, dan mungkin dalam hal ini pemerintah Jepang enggak ikut. Biasanya, Jepang lebih ke pemerintah ke pemerintah," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/9/2015).
Teten menegaskan, Jepang menginginkan proyek tersebut menggunakan mekanisme government to government (G to G). Sayang, pemerintah memilih untuk menggunakan mekanisme business to business (B to B)
"Kalau Jepang kan memang dari awal maunya g to g tapi jadinya b to b, di situ Jepang enggak bisa ikut dalam pengadaan kereta Jakarta-Bandung. Itu akan disampaikan kepada BUMN yang kerjakan ini," jelasnya.
Kendati demikian, Teten memastikan belum ada keputusan resmi dari Kementerian BUMN terkait hal tersebut. Dia mempersilakan kementerian di bawah kendali Menteri BUMN Rini Soemarno untuk mengumumkan keputusannya terkait kereta cepat. "Saya kira itu akan diumumkan oleh BUMN, bukan oleh istana," tandasnya.
Baca juga:
Nasib Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Tangan Darmin
Rini: Hanya China yang Penuhi Syarat Proyek Kereta Cepat
Skema Proyek Kereta Cepat Jokowi Jadi Bisnis
(dmd)
Lihat Juga :
