DPR Minta Pemerintah Kompak Soal Blok Masela
Rabu, 07 Oktober 2015 - 22:24 WIB
DPR Minta Pemerintah Kompak Soal Blok Masela
A
A
A
JAKARTA - Komisi VII DPR RI meminta pemerintah satu suara soal pembangunan kilang di Blok Masela, Maluku. Pasalnya, saat ini Menko bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said memiliki perbedaan pendapat mengenai sistem pembangunan kilang di blok migas tersebut.
Dia mengatakan, pemerintah harus bersatu dalam merembukkan pembangunan kilang di Masela. Jangan sampai investor ragu akibat ketidakkompakkan pemerintah tersebut.
"Sebetulnya kita minta supaya pemerintah segera bersatulah. Karena ini jangan sampai mendisinsentifkan daripada investor yang mau berinvestasi," katanya di Hotel Atlet, Jakarta, Rabu (7/10/2015).
Menurutnya, terlambatnya keputusan terhadap Blok Masela akan menyebabkan proyek ini tertunda, kendati tertundanya proyek tersebut juga ada untungnya bagi investor. Sebab itu dia meminta pemerintah segera mengkaji secara matang mengenai sistem pembangunan kilang di Blok Masela.
"Karena kalau dengan floating ditarik sampai sekian ratus meter, itu belum tentu lebih murah daripada FSO. Kemarin kan di proposalnya biaya untuk FSO sangat besar. Agar segera bisa disatukan," tutur dia.
"Karena dipandangan investor, pemerintah itu satu, tidak ada menko Maritim, tidak ada menteri ESDM. Pemerintah ya pemerintah. Call center-nya di Kementerian ESDM," tandasnya.
Dia mengatakan, pemerintah harus bersatu dalam merembukkan pembangunan kilang di Masela. Jangan sampai investor ragu akibat ketidakkompakkan pemerintah tersebut.
"Sebetulnya kita minta supaya pemerintah segera bersatulah. Karena ini jangan sampai mendisinsentifkan daripada investor yang mau berinvestasi," katanya di Hotel Atlet, Jakarta, Rabu (7/10/2015).
Menurutnya, terlambatnya keputusan terhadap Blok Masela akan menyebabkan proyek ini tertunda, kendati tertundanya proyek tersebut juga ada untungnya bagi investor. Sebab itu dia meminta pemerintah segera mengkaji secara matang mengenai sistem pembangunan kilang di Blok Masela.
"Karena kalau dengan floating ditarik sampai sekian ratus meter, itu belum tentu lebih murah daripada FSO. Kemarin kan di proposalnya biaya untuk FSO sangat besar. Agar segera bisa disatukan," tutur dia.
"Karena dipandangan investor, pemerintah itu satu, tidak ada menko Maritim, tidak ada menteri ESDM. Pemerintah ya pemerintah. Call center-nya di Kementerian ESDM," tandasnya.
(izz)
Lihat Juga :
