Cara DJP agar Pembangunan RI Merata

JAKARTA - Kasubdit Peraturan Perpajakan PPH Badan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Setyadi Aris‎ Handono menyatakan, pemerintah saat ini tengah menggalakkan kebijakan tax holiday dan tax amnesty agar pembangunan di Indonesia merata, khususnya untuk wilayah Indonesia bagian timur.

Menurutnya, karena dua macam kebijakan yang masuk dalam fasilitas fiskal tersebut, mampu membuat suatu lokomotif penggerak ekonomi Indonesia secara merata.

"Fasilitas fiskal itu membuat atau men-generate suatu lokomotif ekonomi. Secara nasional Kemenperin itu sudah membuat map perindustrian, mau dibawa kemana ini. Dan ternyata pembangunan kita belum merata. Dua kebijakan ini akan membantu. Kita direct mereka (perusahaan) yang mau investasi atau membangun di luar Jawa. Karena di Jawa sudah padat," katanya di Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Pasalnya, saat ini, Indonesia timur masih kurang menarik di mata investor atau pelaku industri yang akan membangun usahanya. Namun secara geografis, mereka memiliki potensi.

"Maluku, Irian, ini daerah-daerah di mana yang secara ekonomi kurang menarik bagi industri, tapi dari sisi geografis dan politik itu menarik untuk gerakkan ekonomi secara seimbang. Itulah kenapa kita gencar menawarkan fasilitas fiskal. Ini bukan peraturan baru buat tax holiday dan allowance. Cuma kemungkinan kurang menraik, bisa karena fasilitas kurang, atau karena syaratnya berbelit-belit," tuturnya.

Saat ini, pihaknya tengah memperbaharui peraturan-peraturan yang ada tersebut karena banyak fasilitas yang ditawarkan. "Tapi untuk investasi itu kita menawarkan ada dua. Tax holiday dan allowecane. Ini hanya istilah saja," pungkas dia.