Sofyan Klaim Skema Pengupahan Memihak Buruh dan Pengusaha
Senin, 19 Oktober 2015 - 21:18 WIB
Sofyan Klaim Skema Pengupahan Memihak Buruh dan Pengusaha
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil meyakinkan skema pengupahan menguntungkan buruh dan pengusaha. Hal ini dapat menghilangkan politik lokal.
Seperti diketahui, penghitungan upah buruh yang ditetapkan pemerintah adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ditambah inflasi plus angka pertumbuhan ekonomi.
"Iya ini akan memihak pada buruh dan buat kepastian ke pengusaha. Sehingga tidak jadi politik lokal. Kalau pilkada itu kan dijadikan isu politik. Jadi kenaikannya bukan karena ekonomi bukan karena apa, tapi karena politik," jelas Sofyan di Jakarta, Senin (19/10/2015)
Inflasi dan pertumbuhan ekonomi, lanjut Sofyan, akan ditentukan secara nasional dengan memperhatikan angka-angka dari masing-masing daerah. Karena masing-masing daerah angkanya berbeda.
"Keduanya angka nasional, biar ada kepastian. UMR regional berdasarkan basis yang sekarang, naiknya berdasarkan pertumbuhan. Jadi kalau misalnya, Jawa Barat berapa? Ya ditambah saja. Papua berapa? Ya ditambah saja. Karena angkanya kan berbeda-beda," ujarnya.
Mengenai penolakan-penolakan yang dilakukan buruh soal skema yang ditetapkan pemerintah, menurut Sofyan ini merupakan skema yang terbaik dan seharusnya buruh sudah bisa menerima karena pemerintah ingin menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin.
"Itu yang terbaik dan sebagian buruh sudah menerima seharusnya. Dan yang penting menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin, dengan adanya kepastian. Kalau hitung dengan angka-angka yang ada dimasukkan kenaikannya akan sama saja dengan kenaikan sekarang. Tapi, tanpa ribut-ribut," pungkasnya.
Baca juga:
Upah Buruh di Balik Paket Kebijakan Jilid IV
Paket Kebijakan Jilid IV Kecewakan Kaum Buruh
Kecewa Paket Kebijakan IV, Buruh Siapkan Langkah Ini
Seperti diketahui, penghitungan upah buruh yang ditetapkan pemerintah adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ditambah inflasi plus angka pertumbuhan ekonomi.
"Iya ini akan memihak pada buruh dan buat kepastian ke pengusaha. Sehingga tidak jadi politik lokal. Kalau pilkada itu kan dijadikan isu politik. Jadi kenaikannya bukan karena ekonomi bukan karena apa, tapi karena politik," jelas Sofyan di Jakarta, Senin (19/10/2015)
Inflasi dan pertumbuhan ekonomi, lanjut Sofyan, akan ditentukan secara nasional dengan memperhatikan angka-angka dari masing-masing daerah. Karena masing-masing daerah angkanya berbeda.
"Keduanya angka nasional, biar ada kepastian. UMR regional berdasarkan basis yang sekarang, naiknya berdasarkan pertumbuhan. Jadi kalau misalnya, Jawa Barat berapa? Ya ditambah saja. Papua berapa? Ya ditambah saja. Karena angkanya kan berbeda-beda," ujarnya.
Mengenai penolakan-penolakan yang dilakukan buruh soal skema yang ditetapkan pemerintah, menurut Sofyan ini merupakan skema yang terbaik dan seharusnya buruh sudah bisa menerima karena pemerintah ingin menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin.
"Itu yang terbaik dan sebagian buruh sudah menerima seharusnya. Dan yang penting menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin, dengan adanya kepastian. Kalau hitung dengan angka-angka yang ada dimasukkan kenaikannya akan sama saja dengan kenaikan sekarang. Tapi, tanpa ribut-ribut," pungkasnya.
Baca juga:
Upah Buruh di Balik Paket Kebijakan Jilid IV
Paket Kebijakan Jilid IV Kecewakan Kaum Buruh
Kecewa Paket Kebijakan IV, Buruh Siapkan Langkah Ini
(dmd)
Lihat Juga :
