Tekan Disparitas Harga, Kemenhub Luncurkan Angkutan Barang
Tekan Disparitas Harga, Kemenhub Luncurkan Angkutan Barang
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meluncurkan program angkutan berjadwal (freight liner) dalam upaya memenuhi pelayanan publik di sektor logistik. Program tersebut diharapkan bisa menurunkan harga barang di sejumlah daerah di wilayah timur Indonesia.
"Kami ingin mengurangi disparitas harga barang antara daerah produsen dan daerah konsumen. Kita tahu bahwa di wilayah barat banyak daerah industri, sementara di wilayah timur lebih banyak konsumennya, makanya dibutuhkan angkutan logistik yang menjangkau wilayah timur," kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dalam peluncuran perdana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Rabu (4/11/2015).
Dia mengatakan, kementeriannya telah melakukan berbagai kajian mengenai tingginya harga barang di wilayah timur yang kerap hanya disinggahi oleh kapal logistik dalam rentang waktu satu hingga dua kali sepekan. "Bahkan ada masyarakat di sana bahkan tak tahu waktu-waktu kedatangan kapal," ucapnya.
Pada tahap awal, layanan tersebut akan memanfaatkan tiga trayek yang dioperasikan kapal Pelni. Ketiga rute tersebut antara lain Tanjung Perak-Tual-Fakfak-Kaimana-Timika-Kaimana-Fakfak-Tual-Tanjung Perak dengan menggunakan KM Caraka Jaya Niaga III-32. Tanjung Priok-Biak-Serui-Nabire-Wasior-Manokwari-Nabire-Serui-Biak-Tanjung Priok (KM Caraka Jaya Niaga III-22), serta rute Tanjung Priok-Kijang-Natuna-Kijang-Tanjung Priok (KM Caraka Jaya Niaga III-4).
Pengoperasian tiga kapal tersebut memanfaatkan dana public service obligation (PSO) kepada Pelni sebesar Rp30 miliar. Pemerintah sendiri, menyiapkan dana PSO untuk layanan tersebut sebesar Rp257 miliar. Namun baru bisa terlaksana pada November 2015.
"Nantinya akan disesuaikan. Untuk tahun depan, apabila Pelni siap, pemerintah akan memberikan dana PSO lebih besar dari tahun ini," terangnya.
Jonan menambahkan bahwa, pihaknya telah meminta PT Pelni untuk merealisasikan tiga trayek lain yang tahun ini belum bisa dilaksanakan.
“Diharapkan mulai Januari itu bisa enam rute. Kalau nanti Pelni bisa 12 rute yang kita coba 12 rute. Saya berharap rute-rute ini nantinya bisa diminati pelayaran swasta nasional. Kalau nanti ada yang berjadwal, kapalnya sesuai dengan kapasitas yang kami harapkan, nantinya rute PSO dipindahkan,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengatakan, dengan adanya program angkutan barang berjadwal yang disubsidi oleh pemerintah ini, maka diperkirakan harga barang di daerah tujuan turun hingga 30%.
Menurut dia, dalam pelaksanaan program tersebut, Kementerian yang dipimpinnya hanya berperan sebagai koordinator dan pemasok muatan untuk menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
"Peluncuran perdana salah satu program tol laut ini, Kemendag berharap bisa bekerja sama dengan distributor dari wilayah Biak, Serui, Nabire Manokwari, Tual, Fakfak, dan Kaimana yang berangkat dari Pelabuhan Priok Jakarta atau di wilayah lain di Indonesia timur berdasarkan rute yang dibuka dari program ini," pungkasnya.
"Kami ingin mengurangi disparitas harga barang antara daerah produsen dan daerah konsumen. Kita tahu bahwa di wilayah barat banyak daerah industri, sementara di wilayah timur lebih banyak konsumennya, makanya dibutuhkan angkutan logistik yang menjangkau wilayah timur," kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dalam peluncuran perdana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Rabu (4/11/2015).
Dia mengatakan, kementeriannya telah melakukan berbagai kajian mengenai tingginya harga barang di wilayah timur yang kerap hanya disinggahi oleh kapal logistik dalam rentang waktu satu hingga dua kali sepekan. "Bahkan ada masyarakat di sana bahkan tak tahu waktu-waktu kedatangan kapal," ucapnya.
Pada tahap awal, layanan tersebut akan memanfaatkan tiga trayek yang dioperasikan kapal Pelni. Ketiga rute tersebut antara lain Tanjung Perak-Tual-Fakfak-Kaimana-Timika-Kaimana-Fakfak-Tual-Tanjung Perak dengan menggunakan KM Caraka Jaya Niaga III-32. Tanjung Priok-Biak-Serui-Nabire-Wasior-Manokwari-Nabire-Serui-Biak-Tanjung Priok (KM Caraka Jaya Niaga III-22), serta rute Tanjung Priok-Kijang-Natuna-Kijang-Tanjung Priok (KM Caraka Jaya Niaga III-4).
Pengoperasian tiga kapal tersebut memanfaatkan dana public service obligation (PSO) kepada Pelni sebesar Rp30 miliar. Pemerintah sendiri, menyiapkan dana PSO untuk layanan tersebut sebesar Rp257 miliar. Namun baru bisa terlaksana pada November 2015.
"Nantinya akan disesuaikan. Untuk tahun depan, apabila Pelni siap, pemerintah akan memberikan dana PSO lebih besar dari tahun ini," terangnya.
Jonan menambahkan bahwa, pihaknya telah meminta PT Pelni untuk merealisasikan tiga trayek lain yang tahun ini belum bisa dilaksanakan.
“Diharapkan mulai Januari itu bisa enam rute. Kalau nanti Pelni bisa 12 rute yang kita coba 12 rute. Saya berharap rute-rute ini nantinya bisa diminati pelayaran swasta nasional. Kalau nanti ada yang berjadwal, kapalnya sesuai dengan kapasitas yang kami harapkan, nantinya rute PSO dipindahkan,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengatakan, dengan adanya program angkutan barang berjadwal yang disubsidi oleh pemerintah ini, maka diperkirakan harga barang di daerah tujuan turun hingga 30%.
Menurut dia, dalam pelaksanaan program tersebut, Kementerian yang dipimpinnya hanya berperan sebagai koordinator dan pemasok muatan untuk menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
"Peluncuran perdana salah satu program tol laut ini, Kemendag berharap bisa bekerja sama dengan distributor dari wilayah Biak, Serui, Nabire Manokwari, Tual, Fakfak, dan Kaimana yang berangkat dari Pelabuhan Priok Jakarta atau di wilayah lain di Indonesia timur berdasarkan rute yang dibuka dari program ini," pungkasnya.
(dmd)
Explore More