Pemerintah Belum Bahas Lagi Divestasi Freeport
Senin, 09 November 2015 - 14:59 WIB
Pemerintah Belum Bahas Lagi Divestasi Freeport
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum menunjukkan sinyal kelanjutan divestasi PT Freeport Indonesia.
Dia menjelaskan, proses perpanjang kontrak Freeport masih belum beres. Jadi, pembicaraan mengenai divestasi tidak bisa dilanjutkan sebelum perpanjangan kontrak selesai. (Baca: Pemerintah Tak Punya Uang Serap Divestasi Freeport).
"Frepport untuk perpanjangan kontraknya saja belum beres. Jadi pembicaraan divestasi belum kita bahas," kata Darmin saat ditemui di Universitas Indonesia, Senin (9/11/2015).
Selain itu, proses divestasi freeport tersebut harus dikaji lebih dalam lagi, baik melalui initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun dengan cara lain. "Itu (melalui IPO atau apa) harus dikaji lebih dalam," imbuhnya.
Untuk diketahui, 14 Oktober 2015 Freeport harus mulai menawarkan sahamnya kepada pemerintah. Rencananya, Freeport akan memberikan 10,64% dari keseluruhan saham. Namun, perusahaan berbasis di AS ini mengulur waktu divestasi dengan alasan menanti revisi PP 77 tahun 2014.
Saham yang ditawarkan nanti, berdasarkan skala prioritas akan ditawarkan kepada pemerintah terlebih dahulu. Setelah itu posisi kedua ditawarkan kepada BUMN, prioritas ketiga baru lah BUMD, dan terakhir swasta, termasuk melalui IPO.
Baca Juga:
Sudirman Beberkan Pertemuan Bos BEI soal Divestasi Freeport
OJK Khawatir Saham Divestasi Freeport Dikuasai Asing
Lho, Menkeu Belum Bahas Rencana Divestasi Freeport
Dia menjelaskan, proses perpanjang kontrak Freeport masih belum beres. Jadi, pembicaraan mengenai divestasi tidak bisa dilanjutkan sebelum perpanjangan kontrak selesai. (Baca: Pemerintah Tak Punya Uang Serap Divestasi Freeport).
"Frepport untuk perpanjangan kontraknya saja belum beres. Jadi pembicaraan divestasi belum kita bahas," kata Darmin saat ditemui di Universitas Indonesia, Senin (9/11/2015).
Selain itu, proses divestasi freeport tersebut harus dikaji lebih dalam lagi, baik melalui initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun dengan cara lain. "Itu (melalui IPO atau apa) harus dikaji lebih dalam," imbuhnya.
Untuk diketahui, 14 Oktober 2015 Freeport harus mulai menawarkan sahamnya kepada pemerintah. Rencananya, Freeport akan memberikan 10,64% dari keseluruhan saham. Namun, perusahaan berbasis di AS ini mengulur waktu divestasi dengan alasan menanti revisi PP 77 tahun 2014.
Saham yang ditawarkan nanti, berdasarkan skala prioritas akan ditawarkan kepada pemerintah terlebih dahulu. Setelah itu posisi kedua ditawarkan kepada BUMN, prioritas ketiga baru lah BUMD, dan terakhir swasta, termasuk melalui IPO.
Baca Juga:
Sudirman Beberkan Pertemuan Bos BEI soal Divestasi Freeport
OJK Khawatir Saham Divestasi Freeport Dikuasai Asing
Lho, Menkeu Belum Bahas Rencana Divestasi Freeport
(izz)
Lihat Juga :
