Ical: Postur APBN 2016 Tidak Pro Rakyat
Rabu, 11 November 2015 - 23:35 WIB
Ical: Postur APBN 2016 Tidak Pro Rakyat
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) menilai postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 yang diajukan pemerintah kurang realistis dan belum mencerminkan politik anggaran yang pro rakyat.
"Belanja negara sebesar Rp2.095,7 triliun sementara penerimaan hanya Rp1.822,5 triliun. Pendapatan negara hanya mampu menutup pengeluaran pemerintah sebesar 87%," ujarnya saat membuka acara Seminar Membangun Indonesia di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (11/11/2015).
Golkar memandang politik subsidi pemerintah masih condong pada subsidi energi. Dari total subsidi sebesar Rp183,6 triliun sebanyak 56% atau sekitar Rp102,1 triliun dialokasikan bagi subsidi energi.
Dia menilai subsidi non-energi, seperti subsidi PSO dan subsidi yang berdampak pada upaya peningkatan ketahanan pangan justru jumlahnya tidak terlalu signifikan. "Subsidi energi yang menikmati masyarakat berpenghasilan rendah hingga tinggi," jelasnya.
Ical mendorong agar pemerintah meningkatkan subsidi berupa Public Service Obligation (PSO)/sektor pelayanan publik guna meringankan beban masyarakat golongan bawah.
"Subsidi berupa PSO hanya Rp3,8 triliun. Padahal, subsidi ini kebanyakan bermanfaat bagi masyarakat miskin perkotaan," katanya.
Ical mengatakan, subsidi PSO umumnya berupa subsidi biaya transportasi sehingga akan sangat bermanfaat bagi publik jika ditingkatkan.
"Belanja negara sebesar Rp2.095,7 triliun sementara penerimaan hanya Rp1.822,5 triliun. Pendapatan negara hanya mampu menutup pengeluaran pemerintah sebesar 87%," ujarnya saat membuka acara Seminar Membangun Indonesia di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (11/11/2015).
Golkar memandang politik subsidi pemerintah masih condong pada subsidi energi. Dari total subsidi sebesar Rp183,6 triliun sebanyak 56% atau sekitar Rp102,1 triliun dialokasikan bagi subsidi energi.
Dia menilai subsidi non-energi, seperti subsidi PSO dan subsidi yang berdampak pada upaya peningkatan ketahanan pangan justru jumlahnya tidak terlalu signifikan. "Subsidi energi yang menikmati masyarakat berpenghasilan rendah hingga tinggi," jelasnya.
Ical mendorong agar pemerintah meningkatkan subsidi berupa Public Service Obligation (PSO)/sektor pelayanan publik guna meringankan beban masyarakat golongan bawah.
"Subsidi berupa PSO hanya Rp3,8 triliun. Padahal, subsidi ini kebanyakan bermanfaat bagi masyarakat miskin perkotaan," katanya.
Ical mengatakan, subsidi PSO umumnya berupa subsidi biaya transportasi sehingga akan sangat bermanfaat bagi publik jika ditingkatkan.
(dmd)
Lihat Juga :
