Jatam: Polemik Freeport Banyak Dimainkan di Ruang Gelap
Kamis, 19 November 2015 - 16:09 WIB
Jatam: Polemik Freeport Banyak Dimainkan di Ruang Gelap
A
A
A
JAKARTA - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai, polemik yang terjadi dalam rencana perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia menjadi bukti bahwa transaksi pengelolaan sumber daya alam (SDA) banyak dimainkan di ruang gelap dan sarat korupsi.
Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang menyikap adanya pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) oleh pimpinan DPR Setya Novanto, untuk meminta saham kepada raksasa tambang Amerika Serikat (AS) tersebut. (Baca: Luhut Akui Banyak Desakan Perpanjang Kontrak Freeport)
"Terkait dengan kasus ini (Freeport), sebenarnya kan juga semakin menegaskan bahwa deal-deal atau transaksi terkait pengelolaan SDA banyak dimainkan di ruang gelap yang sarat akan korupsi dan gratifikasi, tidak terbuka pada media maupun publik," ujar Pengkampanye Jatam Ki Bagus Hadi Kusuma saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Kamis (19/11/2015).
Di sisi lain, lanjut Bagus, kisruh yang terjadi di Freeport juga tak terlepas dari sikap pemerintah yang tidak tegas dalam permasalahan renegosiasi kontrak karya (KK). Dalam kasus Freeport, pemerintah seakan tarik ulur dan memberikan harapan untuk perpanjangan kontrak perusahaan tambang asal Negeri Paman Sam tersebut. (Baca: RI Dapat Durian Runtuh jika Tak Perpanjang Kontrak Freeport)
"Padahal jelas perpanjangan baru bisa diurus dua tahun sebelum kontrak habis. Maka tidak heran, dengan tidak adanya kepastian dan sikap tegas dari pemerintah, banyak pihak yang ingin bermain dan mengambil keuntungan," tandasnya.
Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said yang menyikap adanya pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) oleh pimpinan DPR Setya Novanto, untuk meminta saham kepada raksasa tambang Amerika Serikat (AS) tersebut. (Baca: Luhut Akui Banyak Desakan Perpanjang Kontrak Freeport)
"Terkait dengan kasus ini (Freeport), sebenarnya kan juga semakin menegaskan bahwa deal-deal atau transaksi terkait pengelolaan SDA banyak dimainkan di ruang gelap yang sarat akan korupsi dan gratifikasi, tidak terbuka pada media maupun publik," ujar Pengkampanye Jatam Ki Bagus Hadi Kusuma saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Kamis (19/11/2015).
Di sisi lain, lanjut Bagus, kisruh yang terjadi di Freeport juga tak terlepas dari sikap pemerintah yang tidak tegas dalam permasalahan renegosiasi kontrak karya (KK). Dalam kasus Freeport, pemerintah seakan tarik ulur dan memberikan harapan untuk perpanjangan kontrak perusahaan tambang asal Negeri Paman Sam tersebut. (Baca: RI Dapat Durian Runtuh jika Tak Perpanjang Kontrak Freeport)
"Padahal jelas perpanjangan baru bisa diurus dua tahun sebelum kontrak habis. Maka tidak heran, dengan tidak adanya kepastian dan sikap tegas dari pemerintah, banyak pihak yang ingin bermain dan mengambil keuntungan," tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
