DPR Berang Bos Freeport Mangkir Rapat
Senin, 23 November 2015 - 12:05 WIB
DPR Berang Bos Freeport Mangkir Rapat
A
A
A
JAKARTA - Komisi VII DPR RI berang lantaran Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin tidak menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) Panitia Kerja Mineral dan Batu Bara Komisi VII DPR RI dengan Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM dan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Akibatnya, rapat yang seharusnya dimulai pukul 10.00 WIB ini terpaksa ditunda.
Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika menuturkan, rapat tersebut sangat penting untuk mengetahui progress dan perkembangan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat (smelter) yang akan dibangun raksasa tambang Amerika Serikat (AS) tersebut, serta persoalan renegosiasi kontrak Freeport yang kini berpolemik.
"Saya menganggap rapat ini sangat penting untuk mengetahui perkembangan tersebut. Bagi saya, yang penting itu bukan Pak Dirut atau Presdir kapan kembali. Tapi kapan bisa rapatnya paling cepat," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/11/2015).
Dia mengatakan, lantaran Bos Freeport tidak bisa hadir karena sedang berada di luar negeri maka rapat tersebut ditunda hingga 1 Desember 2015. Kardaya berharap, Freeport tidak lagi mangkir dari rapat tersebut dengan berbagai alasan.
"Rapat ini karena berkaitan utamanya dengan Freeport terkait masalah smelter dan negosiasi, maka rapat itu tidak bisa dilaksanakan. Untuk itu rapat ini kita tunda tanggal 1 Desember 2015 pukul 13.00. Rapat bisa kami akhiri," tutur dia.
Kardaya menegaskan, jika Bos Freeport kembali tak hadir rapat yang telah dijadwalkan dan diwakilkan anak buahnya, maka Komisi VII DPR juga akan diwakilkan oleh stafnya. (Baca: Freeport Sudah Gunakan Lobi Politik Sejak Zaman Soeharto
"Agenda rapat kita adalah pembangunan smelter, dan RDPU atau rapat panja ini dengan dirjen dan dirut Freeport. Sebagaimana lazimnya, kalau dengan dirut ya dirut. Kalau diganti dengan manajernya, nanti berarti kalau mau dilanjutkan ya kami juga diwakilkan dengan staf saja," tuturnya.
Sementara, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis mengatakan, ketidakhadiran Bos Freeport dalam rapat tersebut membuktikan Freeport tidak serius dalam masalah smelter dan renegosiasi kontrak. Bahkan Iskan mengancam akan menolak perpanjangan kontrak Freeport jika di rapat selanjutnya kembali tidak hadir. (Baca: IRESS Cium Ada Upaya Mengaburkan Kewajiban Divestasi Freeport)
"Kalau tidak datang maka kami anggap tidak serius. Karena ini masalah aset negara yang besar. Kalau begitu komisi VII tidak dianggap. Saya dari Fraksi PKS mengingatkan masalah kedaulatan SDA. Kalau tidak datang ya kita enggak akan perpanjang (kontrak)," tandas Iskan. (Baca: Ini Dampak jika Kontrak Freeport Tak Diperpanjang)
Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika menuturkan, rapat tersebut sangat penting untuk mengetahui progress dan perkembangan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat (smelter) yang akan dibangun raksasa tambang Amerika Serikat (AS) tersebut, serta persoalan renegosiasi kontrak Freeport yang kini berpolemik.
"Saya menganggap rapat ini sangat penting untuk mengetahui perkembangan tersebut. Bagi saya, yang penting itu bukan Pak Dirut atau Presdir kapan kembali. Tapi kapan bisa rapatnya paling cepat," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/11/2015).
Dia mengatakan, lantaran Bos Freeport tidak bisa hadir karena sedang berada di luar negeri maka rapat tersebut ditunda hingga 1 Desember 2015. Kardaya berharap, Freeport tidak lagi mangkir dari rapat tersebut dengan berbagai alasan.
"Rapat ini karena berkaitan utamanya dengan Freeport terkait masalah smelter dan negosiasi, maka rapat itu tidak bisa dilaksanakan. Untuk itu rapat ini kita tunda tanggal 1 Desember 2015 pukul 13.00. Rapat bisa kami akhiri," tutur dia.
Kardaya menegaskan, jika Bos Freeport kembali tak hadir rapat yang telah dijadwalkan dan diwakilkan anak buahnya, maka Komisi VII DPR juga akan diwakilkan oleh stafnya. (Baca: Freeport Sudah Gunakan Lobi Politik Sejak Zaman Soeharto
"Agenda rapat kita adalah pembangunan smelter, dan RDPU atau rapat panja ini dengan dirjen dan dirut Freeport. Sebagaimana lazimnya, kalau dengan dirut ya dirut. Kalau diganti dengan manajernya, nanti berarti kalau mau dilanjutkan ya kami juga diwakilkan dengan staf saja," tuturnya.
Sementara, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis mengatakan, ketidakhadiran Bos Freeport dalam rapat tersebut membuktikan Freeport tidak serius dalam masalah smelter dan renegosiasi kontrak. Bahkan Iskan mengancam akan menolak perpanjangan kontrak Freeport jika di rapat selanjutnya kembali tidak hadir. (Baca: IRESS Cium Ada Upaya Mengaburkan Kewajiban Divestasi Freeport)
"Kalau tidak datang maka kami anggap tidak serius. Karena ini masalah aset negara yang besar. Kalau begitu komisi VII tidak dianggap. Saya dari Fraksi PKS mengingatkan masalah kedaulatan SDA. Kalau tidak datang ya kita enggak akan perpanjang (kontrak)," tandas Iskan. (Baca: Ini Dampak jika Kontrak Freeport Tak Diperpanjang)
(izz)
Lihat Juga :
