Pansus Pelindo II Larang Deutsche Bank Beroperasi di RI

JAKARTA - Pansus Pelindo II DPR meminta Pemerintah RI melarang Deutsche Bank (DB), perusahaan keuangan asal Jerman, beroperasi di Indonesia. Hal itu lantaran, pihak DB tidak pernah hadir setelah Pansus Pelindo II memanggil sebanyak tiga kali.

Ketua Pansus Pelindo II DPR Rieke Diah Pitaloka menilai, keterangan DB sangat diperlukan untuk menindaklanjuti penelusuran yang dilakukan Pansus. Pasalnya, DB adalah pihak yang dimintai Pelindo II membuat valuasi serta penawaran atas Terminal Peti Kemas Jakarta (JICT).

"Pendapat DB adalah kunci utama Pelindo II memperpanjang kontrak JICT dengan Hutchinson Port Holding (HPH), perusahaan asal Hong Kong milik taipan asing Li Ka Shing, yang belakangan dianggap merugikan negara," ujar Rieke, dalam rapat Pansus Pelindo II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2015).

"Bahkan sebagian kalangan menganggapnya sebagai perampokan aset negara. Namun, Pihak DB mendadak menyatakan tidak bisa hadir karena sedang berada di Luar negeri," lanjutnya.

Sikap DB tersebut mengundang protes dari para anggota Pansus. Salah satu protes paling keras datang dari Anggota Pansus Fraksi PDIP, Sukur Nababan. Dia mendesak Pansus memanggil paksa pihak DB.

"Kalau tidak Pansus harus bikin rekomendasi Deutsche Bank tak bisa berbisnis di negeri ini," tegas Sukur.

Protes-protes yang ada lalu ditampung oleh pemimpin Pansus, yang kemudian meminta persetujuan agar Pansus segera mengirim surat kepada pimpinan DPR. Isi surat itu adalah agar menyampaikan permohonan agar operasional DB di Indonesia dilarang.

"Disepakati?" tanya Rieke bertanya kepada peserta sidang. Lalu dijawab "setuju" oleh para anggota Pansus, yang diikuti ketukan palu sidang tanda persetujuan telah diambil.

Pansus juga menjadwalkan pemanggilan ulang pihak DB pada Kamis, 26 November 2015.