JK dan BI Gaduh Bikin Ekonomi RI Makin Tidak Pasti

Rabu, 25 November 2015 - 14:16 WIB
JK dan BI Gaduh Bikin...
JK dan BI Gaduh Bikin Ekonomi RI Makin Tidak Pasti
A A A
JAKARTA - Mantan Staf Khusus (Stafsus) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bidang Ekonomi Firmanzah mengemukakan, kegaduhan yang ditimbulkan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo terkait penurunan tingkat suku bunga acuan (BI rate), akan membuat kondisi perekonomian Indonesia semakin tidak pasti.

Apalagi hingga tahun depan perekonomian di Tanah Air masih dibayang-bayangi ketidakpastian global. Karena itu, kata Firmanzah, baik pemerintah maupun otoritas moneter tidak melakukan aksi yang membuat pasar semakin tidak konfiden dengan ekonomi nasional.

"Gaduh antar kementerian itu kontra produktif di tengah ekonomi yang tidak pasti. Kita mencari kepastian, di depan kita pejabat malah berargumen satu sama lain," ujarnya di Kawasan Kebayoran, Jakarta, Rabu (25/11/2015).

Menurut Firmanzah, di tengah situasi ekonomi dunia yang masih belum pasti, pasar justru membutuhkan pernyataan dari para pejabat pemerintahan yang mampu mengurangi derajat ketidakpastian tersebut. Bukan justru melontarkan pernyataan yang menambah ketidakpastian.

Di Indonesia terdapat Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang bisa menjadi wadah para pejabat otoritas fiskal dan moneter berkoordinasi. Pasalnya, forum tersebut di dalamnya ada Menteri Keuangan yang mewakili pemerintah, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

‎"Di sana mediumnya untuk harmonisasi kebijakan. Sebaiknya itu dirumuskan di forum itu. Karena kalau beda pendapat dari pemerintah dan otoritas moneter di depan pelaku usaha, justru kita menambah ketidakpastian," jelasnya.

Selain itu, tambah Rektor Universitas Paramadina ini, ada wadah rapat kabinet yang biasanya otoritas moneter juga diundang. Di tempat itu, baik pemerintah maupun otoritas moneter dapat mengeluarkan argumen masing-masing.

Hal ini pernah ditunjukkan dalam pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I, di mana pengumuman dilakukan serempak antara pemerintah, BI, dan OJK.‎ "Jadi menurut saya tidak perlu otoritas fiskal mengkritik moneter, padahal kita memiliki mekanisme organisasi yang sudah ada. Setelah keluar ya jadi satu suara," tandasnya.
(dmd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Uji Kelayakan jadi Deputi...
Uji Kelayakan jadi Deputi Gubernur BI, Ini Jurus Juda Agung Selamatkan Ekonomi RI
Bos BI Ungkap 7 Jurus...
Bos BI Ungkap 7 Jurus Jaga Laju Ekonomi RI, QRIS Jadi Andalan
Ketua DPR Sudah Terima...
Ketua DPR Sudah Terima Surat dari Jokowi Berisi Nama Calon Gubernur BI, Siapa Calon Kuat?
Mata Uang RI Undervalue,...
Mata Uang RI Undervalue, Perry Warjiyo: Fundamental Ekonomi Kuat, Seharusnya Rupiah Stabil
Perry Warjiyo Beberkan...
Perry Warjiyo Beberkan Jurus BI dalam Menjaga Stabilitas dan Mendorong Ekonomi RI
Ekonomi RI Punya Ketahanan...
Ekonomi RI Punya Ketahanan Nasional, Gubernur BI: Tuhan Cinta Sama Kita
Berita Terkini
Dunia Tak Lagi Takut...
Dunia Tak Lagi Takut Ancaman Gejolak Selat Hormuz imbas Perang AS-Iran, Apa Rahasianya?
55 menit yang lalu
AFI Tawarkan Perlindungan...
AFI Tawarkan Perlindungan Jiwa Lintas Generasi Perkuat Ketahanan Finansial
10 jam yang lalu
Rusia Larang Ekspor...
Rusia Larang Ekspor Solar, Picu Kekhawatiran Baru di Pasar Energi Dunia
10 jam yang lalu
PNM Bawa Suara Jutaan...
PNM Bawa Suara Jutaan Pengusaha Ultra Mikro di Halal Expo Indonesia 2026
11 jam yang lalu
Sabet Dua Penghargaan,...
Sabet Dua Penghargaan, Great Eastern Life Bersinar di Ajang Insurance Asia Awards 2026
11 jam yang lalu
Aturan Baru Outsourcing...
Aturan Baru Outsourcing Masuk Tahap Finalisasi, Said Iqbal: Target Rampung Juli 2026
11 jam yang lalu
Infografis
Sensus Ekonomi 2026:...
Sensus Ekonomi 2026: Data untuk Memperkuat UMKM dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved