Tarik Investasi, Jokowi Tunjuk Menteri Penghubung
Rabu, 25 November 2015 - 22:25 WIB
Tarik Investasi, Jokowi Tunjuk Menteri Penghubung
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk jajarannya di Kabinet Kerja sebagai menteri penghubung yang bertugas menarik investasi dari negara-negara luar.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung, memberikan contoh Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang diberi tanggung jawab membangun hubungan atau kerja sama dengan Negara Eropa dan Australia. Thomas Lembong, juga pernah tinggal di Jerman dan London. Sehingga, selain secara bahasa sudah lancar, Thomas diyakini mengetahui seluk beluk Eropa dan Australia.
"Kemudian Bu Rini Soemarno (Menteri BUMN), Pak Sofyan Djalil (Menteri Bappenas) dan sebagainya. Pertimbangannya karena kedekatan orang yang bersangkutan," ujar Pramono di kantornya, Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (25/11/2015).
Kendati demikian, tanggung jawab yang diberikan Presiden Jokowi kepada sejumlah menterinya itu bukan bersifat permanen.
"Tak menutup kemungkinan diganti atau digeser. Tapi yang jelas semuanya tak overlaping dengan Kementerian Luar Negeri. Secara politik tetap Kementerian Luar Negeri, ini lebih kepada investasi, b to b (business to business)," tandasnya.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung, memberikan contoh Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang diberi tanggung jawab membangun hubungan atau kerja sama dengan Negara Eropa dan Australia. Thomas Lembong, juga pernah tinggal di Jerman dan London. Sehingga, selain secara bahasa sudah lancar, Thomas diyakini mengetahui seluk beluk Eropa dan Australia.
"Kemudian Bu Rini Soemarno (Menteri BUMN), Pak Sofyan Djalil (Menteri Bappenas) dan sebagainya. Pertimbangannya karena kedekatan orang yang bersangkutan," ujar Pramono di kantornya, Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (25/11/2015).
Kendati demikian, tanggung jawab yang diberikan Presiden Jokowi kepada sejumlah menterinya itu bukan bersifat permanen.
"Tak menutup kemungkinan diganti atau digeser. Tapi yang jelas semuanya tak overlaping dengan Kementerian Luar Negeri. Secara politik tetap Kementerian Luar Negeri, ini lebih kepada investasi, b to b (business to business)," tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
