Sudirman: Cengkeraman Mafia Migas Bikin RI Bergantung Impor
Jum'at, 27 November 2015 - 13:27 WIB
Sudirman: Cengkeraman Mafia Migas Bikin RI Bergantung Impor
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengungkapkan, keberadaan pemburu rente alias mafia dalam kegiatan operasional minyak dan gas (migas) di Tanah Air, membuat Indonesia selalu bergantung impor.
Menurutnya, para pemburu rente tersebut selalu menghalangi langkah pemerintah untuk memperbesar kemampuan pengolahan minyak dan pembangunan kilang minyak di dalam negeri. Akhirnya, keputusan tersebut menjadi tertunda dan tidak ada kejelasan.
"Ini sebetulnya keputusan mudah. Kalau mau bereskan supply ya perbanyak kemampuan pengolahan. Tapi karena cengkeraman pemburu rente untuk bergantung impor, keputusan itu jadi tertunda," katanya di Gedung Ditjen Kelistrikan, Jakarta, Jumat (27/11/2015).
Dia mencontohkan, kilang minyak Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur selama delapan tahun tidak ada kejelasan operasi. Kilang tersebut selalu dibicarakan namun tidak pernah diputuskan untuk dioperasikan.
"Selama delapan tahun lamanya TPPI dijadikan bola-bola, dibicarakan tapi tidak pernah diputuskan," imbuh Sudirman.
Mantan Bos PT Pindad (Persero) ini pun sesumbar pada akhirnya pengoperasian kilang tersebut terealisasi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, keputusan mengoperasikan kembali kilang di Tuban hanya butuh empat hingga lima kali sidang kabinet.
"Alhamdulillah pemerintahan ini hanya butuh 4-5 kali rapat sidkab, dan rapat di menko. Dan di kantor Wapres akhirnya diputuskan, Oktober akhirnya sudah beroperasi dibawah kendali Pertamina," tutur dia.
Menurutnya, hal ini bisa terjadi lantaran ketulusan niat pimimpin negara dalam hal ini Presiden Jokowi serta kekompakan tim dalam sektor energi.
"Saya tidak bosan ingatkan, bahwa ini semua terjadi karena ketulusan pemimpin negara, keteguhan pemimpin sektor, dan kekompakan tim di sektor ini. Ini proyek pertama yang diresmikan," pungkasnya.
Menurutnya, para pemburu rente tersebut selalu menghalangi langkah pemerintah untuk memperbesar kemampuan pengolahan minyak dan pembangunan kilang minyak di dalam negeri. Akhirnya, keputusan tersebut menjadi tertunda dan tidak ada kejelasan.
"Ini sebetulnya keputusan mudah. Kalau mau bereskan supply ya perbanyak kemampuan pengolahan. Tapi karena cengkeraman pemburu rente untuk bergantung impor, keputusan itu jadi tertunda," katanya di Gedung Ditjen Kelistrikan, Jakarta, Jumat (27/11/2015).
Dia mencontohkan, kilang minyak Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang berlokasi di Tuban, Jawa Timur selama delapan tahun tidak ada kejelasan operasi. Kilang tersebut selalu dibicarakan namun tidak pernah diputuskan untuk dioperasikan.
"Selama delapan tahun lamanya TPPI dijadikan bola-bola, dibicarakan tapi tidak pernah diputuskan," imbuh Sudirman.
Mantan Bos PT Pindad (Persero) ini pun sesumbar pada akhirnya pengoperasian kilang tersebut terealisasi pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, keputusan mengoperasikan kembali kilang di Tuban hanya butuh empat hingga lima kali sidang kabinet.
"Alhamdulillah pemerintahan ini hanya butuh 4-5 kali rapat sidkab, dan rapat di menko. Dan di kantor Wapres akhirnya diputuskan, Oktober akhirnya sudah beroperasi dibawah kendali Pertamina," tutur dia.
Menurutnya, hal ini bisa terjadi lantaran ketulusan niat pimimpin negara dalam hal ini Presiden Jokowi serta kekompakan tim dalam sektor energi.
"Saya tidak bosan ingatkan, bahwa ini semua terjadi karena ketulusan pemimpin negara, keteguhan pemimpin sektor, dan kekompakan tim di sektor ini. Ini proyek pertama yang diresmikan," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
